Tidak Lolos PPDB, Siswa Miskin Bekasi Diarahkan ke Sekolah Swasta

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Bekasi - Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengarahkan siswa miskin yang tak lolos seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB untuk mendaftar ke sekolah swasta. Nantinya, siswa-siswa ini akan mendapat bantuan biaya operasional karena pemerintah tahun depan telah meningkatkan anggaran bagi siswa tak mampu.

    Baca: PPDB, Anak Guru di Bekasi Dijatah 5 Persen di SMP Negeri

    "Besok, kami mulai melakukan penyisiran siswa-siswa miskin yang tak lolos PPDB," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzie, Ahad, 22 Juli 2018.

    Pada PPDB tahap pertaman, tidak kurang dari 25 ribu lulusan sekolah dasar sederajat mendaftar ke SMP Negeri di Kota Bekasi. Dari kuota 14.934 bangku yang tersebar di 49 sekolah, masih menyisakan 2.147 bangku kosong.

    Dinas Pendidikan kemudian membuka pendaftaran kedua untuk mengisi bangku kosong tersebut. Namun tahap kedua ini hanya khusus jalur zonasi. Dari lima ribu lebih pendaftar, sebanyak 2.988 dinyatakan tidak lolos karena nilai tidak mencukupi atau kalah bersaing dengan pendaftar lain. "Yang tidak lolos ini diarahkan ke swasta," kata Ali.

    Ali mengatakan, siswa di sekolah swasta juga mendapatkan bantuan melalui biaya operasional sekolah dari pemerintah daerah atau BOSDA. Jumlah penerima sebanyak 20 persen dari jumlah siswa di sekolah tersebut. Adapun nilainya untuk tahun ini sebesar Rp 15 ribu per siswa per bulan. "Tahun depan kami naikkan menjadi Rp 50 ribu," kata Ali.

    Baca: PPDB Online Bekasi Lancar, Pendaftar yang Gaptek Tetap Terlayani

    Menurut Ali,  sekolah swasta penerima bantuan wajib mengikuti sejumlah aturan. Misalnya, tidak boleh membenani biaya pendidikan dari siswa miskin. "Jika itu terjadi, maka kami akan memberikan tindakan keras kepada sekolah tersebut," ujar Ali.

    Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bekasi Ayung Sardi Dauly mengatakan siswa miskin yang tidak lolos PPDB tetap harus melanjutkan sekolah. Langkah pemerintah untuk mengarahkan mereka ke sekolah swasta dinilai menjadi solusi yang baik. "Jika penambahan rombongan belajar akan beresiko tinggi terhadap beban anggaran," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.