Maulana Suryadi Perusuh dan Tewas Sesak Napas? Simak 3 Fakta Ini

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkopolhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kepala BSSN Hinsa Siburian, saat konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 26 September 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Menkopolhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kepala BSSN Hinsa Siburian, saat konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 26 September 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian melalui Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan juga Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisari Besar Prabowo Argo Yuwono menyatakan kalau Maulana Suryadi, 23, tahun meninggal karena sesak napas. Maulana dipastikan bukan mahasiswa atau pelajar, tapi dari kelompok perusuh, dalam bentrok yang terjadi dengan aparat usai demonstrasi di DPR RI, 25 September 2019.

    Dalam keterangannya, kepolisian juga membantah adanya tindakan kekerasan atau represif terhadap pemuda yang bekerja sebagai seorang juru parkir, warga Tanah Abang, Jakarta Pusat, itu. Dua kemungkinan sebab kematian yang disebut Kapolri Tito: Maulana kekurangan oksigen atau karena kondisi fisik.

    Belakangan keluarga mengakui Maulana memiliki riwayat sesak nafas. Surat pernyataan pun diteken tentang itu. Keterangan dari saksi juga boleh jadi membenarkan dugaan kalau Maulana sesak napas sebelum meninggal. Tapi tetap kejanggalan dan kecurigaan tak terbendung atas kronologis versi polisi.

    Berikut ini penelusuran terhadap versi keluarga dan saksi yang didapat Tempo tentang penangkapan dan kondisi Maulana sebelum dan setelah kematiannya,


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.