Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jakarta Disebut Zona Hijau, Komisi B DPRD DKI: Peluang BUMD Bikin Terobosan

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Fasilitas untuk cuci tangan dipasang di SDN Kenari 08 Pagi, Jakarta Pusat, Selasa, 6 April 2021. Sekolah tatap muka harus berada dalam zona hijau Covid-19 dan menyediakan wastafel untuk mencuci tangan. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Fasilitas untuk cuci tangan dipasang di SDN Kenari 08 Pagi, Jakarta Pusat, Selasa, 6 April 2021. Sekolah tatap muka harus berada dalam zona hijau Covid-19 dan menyediakan wastafel untuk mencuci tangan. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Status zona hijau di Ibu Kota memberi kesempatan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memacu pertumbuhan tahun ini sehingga diharapkan berimbas pada setoran dividen kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada akhir tahun ini.

Menurut Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz, di Jakarta, status zona hijau DKI Jakarta saat ini menjadi kesempatan untuk seluruh BUMD dalam berinovasi dan melakukan terobosan. 

Yakni untuk menggenjot kinerja yang tahun sebelumnya melemah akibat terkontraksi pandemi Covid-19.

Dia menyebut sejumlah BUMD yang mengalami hal itu adalah PD Dharma Jaya dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk yang tidak mampu menyetorkan dividen karena terkena dampak pandemi hingga mengalami kerugian yang signifikan.

"Kami berharap BUMD bisa melakukan inovasi dan terobosan sehingga kerugian tidak berlangsung terus menerus dan perlahan bisa dikurangi. Apalagi Jakarta sudah zona hijau, saya harap BUMD melakukan percepatan 'recovery'," kata Aziz, Senin 23 Agustus 2021.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Sutikno menyebutkan bahwa BUMD harus semangat menciptakan inovasi agar laba bersih yang didapatkan tetap stabil meskipun di masa pandemi COVID-19.

"Beberapa BUMD yang mengalami kerugian perlu kita evaluasi, jangan pandemi dijadikan alasan. Mari ciptakan inovasi untuk bangkit, tingkatkan juga kinerjanya agar ada pemasukan dan bisa memberikan dividen untuk Jakarta," ucap Sutikno.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meskipun seluruh BUMD mengalami penurunan penyetoran dividen, namun Komisi B DPRD DKI tetap memberikan apresiasi karena tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para pegawai BUMD.

"Meskipun dividen yang diberikan ada penurunan karena pandemi covid, namun di sisi lain kami tetap memberikan apresiasi karena tidak melakukan PHK. Harapannya ke depan kinerja tetap ditingkatkan dan upayakan jangan sampai ada PHK," ucap anggota Komisi B DPRD DKI Ahmad Yani.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali menyebutkan bahwa tahun 2020 lalu merupakan tahun yang berat bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meraup laba bersih dan menyetorkan dividen ke Pemprov DKI Jakarta.

Namun demikian, mantan Wali Kota Jakarta Selatan tersebut optimistis tahun ini seluruh BUMD bisa melakukan perbaikan dengan cara saling bersinergi. Apalagi DKI memasuki zona hijau.

Baca juga : Zita Anjani Sentil DPRD DKI yang Perdebatkan Hak Interpelasi Formula E
ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

2 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Prasetyo diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tahun 2018-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.


Prof Tjandra Yoga Aditama Penulis 254 Artikel Covid-19, Terbanyak di Media Massa Tercatat di MURI

8 hari lalu

Guru Besar Pulmonologi di FKUI Tjandra Yoga Aditama, yang juga Eks Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. dok pribadi
Prof Tjandra Yoga Aditama Penulis 254 Artikel Covid-19, Terbanyak di Media Massa Tercatat di MURI

MURI nobatkan Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran UI, Prof Tjandra Yoga Aditama sebagai penulis artikel tentang Covid-19 terbanyak di media massa


Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

9 hari lalu

Sejumlah pemudik turun dari bus setibanya di Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Senin 15 April 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2023 sebanyak 25.918 orang menjadi 10 ribu - 15 ribu orang usai Lebaran 2024. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.


63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

15 hari lalu

Bank DKI. Instagram/@bank.dki
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


KAI Sebut Pengguna Commuter Line Mudik Lebaran Ini Tertinggi Pasca Pandemi Covid-19

18 hari lalu

Sebagai pengguna commuter line, Anda perlu mengetahui rute KRL Jabodetabek 2024 terbaru. Berikut ini rute terbaru dan harga tiketnya. Foto: Canva
KAI Sebut Pengguna Commuter Line Mudik Lebaran Ini Tertinggi Pasca Pandemi Covid-19

Pergerakan pengguna Commuter Line Jabodetabek juga masih terpantau di stasiun-stasiun yang terletak di kawasan pusat perbelanjaan atau sentra bisnis.


Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

19 hari lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.


Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

21 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?


CEO Boeing Dave Calhoun Bersiap Mundur, Melawan Badai Sepanjang Kepemimpinannya

29 hari lalu

CEO Boeing Dave Calhoun. Foto : Boeing
CEO Boeing Dave Calhoun Bersiap Mundur, Melawan Badai Sepanjang Kepemimpinannya

CEO Boeing Dave Calhoun memutuskan mengundurkan diri pada akhir tahun ini. Apa alasannya?


Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

30 hari lalu

Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Senin 24 Maret 2024. Banjir di permukiman padat penduduk dengan ketinggian air 50-175 cm itu terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.


Heru Budi Hartono Raih Penghargaan Sebagai Top Pembina BUMD 2024

34 hari lalu

Heru Budi Hartono Raih Penghargaan Sebagai Top Pembina BUMD 2024

Pada acara Top BUMD Awards 2024 pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mampu meraih sejumlah penghargaan untuk lima BUMD