TEMPO.CO, Jakarta -Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah mempersiapkan segala instrumen untuk mendukung pemberlakuan kembali sistem ganjil genap di puluhan jalanan di Jakarta.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo mengatakan mulai Senin pekan depan, pihaknya akan kembali memberlakukan baik aturan maupun pola penindakan terkait sistem ganjil genap.
“Yang jelas tilang ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) untuk gage juga akan kami berlakukan, termasuk tilang secara manual,” tutur dia lewat pesan pendek, Sabtu, 1 Agustus 2020.
Sambodo masih enggan menjelaskan secara detail apa saja yang dipersiapkan, termasuk apakah akan ada perubahan bentuk penindakan terhadap pelanggar, mengingat saat ini ganjil genap diberlakukan di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar disingkat PSBB Transisi.
Menurut dia, informasi detail akan disampaikan besok, Ahad, 2 Agustus dalam konferensi pers yang akan mereka gelar. “Besok press release di Bundaran HI (Hotel Indonesia) jam 08.00 WIB,” kata Sambodo.
Penerapan ganjil genap mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-genap.
Sebelumnya, aturan ganjil genap dihentikan sejak Senin, 15 Maret 2020, dan terus mengalami masa perpanjangan hingga saat ini. Upaya ini disebut sebagai salah satu langkah menekan penyebaran Covid-19.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan kebijakan ganjil genap yang akan diterapkan di 25 ruas jalan itu dilakukan lantaran terjadi lonjakan volume lalu lintas di masa PSBB transisi.
“Dari hasil analisa kami, ternyata volume lalu lintas itu sekarang mendekati, bahkan, di beberapa titik pemantauan itu sudah di atas normal sebelum pandemi,” kata Syafrin. “Jadi tujuannya kembali lagi bahwa kami ingin menekan pergerakan orang yang masif ke pusat-pusat kegiatan.” ujar dia.
Ditambahkan Syafrin, dengan tidak diberlakukannya lagi Surat Izin Keluar Masuk Jakarta, pemerintah tak memiliki instrumen untuk melakukan pembatasan. Pengaturan shift kerja, menurut dia, tak berpengaruh banyak terhadap kepadatan lalu lintas. Alasannya, warga yang bekerja dari rumah alias work from home (WFH) kerap bepergian.
Syafrin berharap kebijakan ganjil genap dapat membatasi warga yang seharusnya berada di rumah agar tidak bepergian untuk keperluan yang tidak penting. “Harapannya dengan pola ini volume lalu lintas turun dan paling utama adalah gak ada penumpukan di pusat-pusat kegiatan atau tempat keramaian karena adanya pergerakan orang yang gak penting,” tutur
