TEMPO.CO, Bogor - DPRD Kota Bogor meminta penundaan pelaksanaan sekolah tatap muka karena penyebaran Covid-19 masih tinggi dan trendnya terus meningkat.
Anggota Panitia Khusus Penanganan Dampak Covid-19 DPRD Kota Bogor Devi Prihatini Sultani mengatakan pembelajaran tatap muka (PTM) sebaiknya ditunda karena tingkat penularan sangat tinggi, sekitar 70-an kasus Covid-19 per hari.
"Saya mengkhawatirkan pada libur Natal dan tahun baru, di mana banyak pergerakan masyarakat ke luar kota, maka dapat meningkatkan penularan Covid-19 dan menimbulkan klaster baru," katanya usai rapat kerja antara Pansus DPRD dan Pemerintah Kota Bogor, di Gedung DPRD Kota Bogor, Senin 21 Desember 2020.
Politisi Partai NasDem ini mengusulkan agar Pemerintah Kota Bogor melakukan persiapan fasilitas protokol kesehatan serta sarana dan prasarana pendukung sekolah tatap muka setelah pertengahan Januari 2021.
"Kalau akan dilakukan persiapan pelaksanaan PTM, agar dilakukan kepada SMA, SMK, dan MA lebih dulu di daerah hijau atau kuning, sedangkan untuk SMP/MTs serta SD/MI agar persiapannya dilakukan belakangan," katanya.
Anggota DPRD itu mengingatkan para guru yang akan mengajar juga harus dipastikan sehat melalui tes swab, serta mendapat persetujuan dari orang tua siswa dan komite sekolah.
"Kalau ada orang tua siswa yang tidak setuju anaknya mengikuti PTM maka tidak boleh dipaksa, tapi sekolah tetap menyediakan pola pembelajaran jarak jauh," katanya.
Pansus Covid-19 DPRD Kota Bogor juga mengusulkan kondisi siswa dalam perjalanan pergi dan pulang dari sekolah juga harus diperhatikan. "Kalau siswa pergi dan dari sekolah menggunakan transportasi umum, maka harus dipastikan ada jaga jarak dalam kendaraan umum tersebut," katanya.
Baca juga: Masih Zona Merah, Depok Tak Gelar Sekolah Tatap Muka pada 2021
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim masih akan menganalisis data persiapan sekolah tatap muka, karena ada anggota Pansus yang menyatakan tidak setuju. "Untuk pembelajaran tatap muka, kami belum membahasnya, karena kasus Covid-19 penularannya masih signifikan. Dinas Pendidikan diberikan keleluasaan untuk menyiapkan skenario pelaksanaan PTM yang terbaik," katanya.