Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

202 Perusahaan di DKI Ditutup Sementara Selama PPKM Darurat

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Petugas memeriksa surat keterangan yang diserahkan pengendara di  pos penyekatan Panasonic, Jalan Raya Bogor, Jakarta, Kamis, 8 Juli 2021. Penyekatan di sejumlah ruas jalan selama PPKM Darurat diketahui mengakibatkan antrean kendaraan, akibatnya tenaga kesehatan pun jadi ikut terjebak dalam kemacetan. TEMPO/Subekti.
Petugas memeriksa surat keterangan yang diserahkan pengendara di pos penyekatan Panasonic, Jalan Raya Bogor, Jakarta, Kamis, 8 Juli 2021. Penyekatan di sejumlah ruas jalan selama PPKM Darurat diketahui mengakibatkan antrean kendaraan, akibatnya tenaga kesehatan pun jadi ikut terjebak dalam kemacetan. TEMPO/Subekti.
Iklan

JAKARTA- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama hari kerja di masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat, 5-8 Juli 2021, telah melakukan inspeksi dadakan terhadap 276 perusahaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Andri Yansyah mengatakan sebanyak 202 perusahaan di antaranya ditutup sementara.

Andri menyebut ada dua alasan penutupan sementara itu. "Ditutup karena Covid-19 dan ditutup karena tidak menjalankan protokol kesehatan Covid-19," ujar Andri dalam keterangannya hari ini, Kamis, 8 Juli 2021.

Berdasarkan data yang ia berikan, ada 187 perusahaan yang ditutup sementara lantaran terdapat kasus Covid-19.

Rinciannya, 79 perusahaan di Jakarta Pusat, 27 perusahaan di Jakarta Barat, 19 perusahaan di Jakarta Utara, 6 perusahaan di Jakarta Timur, serta 56 perusahaan di Jakarta Selatan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara yang ditutup karena tidak menerapkan protokol kesehatan ada 5 perusahaan, dengan rincian 4 perusahaan di Jakarta Pusat, 2 nonesensial dan 2 esensial; 2 perusahaan di Jakarta Barat, 1 esensial dan 1 nonesensial; serta 9 perusahaan di Jakarta Selatan, 4 nonesensial dan 5 esensial.

Andi Yansyah menjelaskan, terdapat 85.325 perusahaan yang tercatat di Ibu Kota. "Sebanyak 9.257 di antaranya merupakan sektor esensial, 13.026 sektor kritikal, dan 63.052 sektor nonesensial," kata dia terkait aturan dalam PPKM Darurat.

Baca juga : Kapolda Metro Jaya Pidanakan Bos 21 Perusahaan Langgar PPKM Darurat Jakarta

ADAM PRIREZA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Saran BRIN untuk Cegah Penularan Mpox

2 hari lalu

Ilustrasi MPOX. Shutterstock
Saran BRIN untuk Cegah Penularan Mpox

Penerapan kembali disiplin protokol kesehatan seperti masa pandemi Covid-19 perlu dilakukan demi mencegah penularan Mpox.


Peduli Warga Miskin, Pj. Gubernur Heru Permudah Urusan NIK Disabilitas

3 hari lalu

Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, meninjau pameran bursa kerja (job fair), bazar UMKM, layanan gratis berupa pembuatan SIM D/D1 dan KTP, serta pemeriksaan kesehatan bagi teman-teman disabilitas dalam Jakarta Cinta Disabilitas pada Sabtu (3/12). Dok. Pemprov DKI Jakarta
Peduli Warga Miskin, Pj. Gubernur Heru Permudah Urusan NIK Disabilitas

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyediakan layanan 'jemput bola' maupun pengurusan secara online.


