TEMPO.CO, Depok - Terkait telatnya BPJS Kesehatan bayar klaim di sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Gubernur DKI Anies Baswedan berharap problem pembiayaan di rumah sakit di seluruh Indonesia segera diatasi.
“Kita nanti atur pengelolaannya. Kita sih berharap segera selesai, karena itu dialami RS se Indonesia. Masalahnya adalah, apakah kita mau membiarkan ini (pembayaran tagihan BPJS Kesehatan telat)? Pilihannya adalah berbuat sesuatu ada ongkosnya,” ujar Anies di Kampus Universitas Indonesia Depok Sabtu 22 September 2018.
Baca : Soal yang Satu Ini Anies Dukung Penuh Langkah Presiden Jokowi
Menurut Anies bahwa pemberian dana talangan melalui bank menjadi solusi agar tidak mengorbankan masyarakat. Apalagi status rumah sakit itu berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Ujung-ujungnya nanti Pemprov yang harus menutup. Toh RS itu adalah BLUD. Tapi kami tidak ingin warga DKI jadi korban karena pembayaran yang tertunda,” ujar Anies lagi.
Anies pun meminta permasalahan manajemen segera diselesaikan di pemerintah pusat. Pemerintah daerah rumah sakit dan masyarakat menjadi korban. “Jangan sampai beban itu dipindahkan. Kan sekarang ini BPJS belum bayar, maka bebannya dipindahkan ke RS. RS jangan pindahkan ke pasien. Kalau beban dipindahkan ke pasien, pasien jadi korban” papar dia.
Langkah yang dilakukan Pemprov DKI tutur Anies dengan memberikan bridging fund lewat bank. Walaupun ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan. “Ada biayanya. Tapi lebih baik itu kami yang menanggung ongkos biayanya daripada ditanggung para pasien, dokter, atau rumah sakit” ucap dia.
Simak : Efek Tol Serpong - Cinere, Ini Protes Warga Villa Asri Pondok Cabe
Menurut Anies kebijakan yang diambil bersifat search and rescue (SAR). Dalam kondisi penyelamatan atau rescue fokusnya mengatasi kondisi krisis terlebih dahulu. “Yang penting krisisnya beres dulu. Jangan terlalu detail tanya SOP. Dalam kondisi kebakaran yang penting apinya padam dulu.”
Anies juga memastikan bahwa pelayanan rumah sakit di DKI tidak akan terganggu. “Insya Allah kita amankan” ucapnya.
Sebelumnya 8 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di DKI Jakarta akan meminjam dana ke Bank DKI untuk memenuhi kegiatan operasional seperti pembelian obat dan pembayaran gaji karyawan. Pinjaman dilakukan sebagai dampak keterlambatan klaim tagihan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.
Baca juga : BPJS Kesehatan Akan Lunasi Tunggakan 8 RSUD di DKI Bulan Ini
Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Khofifah Any mengatakan, RSUD terpaksa meminjam karena BPJS tidak memberi kepastian kapan bisa membayar. Sedangkan opsi dana talangan, kata Any, tidak bisa dilakukan karena tak ada mekanisme yang mengaturnya. "Jadi ya sudah, pinjam ke Bank DKI," kata Any kepada Tempo, Kamis, 13 September 2018.
Any menuturkan delapan RSUD yang menjadi korban keterlambatan bayar oleh BPJS Kesehatan adalah RSUD Tarakan, Koja, Cengkareng, Budi Asih, Pasar Rebo, Pasar Minggu, Duren sawit, dan RSUD Tugu Koja.
