Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Anies Tak Cabut Pergub Reklamasi Era Ahok

image-gnews
Foto udara kawasan pulau reklamasi Pantai Utara Jakarta, Kamis, 28 Februari 2019. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mencabut izin prinsip pulau reklamasi di Teluk Jakarta. ANTARA/Iggoy el Fitra
Foto udara kawasan pulau reklamasi Pantai Utara Jakarta, Kamis, 28 Februari 2019. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mencabut izin prinsip pulau reklamasi di Teluk Jakarta. ANTARA/Iggoy el Fitra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tidak bisa mencabut Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Menurut dia, pencabutan pergub yang diterbitkan era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu bisa membuat kepastian hukum menjadi hilang.

Anies mengatakan dia bisa saja mencabut pergub yang diterbitkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama agar ratusan bangunan di Pulau D –kini disebut kawasan Pantai Maju- kehilangan dasar hukumnya dan bisa dibongkar. Namun, hal itu tidak ia lakukan.

Baca: Ahok Bingung Anies Tak Cabut Pergub Soal Reklamasi

“Masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada peraturan gubernur dan hukum karena pernah ada preseden seperti itu,” kata Anies melalui keterangan tertulis, Rabu, 19 Juni 2019.

Pemerintah DKI sebelumnya menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunan yang berada di kawasan Pantai Maju untuk pengembang reklamasi PT Kapuk Naga Indah. Penerbitan IMB itu menuai kritikan dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta karena melompati rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Pada 23 November 2017, Anies menyurati dewan dan menyatakan ingin mengkaji raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dewan kemudian mengembalikan dua raperda itu pada pemerintah DKI.

 Deretan bangunan yang berada di kawasan Pulau D hasil reklamasi, di kawasan pesisir Jakarta, Senin 17 Juni 2019. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sejumlah bangunan di Pulau C dan D. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Hingga kini, pemerintah DKI dan DPRD tak kunjung membahas kembali dua raperda tersebut. Padahal dua raperda itu yang akan mengatur zonasi dan tata ruang pesisir Teluk Jakarta termasuk pulau reklamasi.

Menurut Anies, suka atau tidak terhadap pergub 206, faktanya aturan itu telah diundangkan dan telah menjadi dasar hukum yang mengikat. Peraturan itu juga yang menjadi dasar penerbitan IMB di kawasan Pantai Maju untuk anak usaha Agung Sedayu Group itu. “Kenyataannya, telah berdiri bangunan gedung yang dibangun sesuai dengan Pergub 206/2016,” kata dia.

Penerbitan IMB itu mendapat kritikan dari Ahok. Ia mengatakan, meski menerbitkan pergub itu, ia tak pernah menggunakan aturan itu untuk menerbitkan IMB di pulau reklamasi. Sebab, dia menunggu pengesahan raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Tak Bongkar Bangunan di Pulau Reklamasi, Anies: Bisa Rusak Hukum

"Saat itu saya tidak bisa terbitkan IMB karena belum ada dasar perdanya. Kalau sekarang, (kenapa bisa) dengan Pergub saya bisa?" ujar Ahok.

Ahok juga merasa bingung karena Anies tidak mengambil langkah mencabut pergub tersebut. Padahal, menurut Ahok, Anies bisa saja mencabut pergub tersebut agar IMB tak terbit.

Apalagi, kata Ahok, Anies sebelumnya sudah pernah melakukan hal serupa, yakni mencabut pergub yang Ahok terbitkan. "Soal susah cabut pergub kan kontradiktif sama keputusan dia ubah pergub soal motor lewat Thamrin dan lain-lain. Soal kaki lima dan RPTRA aja dia biasa ubah kok pergubnya," ujarnya.

Tak hanya itu, Ahok juga mempertanyakan tambahan kontribusi yang terdapat di raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Menurut dia, saat itu pembahasan raperda tersebut mandek karena dewan tak kunjung menyepakati besaran tambahan kontribusi bagi pengembang reklamasi.

Baca: Taufik Jelaskan Kontribusi 15 Persen Pulau Reklamasi Era Ahok

Dalam draf raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta menyebutkan bahwa besaran tambahan kontribusi yang dikenakan pada pengembang reklamasi ialah 15 persen dari nilai jual obyek pajak (NJOP) total lahan yang dapat dijual tahun tambahan kontribusi tersebut dikenakan.

Ahok menaksir jika penerbitan IMB itu berdasarkan raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, pemerintah DKI bisa mendapatkan dana untuk membangun DKI dari tambahan kontribusi di atas Rp 100 triliun. "Anies memang hebat bisa tidak mau 15 persen (tambahan kontribusi) buat bangun DKI,” kata dia. Belakangan pemerintah DKI Jakarta membatalkan raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Dengan demikian, rancangan aturan terkait tambahan kontribusi juga dihapuskan. “Tidak ada jadinya, di mana nyantelnya,” ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah.

