TEMPO.CO, Bogor - Kabupaten Bogor menduduki posisi teratas di Jawa Barat dalam tingkat kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019. Tapi, Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi, menganggap sangat rasional daerah itu mempunyai tingkat kerawanan yang cukup tinggi di skala nasional.
“Wajar saja, Kabupaten Bogor ini jumlah pemilihnya terbesar di Indonesia,” kata Yus ketika ditemui Tempo, Rabu malam,10 April 2019.
Baca: DPT Pemilu 2019, Puluhan Ribu Orang Sebagai Pemilih Masuk DKI
Menurut Yus, jumlah pemilih di Kabupaten Bogor mencapai 3,4 juta jiwa atau setara dengan dua atau tiga provinsi di luar Pulau Jawa. Kondisi itu membuat Kabupaten Bogor menjadi rebutan pemenangan para pemburu suara untuk pemilihan legislaif dan pemilihan presiden. "Akan menjadi lapangan pertempuran."
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irfan Firmansyah, mengatakan tingkat kerawanan pelanggaran aturan Pemilu 2019 di wilayah kerjanya tertinggi di Jawa Barat. Ada beberapa dimensi yang diukur kerawanannya. "Paling tinggi ada pada dimensi partisipasi politik dan kedua, penyelenggara pemilu bebas dan adil,” kata Irfan.
Sementara itu, Yus melanjutkan, ada beberapa faktor lain yang menjadikan Kabupaten Bogor pada Pemilu 2019 mempunyai tingkat kerawanan yang sangat tinggi. Berdasarkan survei dan pengalaman Pilgub Jawa Barat 2018, pasangan calon presiden nomor urut 2 menang di Kabupaten Bogor,” kata Yus.
Simak: KPUD DKI Sosialisasi Pemilu 2019 pada Penderita Gangguan Jiwa
“Maka kondisi ini akan membuat pasangan inkumben mencari strategi pemenangan untuk mengalahkan pasangan nomor 2,” kata Yus.
Indikasi lainnya, Bupati Bogor dari PPP, partai pengusung pasangan inkumben dalam Pilpres 2019. Maka Aparatur Sipil Negara rawan melakukan pelanggaran.
Yus menuturkan, terlepas dari Pemilu 2019, Kabupaten Bogor pernah memiliki pengalaman buruk, yakni penyelenggara pemilu secara bersama menerima suap dari bupati. Namun, dia tak menjelaskan detil peristiwa itu.
ADE RIDWAN YANDWIPUTRA
