TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, food court di Pulau D (Pulau Reklamasi) alias Pantai Maju, Jakarta Utara harus mendaftar menjadi objek pajak.
Faisal menuturkan, rumah makan di pulau reklamasi itu belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak restoran atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Baca : Food Court Beroperasi di Pulau Reklamasi, Jakpro Lepas Tangan
"Mereka belum mengajukan untuk minta objek pajak kan belum bisa kita lakukan (pungutan pajak)," kata Faisal di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Januari 2019.
Faisal berujar, pemilik foodcourt harus merampungkan izin bangunan terlebih dulu. Setelahnya, pemilik harus melaporkan wajib pajak ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta.
BPRD DKI kemudian akan mengukuhkan dan menyerahkan nomor objek pajak (NOP). "Baru kita pungut," ucap dia.
Suasana food court di pulau D reklamasi pada Rabu siang, 23 Januari 2019. Tempo/M Yusuf Manurung
Menurut Faisal, pemerintah daerah tak akan memproses pungutan pajak PBB ataupun restoran di Pantai Maju bila pemilik belum juga mendaftar. Pemda tetap memperoleh bayaran pajak meski pemilik tidak mendaftar wajib pajak sedari restoran berdiri.
Sebab, Faisal melanjutkan, penghitungan pajak dimulai sejak restoran beroperasi. Datanya tercatat dalam NOP. "Misalnya sudah beroperasi lima tahun, kita tarik lima tahun. Jadi tidak ada yang dirugikan," ucap Faisal.
Simak pula :
Food Court di Pulau Reklamasi Beroperasi, Begini Suasananya
Dari pantauan Tempo, food court berkonsep semi outdoor terbuka untuk umum di Pantai Maju. Sebagian besar meja dan tempat duduk pengunjung tidak beratap. Selain ada Sop konro Karebosi Baru, di food court itu juga terdapat restoran matambre, sate dan sop domba Afrika dan lain-lain.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum bisa memastikan legalitas operasional sejumlah restoran Pantai Maju atau Pulau Reklamasi. Anies menyatakan seluruh aktivitas di pulau reklamasi itu seharusnya berizin.