Daftar Formasi CPNS Pemprov DKI Jakarta 2024 dan Kisaran Gajinya

4 hari lalu

Pegawai Pemprov mengantri bersalaman dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat acara halal bihalal di Balaikota, Jakarta, Senin 9 Mei 2022. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Halal Bihalal pada hari pertama PNS masuk kerja setelah libur Lebaran 2022. TEMPO/Subekti.
Daftar Formasi CPNS Pemprov DKI Jakarta 2024 dan Kisaran Gajinya

Berikut ini deretan formasi CPNS Pemprov DKI Jakarta 2024 untuk lulusan SMA hingga S3 beserta rentang gajinya. Bisa mencapai Rp20 juta lebih.


Amanat Pj. Gubernur Heru dan Sinergi Penanganan Stunting di Jakarta

8 hari lalu

Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono hadir dalam peluncuran Gerakan Anak Sehat: Bersama Cegah Stunting yang diinisasi oleh Kemenkes RI di Jakarta, 31 Oktober 2024. Dok. Pemprov DKI Jakarta
Amanat Pj. Gubernur Heru dan Sinergi Penanganan Stunting di Jakarta

Penanganan stunting dijalankan dengan menggandeng semua pihak, termasuk swasta, melalui Jakarta Beraksi.


Cara Pj. Gubernur Heru Pastikan Bantuan Sosial Tepat Sasaran, Termasuk untuk Disabilitas

15 hari lalu

Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, ngabuburit bareng penyandang disabilitas menggunakan Angkutan Umum, Senin, 25 Maret 2024. Dok. Pemprov DKI Jakarta
Cara Pj. Gubernur Heru Pastikan Bantuan Sosial Tepat Sasaran, Termasuk untuk Disabilitas

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menggunakan berbagai sumber untuk pemadanan data, termasuk terjun ke lapangan. Selain mendapat bansos dan alat bantu fisik, penyandang disabilitas juga mendapat dana hibah untuk SLB.


Jakarta Rayakan Kemerdekaan RI dengan Semangat Kota Global

18 hari lalu

Jakarta Rayakan Kemerdekaan RI dengan Semangat Kota Global

Pemprov DKI menggelar kirab bendera, upacara, hingga acara hiburan untuk rakyat melalui Gemilang Silang Monas.


Hasil Urban Farming pada Era Pj. Gubernur Heru Meningkat Drastis

22 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, menghadiri kegiatan panen raya pertanian, peternakan dan perikanan di Jakarta Timur di Kelurahan Cipayung, Selasa, 2 April 2024. Dok. Pemprov DKI Jakarta
Hasil Urban Farming pada Era Pj. Gubernur Heru Meningkat Drastis

Heru Budi seringkali terlibat langsung menanam pohon dan memanen hasil urban farming. DKPKP DKI Jakarta gencar mendorong pemanfaatan lahan untuk pertanian hingga ke tingkat kelurahan.


Pj. Gubernur Heru Dukung JITEX 2024, Hasilkan Transaksi Prestisius

24 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengunjungi sejumlah stan di JITEX 2024. Dok. Pemprov DKI Jakarta
Pj. Gubernur Heru Dukung JITEX 2024, Hasilkan Transaksi Prestisius

Gelaran perdana JITEX 2024 meraup total nilai potensi transaksi dan investasi Rp 12,86 triliun. Pengunjung yang hadir selama lima hari lebih dari 11.000 orang.


Soal Pencabutan Penerima KJP Plus, Anggota DPRD DKI Duga Pemprov Ingin Kurangi Anggaran Bantuan

25 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Soal Pencabutan Penerima KJP Plus, Anggota DPRD DKI Duga Pemprov Ingin Kurangi Anggaran Bantuan

DPRD DKI mencatat terjadinya penurunan jumlah penerima KJP Plus di Jakarta. Menurut dia, Pemprov DKI pasti punya alasan mencabutnya.


Pj. Gubernur Heru Resmikan JITEX 2024 untuk Kemandirian Jakarta

29 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, membuka Jakarta International Investment, Trade, Tourism dan Small Medium Enterprise Expo (JITEX) 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024. TEMPO/Andi Aryadi
Pj. Gubernur Heru Resmikan JITEX 2024 untuk Kemandirian Jakarta

Pameran berskala internasional ini mendorong kebanggaan terhadap produk local, sekaligus menarik pembeli mancanegara.