Polisi Minta Planter Box Jalur Sepeda Diganti, Bike To Work Sebut Salah Kaprah

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga terlihat menikmati fasilitas jalur sepeda permanen yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta pada Ahad, 28 Februari 2021. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Warga terlihat menikmati fasilitas jalur sepeda permanen yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta pada Ahad, 28 Februari 2021. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bike to Work Indonesia Poetoet Soedarjanto menyebut polisi salah kaprah jika meminta planter box pembatas jalur sepeda permanen diganti.

    "Mohon maaf salah kaprah itu pandangan polisi kalau begitu. Kami akan lawan," kata dia saat dihubungi, Senin, 10 Mei 2021.

    Sebelumnya, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar menilai planter box jalur sepeda permanen seharusnya diganti. Sebab, sudah dua kali terjadi kecelakaan lalu lintas akibat pengendara menabrak planter box itu.

    Poetoet menganalogikan kecelakaan ini dengan mobil yang menabrak Apotek Senopati, Jakarta Selatan. Dia mempertanyakan apakah Apotek Senopati harus dibongkar agar tak ada mobil yang menabrak lagi.

    "Apakah apotiknya harus diganti dengan dinding bambu saja?" tanya dia.

    Menurut Poetoet, yang harus diubah seharusnya perilaku masyarakat dalam berkendara. Planter box yang dibuat pemerintah DKI Jakarta memang berfungsi untuk memproteksi pesepeda di jalur sepeda. 

    "Kalau bahan proteksi tidak bisa melindungi, lalu buat apa," ucap Ketua Bike to Work itu.

    Pemerintah DKI memasang planter box di jalur sepeda permanen. Planter box ini untuk memisahkan jalur sepeda dengan jalan kendaraan umum.

    Baca juga: Viral Pesepeda Hadang Motor yang Masuk Jalur Sepeda di Sudirman


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM, Polda Metro Jaya Tutup 10 Ruas Jalan Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

    Polisi menutup 10 ruas jalan di sejumlah kawasan DKI Jakarta. Penutupan dilakukan akibat banyak pelanggaran protokol kesehatan saat PPKM berlangsung.