Metro Terpopuler: Anies Baswedan Bicara Soal Korupsi, 6 Cara Daftar KIP Online

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Gubernur Anies Baswedan saat menghadiri peletakan batu pertama revitalisasi Kampung Kwitang, Jakarta Pusat, pada Rabu, 31 Maret 2021. Kampung tersebut sebelumnya dilanda kebakaran. Dok: Humas Pemprov

TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan bebas dari korupsi yang terkesan sudah "membudaya" perlu diperjuangkan karena tidak otomatis tiba-tiba datang.

1. Anies Baswedan: Bebas dari Korupsi Butuh Perjuangan

"Seperti demokratisasi yang harus di perjuangkan. Untuk situasi bebas korupsi pun harus diperjuangkan. Tidak otomatis tiba," kata Anies dalam diskusi daring "Membedah Praktik Korupsi Kepala Daerah" di Jakarta, Kamis, 8 April 2021.

Karena itu, kata Anies Baswedan, untuk membudayakan suatu hal maka diperlukan pembiasaan yang ditandai dengan kesepakatan nilai-nilai yang nantinya menjadi budaya kerja.

Menurut Anies, ada lima yang harus disepakati di Jakarta: 

Pertama adalah integritas, kedua akuntabel, ketiga kolaboratif, keem-pat inovatif, dan kelima berkeadilan.

"Lima ini kita sepakati sebagai nilai yang harus dibiasakan, nilai yang harus dilaksanakan dalam keseharian sehingga dia menjadi budaya organisasi," kata Anies.

Meski demikian, Anies tidak menampik bahwa pelaku korupsi akan terus berupaya mencari celah dalam memuluskan aksinya. Karena itu, diperlukan inovasi dan terobosan dalam mencegah terjadinya praktik korupsi.

Baca juga : Anies Baswedan Sebut ASN DKI Tak Punya Alasan untuk Korupsi

Untuk mencegah terjadi praktik korupsi, dia pun melanjutkan digitalisasi sistem di semua tingkat di lingkungan Pemprov DKI yang dimulai pada masa pemerintahan sebelumnya.

"Jadi dari mulai perencanaan itu sudah digitalisasi, kemudian pada saat penganggaran diteruskan dengan sistem digital, pada saat pengadaan juga begitu," kata Anies.

Tidak sampai di situ, Anies juga membentuk KPK Ibu Kota yang bertugas membantu gubernur dalam mengawasi dan memantau praktik yang terjadi di DKI.

"Harapannya bisa melakukan pencegahan dan bila terjadi masalah, maka kita bisa menindak dengan cepat dan akan terus menerus lakukan peningkatan atas sistem kita," katanya.

Untuk menghindari perilaku korupsi, Pemprov DKI Jakarta juga menjamin untuk memenuhi kebutuhan jajarannya dengan memberikan penghidupan yang layak.

"Dengan itu semua, termasuk sistemnya sudah dibuat. Kami harapkan budaya korupsi itu hilang," kata Anies.

2. 6 Langkah Daftar KIP Online, Untuk Dapatkan Biaya Pendidikan

Cara daftar KIP online atau Kartu Indonesia Pintar dapat dilakukan secara daring yang dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal dan informal.

Melalui Program Indonesia Pintar (PIP) ketersediaan KIP merupakan upaya pemerintah  cegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat bantu  kembali melanjutkan pendidikannya bagi siswa putus sekolah.

Supaya bisa mendapatkan bantuan biaya untuk pemenuhan kebutuhan sekolah, bisa melakukan daftar KIP secara mandiri di Website Sistem KIP Kuliah, dengan syarat pendaftaran akun KIP 2021 merupakan siswa lulusan 2021, 2020, 2019 yang belum terdaftar di perguruan tinggi negeri (kip-kuliah.kemdikbud.go.id), sebagai berikut.

