Pilkada Tangsel, Pengamat: Butuh Pemimpin Bebas dari Dinasti

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO

    Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO

    TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Menjelang Pilkada, pengamat politik UIN Syarif Hdayatullah Ali Munhanif menilai Kota Tangerang Selatan membutuhkan pemimpin yang terbebas dari dinasti. Wali Kota Tangsel juga harus bisa mengendalikan partai dan tidak transaksional.

    "Kepemimpinan merupakan kunci keberhasilan daerah. Kepemimpinan ini syaratnya mampu mengendalikan partai, tidak transaksional, dan terbebas dari dinasti," kata Dekan Fisip UIN Syarif Hidayatullah itu, pada diskusi yang digelar Jaringan Pemilih Tangerang Selatan (JPTS) di Ciputat, Tangsel, Sabtu 27 Juli 2019.

    Menurut dia, absennya tata kelola pemerintahan membuat daerah tak mengalami kemajuan. Pemerintah Tangsel sekarang bukannya tidak berhasil tapi menyia-nyiakan kesempatan untuk membawa daerah itu ke arah lebih baik.

    "Tangsel sebagai penyangga Jakarta seharusnya bisa melebihi menjadi lebih baik. Bojobegoro, Bandung, Surabaya, Bantaeng merupakan contoh bagi kita untuk selalu optimis," ujarnya.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perlu gerakan sipil di Tangsel dalam memunculkan pemimpin alternatif untuk menghadapi dominasi. "Masih ada waktu. Kita tak boleh pesimis dalam menemukan pemimpin alternatif. Perlu dibangun simpul-simpul untuk melakukan gerakan sipil ini," ujarnya.

    Kota Tangsel bisa menjadi lebih baik karena memiliki potensi besar. Kunci untuk membawa sebuah daerah menjadi lebih baik berada pada kepemimpinan.

    Aktivis Antikorupsi, Ade Irawan menyatakan tanpa pemimpin yang kuat jangan berharap Tangsel menjadi lebih baik. Kota ini punya potensi untuk menjadi lebih baik. Keuangan daerah hampir Rp4 triliun. Sebagian daerah dibangun oleh sejumlah pengembang besar.

    "Tangsel bisa jadi percontohan, bukan hanya bagi Banten tapi bagi daerah lain secara nasional," ungkapnya.

    Ade menegaskan. salah satu hal yang perlu dibenahi di Kota Tangsel adalah perimbangan pembangunan. Fasilitas publik yang disediakan pemerintah kota belum sebanding dengan yang disediakan pihak swasta.

    "Di Tangsel ada sekolah terbaik, rumah sakit terbaik, pasar percontohan tapi itu yang dibangun swasta, bukan pemerintah daerah," ujarnya.

    Menurutnya, kepemimpinan yang baik perlu memiliki kemampuan, komitmen atau keberanian, serta inovasi.

    Pengamat politik Adi Prayitno menyatakan ada paradoks di Tangsel dalam perpolitikan. Di Tangsel banyak kampus ternama, aktivis, taraf ekonomi yang baik, dan dekat dengan Jakarta, namun politiknya masih permisif dengan politik uang.

    "Budaya politiknya 45 persen warganya agak matre yang mentoleransi politik uang. Ini menyedihkan. Politik seperti itu harus diputus untuk mencari pemimpin yang revolusioner dan transformatif," tegasnya.

    Ia menyatakan sepakat perlunya pemimpin alternatif di Kota Tangsel. "Yang nyalon jangan itu-itu saja. Perlu tokoh baru yang bisa menjadi alternatif. Oleh karena itu para aktivis, mahasiswa, dan semua pemangku kepentingan perlu turun ke masyarakat memberikan pemahaman," katanya.

    Anang, Perwakilan JPTS mengatakan belum banyak perubahan berarti sejak Kota Tangsel berdiri. JPTS adalah sekumpulan kelompok masyarakat yang peduli dengan kondisi Tangsel untuk bisa lebih baik. "Sebentar lagi pilkada, pemanasan sudah dimulai. Spanduk dipasang di mana-mana. JPTS tidak akan berhenti di diskusi ini tapi akan membuat serial pertemuan sebagai bentuk kontribusi untuk Kota Tangsel," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.