Polda Metro Ancam Pidanakan Pihak yang Sebut Laskar FPI Tak Punya Senjata Api

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya ditemui awak media di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Desember 2020. Tempo/M YUSUF MANURUNG

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya ditemui awak media di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Desember 2020. Tempo/M YUSUF MANURUNG

    TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya mengklaim memiliki bukti bahwa laskar Front Pembela Islam atau FPI yang tewas memang memiliki senjata api. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus meminta tidak ada pernyataan yang menyebut sebaliknya.

    "Jangan menyebarkan berita bohong, bisa dipidana nanti," kata Yusri di kantornya, Selasa, 8 Desember 2020. Senjata api itu, kata dia, adalah milik laksar FPI yang menyerang polisi.

    Saat ditanya mengenai bukti yang dimiliki polisi, Yusri mengatakan akan menyampaikan setelah proses investigasi selesai. "Nanti kami sampaikan kalau sudah lengkap semuanya ke seluruh teman-teman media," kata Yusri.

    Enam laskar FPI yang mengawal Rizieq Shihab tewas ditembak polisi di Jalan Tol Cikampek Kilometer 50 pada Senin dini hari, 7 Desember 2020 sekitar pukul 00.30. Menurut polisi, hal itu dilakukan karena laskar menyerang petugas menggunakan senjata api dan senjata tajam.

    Sekretaris Umum FPI Munarman membantah klaim polisi soal laskar pengawal Rizieq memiliki dan membawa senjata api. Menurut Munarman, setiap anggota FPI dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, serta terbiasa dengan 'tangan kosong'. Dia menilai polisi telah memutarbalikkan fakta mengenai senjata ini.

    "Kalau itu betul, coba dicek nomor register senjata apinya, pelurunya, itu semua tercatat, silakan dicek. Pasti bukan punya kami,” ujar Munarman saat konferensi pers di Petamburan, Jakarta Pusat pada Senin, 7 Desember 2020. FPI, kata dia, tak punya akses terhadap senjata api dan tak mungkin membeli dari pasar gelap.

    M YUSUF MANURUNG | LANI DIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.