  1. Masuk ke website yang dituju, di halaman utama, akan ada perintah memasukkan NIK, NISN, NPSN dan alamat email yang valid dan aktif, penuhi seluruh kolom perintah sesuai dengan biodata diri.
  2. Sistem KIP Kuliah akan melakukan validasi NIK, NISN dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah. Fungsi NIK untuk informasi terkait sosial ekonomi di Data Terpadu Kesenjangan Sosial (DTKS) Kemensos. 
  3. Proses validasi yang berhasil nantinya akan dikirim kode akses, seperti Nomor Pendaftaran dan Kode Akses ke alamat email yang tautkan. Pilih jalur seleksi yang diikuti Siswa baik itu SNMPTN/SBMPTN/SMPN/UMPN/Mandiri untuk menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah
  4. Selesaikan di sistem KIP, dilanjutnya menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur seleksi yang dipilih.
  5. Melakukan pendaftaran terlebih dahulu di portal atau sistem informasi seleksi nasional seperti SNMPTN dan SNMPN. Proses sinkronisasi dengan sistem tersebut akan dilakukan dengan skema host-to-host.
  6. Cara daftar KIP online selanjutnya, lakukan verifikasi lebih lanjut Perguruan Tinggi bagi yang telah dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi, sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP Kuliah.

Demikian yang terpopuler di Metro selain Gubernur Anies Baswedan bicara tentang korupsi.

TIKA AYU | ANTARA






Top 3 Metro: Heru Budi Lanjutkan Gerebek Lumpur Anies, Usia Harapan Hidup Orang Jakarta Bertambah 1,29 Tahun

4 jam lalu

Top 3 Metro: Heru Budi Lanjutkan Gerebek Lumpur Anies, Usia Harapan Hidup Orang Jakarta Bertambah 1,29 Tahun

Pemprov DKI di bawah pimpinan Heru Budi Hartono juga akan menggencarkan lagi kegiatan "gerebek lumpur" di berbagai wilayah.


Heru Budi Cek Sodetan Kali Ciliwung yang Baru Terbangun 62 Persen, Kementerian PUPR: Ada Masalah Lahan

5 jam lalu

Heru Budi Cek Sodetan Kali Ciliwung yang Baru Terbangun 62 Persen, Kementerian PUPR: Ada Masalah Lahan

Pembangunan sodetan Kali Ciliwung yang ditinjau Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono baru mencapai 62 persen. Upaya mengatasi banjir.


Heru Budi Tinjau Proyek Sodetan Kali Ciliwung yang Diproyeksikan Reduksi Banjir di Utara Jakarta

6 jam lalu

Heru Budi Tinjau Proyek Sodetan Kali Ciliwung yang Diproyeksikan Reduksi Banjir di Utara Jakarta

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau pembangunan terowongan sodetan Kali Ciliwung. Salah satu proyek penanggulangan banjir.


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

7 jam lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

9 jam lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.


Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

15 jam lalu

Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

KPK menyatakan masih menelusuri peristiwa pertemuan kuasa hukum Lukas Enembe dengan sejumlah saksi.


Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

17 jam lalu

Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

Demokrat menilai AHY memiliki keunggulan ketimbang Ridwan Kamil atau pun Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping Anies Baswedan.


Survei Indikator Politik: Pasca-Deklarasi Capres, Elektabilitas Anies Baswedan Naik

17 jam lalu

Survei Indikator Politik: Pasca-Deklarasi Capres, Elektabilitas Anies Baswedan Naik

Lembaga Survei Indikator Politik mencatat elektabilitas Anies Baswedan naik setelah deklarasi Capres 2024 oleh NasDem. Anies salip Prabowo.


Digeruduk Warga Kampung Bayam, Heru Budi Hartono Serahkan Masalah Kampung Susun Bayam ke Jakpro

18 jam lalu

Digeruduk Warga Kampung Bayam, Heru Budi Hartono Serahkan Masalah Kampung Susun Bayam ke Jakpro

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyerahkan masalah Kampung Susun Bayam ke Jakpro. Warga eks Kampung Bayam gellar tenda depan Balai Kota DKI


Safari Politik Anies Baswedan di Aceh dan Riau Terhambat, Ini Kata PKS

21 jam lalu

Safari Politik Anies Baswedan di Aceh dan Riau Terhambat, Ini Kata PKS

PKS menilai setiap warga dan relawan berhak memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden.