TEMPO.CO, Jakarta -Di peringatan Hari Guru, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, Pemkot Depok saat ini tengah memperhatikan kesejahteraan para guru honorer. Salah satunya sudah tidak ada lagi gaji guru honorer di bawah Rp 1 juta.
“Program saya secara langsung sudah dilakukan. Kalau dulu itu guru honorer di bawah satu juta gajinya, kini sudah dua juta untuk secara umum,” kata Idris, Senin 25 November 2019.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Mohammad Thamrin mengungkapkan, saat ini di Kota Depok terdapat kurang lebih 2000-an guru honorer. Dan perhatian pemkot Depok terhadap kesejahteraan para guru honorer itu sudah dilakukan dua tahun belakangan ini.
“Mereka digaji sesuai dengan masa kerja dan strata pendidikan guru tersebut. Jadi bagi guru yang sudah memiliki masa kerja di atas sepuluh tahun, gajinya di atas Rp 2 juta,” beber Thamrin.
Thamrin menerangkan, untuk guru honorer SD dengan masa kerja 0-5 tahun, mereka mendapat gaji Rp1,250,000. Untuk gaji guru honorer SMP, Pemkot Depok menetapakan gaji Rp1,500,000. “Lima tahun ke atas dan 10 tahun sudah ada yang di atas Rp 2 juta. Dan diatas 12 dan 15 tahun itu diatas Rp 2,750,000. Jadi kita gaji berdasarkan masa kerjanya juga strata pendidikannya, tidak disamaratakan,” kata Thamrin.
Untuk kesejahteraan guru swasta, kata Thamrin, pada APBD juga sudah diberikan anggaran khusus untuk mereka. Walaupun besarannya hanya 100 ribu per bulan, Thamrin mengatakan sifatnya hanya stimulan.
“Masih hanya stimulan saja, karena jumlah guru honorer swasta luar biasa jumlahnya. Untuk di paud saja jumlahnnya ada 6000. Di madarash juga kita berikan. Kemudain guru swata lainya kita berikan juga,” kata dia.
Selain itu, kata Thamrin, Pemkot Depok juga memberikan bantuan dana operasional sekolah untuk siswa miskin. Untuk SD dan Madrasah Ibtidaiyah jumlahnya Rp2 juta per tahun. Dan untuk SMP atau MTS sebesar Rp3 juta pertahun. Untuk SMA juga diberikan kepada siswa yang rawan DO sebesar Rp 3 juta rupiah untuk per siswa per tahun.
"Masing-masing diajukan oleh sekolah. Nantinya usulan yang ada dari sekolah akan diverifikasi oleh dinas sosial. Karena kita juga tidak bisa sembarangan, kan. Program yang disampaikan pak Wali Kota ini dalam RPJMD ini harapannya tuntas,” demikian Thamrin di sela peringatan Hari Guru hari ini tersebut.
