DPRD Kota Bogor Minta Sekolah Tatap Muka Ditunda, Antisipasi Penularan Covid-19

Petugas membersihkan ruangan kelas saat melakukan persiapan pembukaan sekolah tatap muka di SMA 30, Jakarta, Senin 14 Desember 2020. Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta ingin memastikan sekolah yang mengajukan diri untuk dibuka mampu menjalankan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan). TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Bogor - DPRD Kota Bogor meminta penundaan pelaksanaan sekolah tatap muka karena penyebaran Covid-19 masih tinggi dan trendnya terus meningkat.

Anggota Panitia Khusus Penanganan Dampak Covid-19 DPRD Kota Bogor Devi Prihatini Sultani mengatakan pembelajaran tatap muka (PTM) sebaiknya ditunda karena tingkat penularan sangat tinggi, sekitar 70-an kasus Covid-19 per hari.

"Saya mengkhawatirkan pada libur Natal dan tahun baru, di mana banyak pergerakan masyarakat ke luar kota, maka dapat meningkatkan penularan Covid-19 dan menimbulkan klaster baru," katanya usai rapat kerja antara Pansus DPRD dan Pemerintah Kota Bogor, di Gedung DPRD Kota Bogor, Senin 21 Desember 2020.

Politisi Partai NasDem ini mengusulkan agar Pemerintah Kota Bogor melakukan persiapan fasilitas protokol kesehatan serta sarana dan prasarana pendukung sekolah tatap muka setelah pertengahan Januari 2021.

"Kalau akan dilakukan persiapan pelaksanaan PTM, agar dilakukan kepada SMA, SMK, dan MA lebih dulu di daerah hijau atau kuning, sedangkan untuk SMP/MTs serta SD/MI agar persiapannya dilakukan belakangan," katanya.

Anggota DPRD itu mengingatkan para guru yang akan mengajar juga harus dipastikan sehat melalui tes swab, serta mendapat persetujuan dari orang tua siswa dan komite sekolah.

"Kalau ada orang tua siswa yang tidak setuju anaknya mengikuti PTM maka tidak boleh dipaksa, tapi sekolah tetap menyediakan pola pembelajaran jarak jauh," katanya.

Pansus Covid-19 DPRD Kota Bogor juga mengusulkan kondisi siswa dalam perjalanan pergi dan pulang dari sekolah juga harus diperhatikan. "Kalau siswa pergi dan dari sekolah menggunakan transportasi umum, maka harus dipastikan ada jaga jarak dalam kendaraan umum tersebut," katanya.

Baca juga: Masih Zona Merah, Depok Tak Gelar Sekolah Tatap Muka pada 2021

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim masih akan menganalisis data persiapan sekolah tatap muka, karena ada anggota Pansus yang menyatakan tidak setuju. "Untuk pembelajaran tatap muka, kami belum membahasnya, karena kasus Covid-19 penularannya masih signifikan. Dinas Pendidikan diberikan keleluasaan untuk menyiapkan skenario pelaksanaan PTM yang terbaik," katanya.
 






Pemkot Bogor Siapkan Peraturan Wali Kota untuk Pengadaan Mobil Listrik

6 hari lalu

Pemkot Bogor Siapkan Peraturan Wali Kota untuk Pengadaan Mobil Listrik

Pemkot Bogor akan menyiapkan peraturan wali kota sebagai dasar hukum pengadaan mobil listrik. Menindaklanjuti inpres Jokowi.


Polresta Bogor Awasi Akun Medsos 60 kelompok Remaja Suka Tawuran, 6 Akun Sudah Diblokir

6 hari lalu

Polresta Bogor Awasi Akun Medsos 60 kelompok Remaja Suka Tawuran, 6 Akun Sudah Diblokir

Polresta Bogor terus memantau akun media sosial kelompok-kelompok remaja yang suka tawuran. Bikin janji tawuran di media sosial.


Dua Kelompok Remaja di Bogor Tawuran, Janjian di Medsos Tentukan Waktu dan Lokasi Tawur

6 hari lalu

Dua Kelompok Remaja di Bogor Tawuran, Janjian di Medsos Tentukan Waktu dan Lokasi Tawur

Polresta Bogor telah menangkap 18 remaja dari dua kelompok yang terlibat tawuran. Enam orang jadi tersangka. Banyak yang masih berusia 13-14 tahun.


Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Presiden Jokowi Menurunkan Kembali Harga BBM

11 hari lalu

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Presiden Jokowi Menurunkan Kembali Harga BBM

Ketua DPRD Kota Bogor mengusulkan agar anggaran IKN dan kereta cepat dialihkan untuk menurunkan harga BBM. Pembelian BLT dinilai tak tepat sasaran.


Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

11 hari lalu

Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

Sarana Jaya mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) 2023 untuk pengadaan lahan dan pengembangan hunian terjangkau senilai Rp 1,25 triliun.


Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

13 hari lalu

Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyayangkan mundurnya Ketua DPRD Anang Akhmad Syaifudin karena tidak hafal Pancasila.


PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

13 hari lalu

PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

PKB Jawa Timur belum akan buru-buru mencari pengganti Ketua DPRD Lumajang yang mengundurkan diri gara-gara tidak hafal Pancasila.


Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

13 hari lalu

Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

PKB Jawa Timur akan memanggil Anang Ahmad Syaifuddin yang meletakkan jabatannya setelah viral video ia tak lancar saat melafalkan Pancasila.


Polresta Bogor Tangkap Pelaku Pemerkosaan Terhadap Remaja Disabilitas

18 hari lalu

Polresta Bogor Tangkap Pelaku Pemerkosaan Terhadap Remaja Disabilitas

Polresta Bogor memerlukan waktu untuk mengungkap kasus pemerkosaan ini karena korban masih mengalami trauma.


Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

19 hari lalu

Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

Ratusan massa mahasiswa demo tolak kenaikan BBM di Makassar. Terjadi bentrok antarwarga, tapi mahasiswa tak terprovokasi.