Jumat, 21 September 2018

GBK Tertib dari PKL Selama Asian Games, Ini Rahasianya

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana kawasan Gelora Bung Karno setelah closing ceremony Asian Games 2018 di Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Pengelola GBK masih fokus mempercepat pembongkaran dan perawatan untuk menyambut Asian Para Games 2018 pada Oktober mendatang. TEMPO/Subekti.

    Suasana kawasan Gelora Bung Karno setelah closing ceremony Asian Games 2018 di Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Pengelola GBK masih fokus mempercepat pembongkaran dan perawatan untuk menyambut Asian Para Games 2018 pada Oktober mendatang. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Koperasi Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, hanya memberikan izin kepada 16 pedagang kaki lima atau PKL untuk tetap beroperasi selama perhelatan Asian Games 2018 pada 18 Agustus-2 September lalu. Jumlah itu tersaring sejak penawaran yang dilakukan koperasi sebulan sebelumnya.

    Baca berita sebelumnya:
    Cerita Lucu dari PKL Setelah Asian Games Berlalu

    Jumlah dan penawaran itu diungkap Restu Elangi, satu di antara 16 PKL yang tersaring tersebut. Dia mengungkapkan izin yang diberikan sangat selektif dan disertai sejumlah syarat. “Pertama-tama harus jadi anggota resmi Koperasi GBK dulu,” katanya di kawasan GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu, 8 September 2018.

    Restu menuturkan penawaran dan seleksi dilakukan sekitar sebulan sebelum pembukaan Asian Games. Tawaran itu berupa "kemewahan" bisa tetap berjualan di kawasan GBK selama Asian Games.

    Koperasi menawarkan sekaligus fasilitas gerobak beserta isi barang dagangannya, seperti minuman ringan, air mineral, kopi, roti, dan mi instan. Bahkan air panas serta es batu juga diberikan koperasi sebagai modal Restu berdagang. 

    Baca:
    30 JPO Bahayakan Pejalan Kaki, DKI Malah Matikan Anggaran

    Syaratnya, Restu harus menjalin bagi hasil dengan koperasi. Setiap satu minuman yang terjual, ia akan mendapatkan untung Rp1.500, sementara roti Rp 500. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Salah Tangkap, Penangkapan Terduga Teroris, dan Pelanggaran HAM

    Sejak insiden Mako Brimob Kelapa Dua pada Mei 2018, Polri tak mempublikasi penangkapan terduga teroris yang berpotensi terjadi Pelanggaran HAM.