Ketua Ombudsman DKI Jakarta Teguh Nugroho mengatakan pemerintah pusat tidak punya visi yang jelas untuk menyelesaikan pandemi virus corona secara komprehensif. Ditambah pemerintah ingin mulai menerapkan konsep new normal atau kenormalan baru di tengah wabah ini belum menunjukkan penurunan secara konstan.
"Pemerintah pusat masih banyak pertimbangan ekonomi politiknya, daripada evidence base policy-nya," kata Teguh melalui pesan singkat, Kamis, 28 Mei 2020.
Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih meminta pemerintah terbuka bahwa lebih memprioritaskan penanggulangan ekonomi ketimbang krisis kesehatan selama pandemi Covid-19. "Sampaikan kepada publik, suka atau tidak suka memang lebih memprioritaskan ekonomi dengan risiko meningkatnya infeksius dan kematian," kata Alamsyah dalam diskusi daring.
Dengan memberikan informasi yang jujur, kata dia, publik akan tahu alasan pemerintah tidak bisa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau karantina wilayah kembali karena desakan ekonomi. Dengan terbuka pemerintah juga bisa memberitahu masyarakat langkah yang akan ditempuh untuk mengurangi potensi penularan wabah ini.
Menurut Alamsyah, kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah selama virus Covid-19 ini mewabah adalah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat kepada masyarakat yang mau berkegiatan ke luar rumah. "Ekonomi dibuka bukan berarti protokol dikendurkan."
Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menuturkan tak mudah mengambil pilihan, khususnya menarik rem darurat. Jika pemerintah DKI mencabut PSBB transisi, tutur dia, khawatirnya seluruh kegiatan termasuk pelayanan turut terhenti akibat pembatasan diperketat. "Memang pilihan kita tidak mudah ya, kalau kembali ke PSBB sebelumnya, kemudian semua aktivitas berhenti. Kita khawatir pelayanan juga berhenti," ujar Riza.
