Sidang Kerusuhan 22 Mei, 4 Terdakwa Ini Mengaku Tak Dapat Uang

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sidang perkara kerusuhan 22 Mei di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 2 September 2019. Kesaksian sejumlah terdakwa memicu tawa di ruang sidang. TEMPO/Lani Diana

    Sidang perkara kerusuhan 22 Mei di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 2 September 2019. Kesaksian sejumlah terdakwa memicu tawa di ruang sidang. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Sidang lanjutan kasus kerusuhan 22 Mei kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Selasa, 17 September 2019. Sidang dengan terdakwa Dimas Ari Sadewo, Supriatna Jaelani, Wawan Adi Irawan, dan Diki Fajar Prasetio ini mengagendakan pemeriksaan saksi.

    Dalam persidangan, hakim ketua menanyai keempatnya perihal apakah mereka menerima uang terkait aksi yang mereka lakukan pada 22 Mei lalu. Mereka berempat menjadi terdakwa sekaligus saksi terhadap rekan yang lainnya.

    "Awalnya kalian mau ke Bawaslu mau ngapain?" kata hakim ketua dalam persidangan.

    Salah satu terdakwa Dimas mengaku hanya ingin ikut aksi yang digelar di depan Bawaslu itu. "Mau ikut aksi damai," kata dia.

    Hakim kembali bertanya. "Ikut aksi damai ini mau dapet duit atau bagaimana?"

    "Tidak yang mulia, murni ingin ikut aksi damai, simpati sama keadilan," kata Dimas.

    Keempat terdakwa ini ditangkap pada 12 dan 13 Juni lalu oleh kepolisian karena terlihat dalam rekaman CCTV sedang melakukan pelemparan batu saat aksi berlangsung. Mereka didakwa pelemparan terhadap polisi dan pencurian uang operasional milik polisi di sekitar kantor BCA di Tali Palmerah.

    Kepolisian sebelumnya menetapkan 447 orang menjadi tersangka dalam rangkaian kerusuhan tersebut yang terjadi mulai 21 Mei malam hingga 23 Mei dinihari. Perkara para tersangka kerusuhan 22 Mei itu disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.

    MARVELA | NC


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?