M JULNIS FIRMANSYAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tengah di Tanah Suci, Begini Respons Cak Imin soal Deklarasi PKB Jakarta Dukung Anies Maju Pilgub

26 menit lalu

Anies Baswedan resmi menerima surat rekomendasi untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2024 dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kantor DPW PKB, Jakarta Timur, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Tengah di Tanah Suci, Begini Respons Cak Imin soal Deklarasi PKB Jakarta Dukung Anies Maju Pilgub

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sedang berada di tanah suci saat PKB Jakarta mendeklarasikan dukungan untuk Anies.


Ihwal Kandidat yang Akan Didukung dalam Pilgub Jakarta, NasDem: Tunggu Akhir Juli

1 jam lalu

Sekretaris Jenderal Nasdem Hermawi Taslim (kanan) saat menyampaikan sudah ada lima nama yang direkomendasikan sebagai calon ketua tim pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Kantor DPW Partai Nasdem Bangka Belitung, Sabtu, 21 Oktober 2023. (TEMPO/servio maranda
Ihwal Kandidat yang Akan Didukung dalam Pilgub Jakarta, NasDem: Tunggu Akhir Juli

Saat ini, NasDem terus melakukan penggodokan dan pertimbangan terhadap aspek-aspek untuk figur yang akan maju dalam Pilgub Jakarta.


Anies Bilang Belum Bahas Bakal Cawagub Meski Jalin Komunikasi Intensif dengan PDIP

9 jam lalu

Bakal calon gubernur yang diusung PKB Anies Baswedan tiba di kantor DPW PKB Jakarta, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kamis, 13 Juni 2024. Kunjungan Anies ini tepat sehari setelah PKB Jakarta memutuskan untuk mengusungnya sebagai calon gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Anies Bilang Belum Bahas Bakal Cawagub Meski Jalin Komunikasi Intensif dengan PDIP

Anies meminta agar tidak usah ada spekulasi soal nama siapa yang akan mendampinginya.


Nyatakan Siap Maju Pilkada DKI, Anies Ungkap Prioritasnya di Masa Kampanye

9 jam lalu

Bakal calon gubernur yang diusung PKB Anies Baswedan tiba di kantor DPW PKB Jakarta, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kamis, 13 Juni 2024. Kunjungan Anies ini tepat sehari setelah PKB Jakarta memutuskan untuk mengusungnya sebagai calon gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Nyatakan Siap Maju Pilkada DKI, Anies Ungkap Prioritasnya di Masa Kampanye

Anies secara khusus menyoroti permasalahan warga Kampung Bayam yang belum selesai hingga saat ini.


Anies Kritik Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

9 jam lalu

Anies Baswedan memberikan sambutan saat bersilaturahmi ke DPW PKB, Jakarta Timur, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Anies Kritik Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Menurut Anies, peraturan yang ada tidak seharusnya diubah-ubah.


Analisa Pakar Komunikasi Politik soal Anies Nampak Malas Bicara Duet dengan Kaesang

10 jam lalu

Bakal calon gubernur yang diusung PKB Anies Baswedan tiba di kantor DPW PKB Jakarta, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kamis, 13 Juni 2024. Kunjungan Anies ini tepat sehari setelah PKB Jakarta memutuskan untuk mengusungnya sebagai calon gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Analisa Pakar Komunikasi Politik soal Anies Nampak Malas Bicara Duet dengan Kaesang

Pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai wajar bila Anies enggan menjawab pertanyaan wartawan.


Soal Wacana Duet Anies-Kaesang, Politikus PDIP Bilang Jangan Ulangi Tragedi Pilpres di Jakarta

13 jam lalu

Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep. TEMPO
Soal Wacana Duet Anies-Kaesang, Politikus PDIP Bilang Jangan Ulangi Tragedi Pilpres di Jakarta

Dia mengatakan belum ada sikap resmi dari DPD PDIP atas gagasan itu. Namun, dia memberi sinyal negatif atas wacana Anies-Kaesang.


Kaesang Mengaku Suka Menonton Acara Desak Anies

15 jam lalu

Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep. TEMPO
Kaesang Mengaku Suka Menonton Acara Desak Anies

Kaesang mengatakan paling realistis berpasangan dengan Anies jika maju Pilgub DKI.


Jika Maju Pilgub DKI Jakarta, Kaesang Bilang Paling Realistis Duet dengan Anies

15 jam lalu

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia DPP PSI Kaesang Pangarep di Kantor DPP PSI, Jakarta pada Jumat, 7 Juni 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Jika Maju Pilgub DKI Jakarta, Kaesang Bilang Paling Realistis Duet dengan Anies

Selain Anies, Kaesang tak menutup peluang jika dirinya dipasangkan dengan Ridwal Kamil alias RK.


Mencuat Wacana Duet Anies-Kaesang dan Ridwan Kamil-Kaesang di Pilkada Jakarta

16 jam lalu

Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep. TEMPO
Mencuat Wacana Duet Anies-Kaesang dan Ridwan Kamil-Kaesang di Pilkada Jakarta

Jelang Pilkada Jakarta 2024 mencuat wacana duet Anies-Kaesang dan Ridwan Kamil-Kaesang. Begini kronologi mencuatnya wacana tersebut.