TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah Kota Depok mencatat pasca kejadian bencana alam yang terjadi sejak awal Januari 2020 hingga sekarang, terdapat 137 titik kerusakan yang membutuhkan biaya perbaikan hingga ratusan miliar rupiah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disingkat PUPR Kota Depok, Dadan Rustandi mengatakan, kerusakan itu meliputi tebing longsor, jembatan putus dan kerusakan material lainnya.
“Kalau yang sudah masuk datanya ke kita ada 26 titik, tapi yang terekapitulasi ada 137 titik,” kata Dadan kepada wartawan, Jumat 21 Februari 2020.
Dadan mengaku, pemerintah kota depok kekurangan anggaran jika harus menanggulangi seluruh kerusakan tersebut pada tahun ini, sehingga perbaikan dilakukan secara bertahap, mengingat anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang disediakan dalam APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2020 hanya Rp 20 miliar.
“Kalau tahun ini BTT ada Rp 20 miliar, sisanya mungkin akan kita usulkan di anggaran perubahan atau pada tahun 2021,” kata Dadan.
Dadan mengatakan, saat ini Pemerintah Kota Depok tengah menganggarkan Rp 13,6 miliar untuk perbaikan 26 titik kerusakan, “Kita akan perbaiki dulu lokasi yang sudah masuk ke kita sebanyak 26 titik tadi, saat sedang proses RUP (rencana umum pengadaan) dan selanjutnya lelang, mudah mudahan bulan Maret sudah berjalan,” kata Dadan.
Selain itu, Dadan juga mengajukan bantuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp 77,9 miliar untuk perbaikan 17 titik kerusakan lainnya. “Itu pun masih banyak yang kurang, intinya kita sedang berupaya untuk perbaikan pasca bencana,” kata Dadan.
Diketahui, sejak awal Januari 2020, Kota Depok dilanda bencana alam secara bertubi-tubi. Mulai dari longsor yang sebabkan tiga orang meninggal dunia hingga terakhir kejadian jebolnya turap Kali Jantung.
Dalam peristiwa longsor terakhir itu menyebabkan ratusan rumah di komplek Perumahan Tirta Mandala, Kecamatan Cilodong, Kota Depok terendam banjir setinggi kurang lebih 1 meter pada Sabtu 15 Februari 2020.
