5 Orang Tewas Saat Demo di DPR, Mahasiswa Menuntut Hal Ini

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa dari Indonesia Memanggil melakukan aksi unjuk rasa di Jalan M.H Thamrin, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2019. Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu KPK. ANTARA/Rivan Awal Lingga

    Massa dari Indonesia Memanggil melakukan aksi unjuk rasa di Jalan M.H Thamrin, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2019. Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu KPK. ANTARA/Rivan Awal Lingga

    TEMPO.CO, Jakarta - Mahasiswa peserta aksi Indonesia Memanggil menuntut pemerintah bertanggung jawab atas meninggalnya lima orang dalam demo di DPR, Jakarta pada September lalu. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Manik Margamahendra mengatakan kelimanya merupakan pahlawan yang berani mengorbankan dirinya.

    "Kami menuntut seluruh elit poltik untuk bertanggung jawab atas kematian rekan serta saudara kita kemarin," kata Manik saat berorasi di Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 28 Oktober 2019.

    Sebelumnya, lima orang tewas dalam aksi #ReformasiDikorupsi pada rentang waktu 24-30 September lalu di Jakarta dan Kendari, Sulawesi Tenggara. Kelima orang itu adalah Immawan Randi dan Yusuf Kardawi, mahasiswa Universitas Halu Oleo; pemuda asal Tanah Abang, Maulana Suryadi; serta dua pelajar, Akbar Alamsyah dan Bagus Putra Mahendra.

    Mereka sama-sama berjuang menolak pengesahan revisi UU KPK dan rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Aksi berlangsung tak hanya di Jakarta, tapi juga kota-kota lain seperti Yogyakarta, Bandung dan Kendari.

    Bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda, massa gabungan dari mahasiswa dan buruh kembali menggelar aksi serupa yang bertajuk #IndonesiaMemanggil. Dalam orasinya, Manik menyinggung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK (Perpu KPK) yang tak kunjung diterbitkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

    Manik mengingatkan agar Jokowi konsisten dengan janjinya untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Masalah korupsi menjadi momok bagi negeri ini. Bahkan KPK yang dipercaya publik justru dilemahkan oleh DPR dan pemerintah," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.