Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Begini Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Senang Rencana Bansos Rp 600 Ribu

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Warga menunjukan buku tabungan dan kartu ATM berisi uang Rp600ribu usai melakukan pencairan bantuan sosial (bansos) yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak pandemi virus Corona dari Pemerintah Provinsi Banten di Serua, Tangerang Selatan, Banten, Rabu, 6 Mei 2020. Sebanyak 62.668 kepala keluarga (KK) di Tangerang Selatan mendapatkan bantuan sosial dengan rincian 10.924 KK mendapatkan bansos uang tunai sebesar Rp600ribu dan 62.668 KK mendapatkan bansos paket sembako. ANTARA/Muhammad Iqbal
Warga menunjukan buku tabungan dan kartu ATM berisi uang Rp600ribu usai melakukan pencairan bantuan sosial (bansos) yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak pandemi virus Corona dari Pemerintah Provinsi Banten di Serua, Tangerang Selatan, Banten, Rabu, 6 Mei 2020. Sebanyak 62.668 kepala keluarga (KK) di Tangerang Selatan mendapatkan bantuan sosial dengan rincian 10.924 KK mendapatkan bansos uang tunai sebesar Rp600ribu dan 62.668 KK mendapatkan bansos paket sembako. ANTARA/Muhammad Iqbal
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para pekerja ppemegang kartu Jaminan Sosial Tenaga kerja (Jamsostek) menyambut baik rencana pemerintah menggelontorkan bantuan langsung atau bansos tunai sebesar Rp 600 ribu selama empat bulan.

Hal itu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka berharap dana itu bisa membantu orang tua di masa pandemi Covid-19.

"Ya, utamanya untuk kebutuhan sehari-hari dan kuliah, itu aja. Kalau konsumsi bisa untuk orang tua karena saya tinggal sendiri. Paling kirim buat keluarga karena mama kan lagi enggak kerja," kata Savira Anggi, salah seorang pekerja Alfamart di RT 05 RW 10, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat, 7 Agustus 2020.

Perempuan 21 tahun ini bersyukur dengan usaha pemerintah memulihkan kembali ekonomi yang minus 8,5 persen tersebut.

Sehingga bantuan itu dipakai untuk membantu ayahnya yang berhenti kerja dari toko semenjak virus corona menyebar. Sehingga bantuan itu, kata dia, bisa dimanfaatkan buat orang tuanya. "Ya, alhamdulillah, terima kasih," tutur Savira yang bergaji Rp 3,9 juta perbulan.

Berbeda dengan Savira, karyawan bernama Aprilian Umar, 20 tahun, berujar bantuan pemerintah ini bakal dipakai membelanjakan kebutuhan pokok.

"Misalnya beli nasi," ujar Aprilian, pekerja di Indomaret sejak 2018 itu. Di tempat kerjanya ia dibayar Rp 4,1 juta setiap bulan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui bantuan pemerintah ini, ia mengaku kebijakan itu tepat. Di lain sisi, menurut dia, bantuan tunai itu bisa meringankan masyarakat dengan yang pengeluaran banyak, tapi pendapatan sedikit.

Namun ia pesimis dengan rencana pemerintah gelontorkan Rp 600 ribu untuk pekerja non-PNS ini. Ia khawatir bantuan itu malah menambah beban utang pemerintah. "Tepat sih, tepat. Tapi itu duit dari mana? Harus pikir itu," ujarnya. "Kalau memperbesar utang kayaknya sama saja menyiksa."

Sementara Merry, 20 tahun, berniat membelanjakan uang pemberian pemerintah untuk kebutuhan rutinitas dan dipakai biaya sekolah. Ia enggan merincikan kebutuhan yang bakal dibelanjakan.

Menurut karyawan PT Gramedia Asri Media ini, ia bisa membantu keluarganya dengan memanfaatkan bantuan tunai itu.

Merry mengaku kebijakan itu belum bisa disebut dapat memulihkan ekonomi Indonesia, sebab hanya segelintir orang yang berhak menerima bansos tunai pemerintah ini. "Sama saja, keluarkan duit untuk orang bekerja. Yang tidak bekerja enggak dapat duit," ujar dia.

IHSAN RELIUBUN | DA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

5 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.


Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

10 jam lalu

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.


Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

2 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?


Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

2 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.


Terpopuler: Tim Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dibentuk, AirAsia Tebar Promo Tiket 28 Rute Internasional Mulai Kemarin

3 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan (kedua dari kanan) dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi (kedua dari kiri) saat acara High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) Indonesia dan Tiongkok ke-4 di Labuan Bajo, Timur Nusa Tenggara, Jumat (19 April 2024). ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bidang Kelautan dan Perikanan
Terpopuler: Tim Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dibentuk, AirAsia Tebar Promo Tiket 28 Rute Internasional Mulai Kemarin

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia dan Tiongkok telah sepakat untuk membentuk tim ihwal penggarapan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.


MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

3 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos


3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

4 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.


Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

4 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.


Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

4 hari lalu

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) melakukan aksi demo dan longmarch dari Patung Kuda Monas menuju gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa 27 Februari 2024. Dalam aksinya massa menyikapi beras Bansos dipakai untuk kampanye Pilpres 2024 dengan bergambar salah satu paslon pilpres. Hal ini mengakibatkan melambungnya harga beras dan kebutuhan pokok lainnya seperti harga minyak goreng telor, cabe, bawang, dan lainnya sehingga rakyat kecil merasakan dampak kesulitan hidup pasca pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.


MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir membagikan bansos di depan Istana Merdeka, Jakarta, ke ratusan pengemudi ojek online. Kamis, 13 April 2023. Tempo/Fajar Pebrianto
MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

MK menolak dalil yang diajukan pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenai bansos berkaitan dengan perolehan suara Prabowo-Gibran.