Sidang Kasus Perdata First Travel Ricuh, Ini Penyebabnya

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Depok -Sidang lanjutan gugatan perdata calon jemaah First Travel diwarnai aksi ricuh di Pengadilan Negeri, Kota Depok, Selasa 2 April 2019.

    Aksi tersebut ditengarai karena kembali tidak dihadirkannya tergugat yakni bos First Travel, Andika Surachman sehingga membuat sidang ditunda untuk ketiga kalinya oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Sobandi.

    Baca : Jemaah First Travel Ancam Demo ke Istana Sebelum Pemilu 17 April

    “Jadi salah satu calon jemaah, pak Zuherial marah, karena sudah 34 kali bolak-balik dari Palembang ke Jakarta hanya untuk meminta kejelasan agar dirinya bisa berangkat ke tanah suci melalui sidang perdata ini,” kata Kuasa Hukum Jemaah, Riesqi Rahmadiansyah di PN Depok, Selasa 2 April 2019.

    Riesqi mengatakan, kemarahan Zuherial juga dipicu karena ketidakpastian sikap Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Sufari yang berjanji akan membantu para jemaah memfasilitasi menghadirkan Andika.

    “Jadi pak Zuherial ini juga salah satu orang yang bertemu dengan Kajari, dan menyaksikan Kajari berjanji akan menghadirkan, ternyata faktanya (Andika) dieksekusi bukan dihadirkan,” kata Riesqi.

    Riesqi mengatakan, dalam kasus pidana dikenal formulir BA-8 yang menyatakan jika terdakwa yang diputuskan bersalah dalam pengadilan telah resmi sebagai terpidana dan telah dieksekusi.

    Terdakwa kasus penipuan biro perjalanan umroh First Travel, Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan Direktur First Travel Anniesa Hasibuan masuk dalam mobil tahanan setelah menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri kota Depok, Jawa Barat, 30 Mei 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    “Ketika putusan kasasi turun belum tentu dia sudah jadi terpidana, sepanjang jaksa belum eksekusi. Nah saat formulir BA-8 ini sudah keluar, berarti sudah dieksekusi, jadi bukan lagi kewenangan kejaksaan, tapi kewenangan Ditjen PAS,” kata Riesqi.

    Namun, kata Riesqi, dirinya pun mempertanyakan sikap kejaksaan yang melakukan eksekusi ditengah proses gugatan perdata sedang berlangsung. “Tapi kenapa dieksekusi kemarin, sedangkan gugatan perdata ini sudah keluar, dan Kajari sudah ada komitmen akan membantu mengeluarkan,” kata Riesqi.

    “Kayaknya trick sih, kenapa dieksekusinya sekarang nggak sebelum-sebelumnya atau nggak setelah gugatan ini selesai,” kata Riesqi.

    Baca juga : Alasan Jemaah Umrah Tunggu Bos First Travel di Sidang Perdata

    Risqie mengatakan, dengan tidak dihadirkannya tergugat dalam hal ini Andika, maka gugatan para calon jemaah dianggap verstek (gugatan tanpa perlawanan dari tergugat).

    Ditempat yang sama, salah satu jemaah Zuherial mengatakan, dirinya geram dengan sikap Kejaksaan karena dianggap tidak mengakomodir kemauan jemaah.

    “(Ada indikasi) melindungi, kami jemaah sudah ketemu dengan Andika, dia ingin jelaskan semuanya di persidangan, tapi kenapa malah kami dipersulit, apalagi sekarang sudah dieksekusi,” kata Zuherial.

    Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Sufari tidak menjelaskan secara rinci alasan melakukan eksekusi ditengah proses sidang gugatan perdata.

    “Kan begini, kita sudah eksekusi itu, sekarang itu ranahnya LP (Lembaga Pemasyarakatan), untuk mengeluarkan untuk mengizinkan sepenuhnya kewenangan LP. Kita tidak punya kewajiban, secara hukum kalau perdata itu pribadi,” beber Sufari.

    Simak pula :
    Jemaah First Travel Ajukan Gugatan Perdata, Ini Kata Kejagung

    Sufari pun mengatakan, pihaknya akan tetap memfasilitasi jika ada koordinasi dari pihak rutan untuk mengeluarkan Andika Surachman dan menghadiri sidang perdata tersebut.

    “Silahkan (ajukan) nanti LP akan berkoordinasi (untuk) mengeluarkan, kita memfasilitasi, misalnya menyiapkan kendaraan, keamanan dan sebagainya,” kata Sufari terkait kehadiran mantan bos First Travel tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.