Wakil Bupati Bekasi Ditunjuk Mendagri Jadi Pelaksana Harian

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (kanan), melantik pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Eka Supriatmadja sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 22 Mei 2017. ANTARA FOTO

    Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (kanan), melantik pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Eka Supriatmadja sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 22 Mei 2017. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Bandung - Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa membenarkan telah terbitnya surat Menteri Dalam Negeri perihal penunjukan Wakil Bupati Eka Supria Atmaja menjadi Pelaksana Harian Bupati Bekasi. “Sudah. Rencananya besok mau diserahkan,” kata Iwa saat dihubungi Tempo, Rabu, 17 Oktober 2018.

    Baca juga: Bupati Bekasi Jadi Tersangka, Bagaimana Pelayanan Publik?

    Menurut Iwa, kepastian itu diperolehnya saat menghadiri rapat dengan Menteri Dalam Negeri di Jakarta, 17 Oktober 2018. “Kepastian sudah dapat saat rapat dengan Pak Mendagri. Dikasih tahu oleh Pak Dirjen Otda,” ujar Iwa.

    Iwa tidak merinci isi surat penunjukan tersebut. “Wakil bupati sebagai PLH Bupati, sesuai aturan,” kata Iwa.

    Rencananya surat penunjukan tersebut akan diserahkan pada Wakil Bupati Bekasi di Gedung Sate, Bandung, Kamis, 18 Oktober. “Besok di Gedung Sate, jam 1 penyerahannya,” kata Iwa.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. Neneng ditahan usai diperiksa selama lebih dari 20 jam di Gedung KPK, Jakarta. "Ditahan di rumah tahanan KPK K4," kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa, 16 Oktober 2018.

    KPK sebelumnya menetapkan Neneng dan empat pejabat dinas di Pemerintahan Kabupaten Bekasi sebagai tersangka kasus suap pengurusan izin Meikarta. Neneng dan sejumlah kepala dinas disangka menerima komitmen fee dengan total Rp 13 miliar terkait pengurusan izin proyek Meikarta.

    Komitmen fee diduga berasal dari Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro bersama konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen. KPK menetapkan keempat orang itu sebagai tersangka pemberi suap.

    Terungkapnya peran Neneng dalam kasus korupsi ini berawal dari operasi tangkap tangan yang digelar KPK di Bekasi dan Surabaya pada 14 hingga 15 Oktober 2018. Dalam operasi itu KPK menyita barang bukti duit dan menangkap sepuluh orang, tidak termasuk Neneng.

    Baca juga: Anies Baswedan Akui DP Nol Rupiah Bukan untuk Rakyat Miskin

    Neneng baru ditangkap kemudian ketika telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK memboyong kader Partai Golkar ini dari kediamannya di Bekasi pada Senin, 15 Oktober 2018 malam. Dia tiba di Gedung KPK pada pukul 23.30 WIB.

    Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasintak mengatakan sepatah katapun saat digelandang tim KPK ke dalam gedung KPK malam itu. Usai diperiksa selama 21 jam, Neneng kembali menutup rapat mulutnya saat digelandang ke mobil tahanan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.