Kisruh Potong Kabel, Giliran Ombudsman Panggil Apjatel

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja tengah menyelesaikan proyek revitalisasi trotoar di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019. Revitalisasi trotoar Kemang ditargetkan akan selesai pada November 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Pekerja tengah menyelesaikan proyek revitalisasi trotoar di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019. Revitalisasi trotoar Kemang ditargetkan akan selesai pada November 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta -Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya telah mengagendakan pemanggilan ke Asosiasi Penyedia Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) untuk memberikan keterangan atas laporannya terkait pemotongan kabel optik oleh Dinas Bina Marga untuk revitalisasi trotoar.

    "Untuk Apjatel kami telah agendakan pemanggilan dalam pekan ini," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 23 September 2019.

    Teguh mengatakan saat ini Ombudsman baru mendapatkan keterangan dari Apjatel berdasarkan laporan yang dimasukan. Pemanggilan ini, lanjut dia, akan meminta keterangan lebih detail.

    Selain itu, kata Teguh, dalam pemanggilan tersebut Ombudsman juga akan mengkonfortir keterangan Dinas Bina Marga DKI yang hari ini telah memberikan keterangan.

    Teguh menambahkan salah satunya akan meminta keterangan Apjatel terkait pemberitahuan yang telah dilakukan Dinas Bina Marga atas pemotongan kabel di Cikini.

    Dinas Bina Marga mengaku sudah berkordinasi dan bersurat kepada Apjatel atas penertiban kabel udara di Cikini."Keterangan ini akan kami konfrotir saat pemanggilan Apjatel," ujarnya.

    Teguh juga akan menanyakan kepemilikan izin dari Apjatel atas jaringan kabel di udara. Menurut dia, saat ini seluruh kabel udara sudah illegal karena dilarang dalam Perda Nomor 8 Tahun 1999.

    Teguh menyebutkan Dinas Bina Marga berhak untuk memotong kabel jaringan di udara, termasuk kabel milik Apjatel yang diadukan ke Ombudsman. "Karena berdasarkan Perda itu berarti tidak ada kabel yang berizin, jadi DKI berhak sebenarnya untuk memotong," ujarnya.

    Teguh menambahkan setelah mendapatkan keterangan Apjatel, Ombudsman akan menyimpulkan ada atau tidaknya maladministrasi dalam pemotongan kabel di Cikini oleh Dinas Bina Marga.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.