Pilih Wagub Pengganti Sandiaga Uno, Ini Kriteria dari PKS

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) berjabat tangan dengan Sandiaga Uno (kiri) seusai pengunduran diri Sandiaga sebagai Wakil Gubernur DKI di Balai Kota, Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018. Sandiaga resmi mundur dari jabatan Wakil Gubernur DKI untuk menjadi calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Prabowo Subianto dalam pilpres 2019. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) berjabat tangan dengan Sandiaga Uno (kiri) seusai pengunduran diri Sandiaga sebagai Wakil Gubernur DKI di Balai Kota, Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018. Sandiaga resmi mundur dari jabatan Wakil Gubernur DKI untuk menjadi calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Prabowo Subianto dalam pilpres 2019. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta, Sakhir Purnomo mengatakan, calon pengganti Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta akan dibahas bersama Partai Gerindra. Kedua partai juga akan meminta masukan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Baca: Siapa Wagub Pengganti Sandiaga Uno, Ini Kata Gerindra

    "Agar siapapun yang menggantikan Sandiaga memiliki chemistry yang bagus dengan Gubernur," kata Shakir melalui pesan singkat, Ahad, 12 Agustus 2018.

    Shakir mengatakan, kewenangan menetapkan nama yang akan diajukan sebagai pengganti Sandiaga ada di Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS. Begitu pun dengan Gerindra, kewenangan ada pada pimpinan DPP Gerindra.

    "Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera ada pembahasan bersama antara pimpinan PKS dengan Gerindra," kata Shakir.

    Sandiaga Uno mundur dari posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta karena mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Sedangkan penggantinya di DKI akan ditentukan oleh dua partai yang sebelumnya mengusung Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017, yaitu PKS dan Gerindra.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.