Polisi Panggil Ustad Lancip Terkait Kerusuhan 22 Mei, Kenapa?

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang perempuan mencari kakaknya, yang ditangkap saat aksi 22 Mei, di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani, Bambu Apus, Jakarta Timur, 28 Mei 2019. Tempo/Imam Hamdi

    Seorang perempuan mencari kakaknya, yang ditangkap saat aksi 22 Mei, di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani, Bambu Apus, Jakarta Timur, 28 Mei 2019. Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Polda Metro Jaya memanggil Ahmad Rifky Umar alias Ustad Lancip untuk dimintai keterangannya pada Senin, 17 Juni 2019. Ini adalah panggilan kedua setelah  ustad asal pondok pesantren di Pondok Petir, Sawangan, Kota Depok, itu mangkir dari panggilan pada Senin 10 Juni.

    Baca:
    Kasus Makar, Ini Jadwal Baru Pemeriksaan Eks Kapolda Sofyan Jacob

    Panggilan dilakukan berdasarkan surat perintah penyelidikan yang diterbitkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus tertanggal 8 Juni 2019. Panggilan pertama menjadwalkan pemeriksaan pada pukul 10.00.

    "Namun yang bersangkutan ada agenda lain yang sudah terjadwal," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengungkapkan, Selasa, 11 Juni 2019.

    Baca:
    Korban Tewas Kerusuhan Bertambah Jadi 20 Orang, Anies: Hoax

    Berdasarkan isi surat undangan pemeriksaan yang pertama tersebut, Ustad Lancip dibutuhkan keterangannya atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan berita bohong dalam ucapannya di sebuah majelis di Depok, Jawa Barat pada 7 Juni 2019.

    Ceramah tersebut terekam video dan beredar di media sosial. Isinya, membahas ihwal kerusuhan 21-22 Mei 2019. Ustad Lancip mengatakan, 'ada korban mati hampir 60 orang'  dan ratusan orang hilang dalam peristiwa tersebut.

    Baca:
    Usai Kerusuhan 22 Mei, Markus Belum Juga Terjamah Keluarga

    Polisi menyatakannya sebagai ujaran kebencian dan berita bohong. Ustad Lancip diduga melanggar Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum pidana dan atau Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mengering di Sana-sini

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini bahaya kekeringan untuk wilayah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.