TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto memastikan, pemerintah DKI tidak menambah nilai dana hibah untuk pemerintah Kota Bekasi.
Menurut dia, kondisi keuangan Pemprov DKI tidak memungkinkan untuk menaikkan nominal dana hibah.
"Kita sama-sama tahu kondisi ekonomi tidak hanya Jakarta, tapi memang Indonesia juga sama. Jadi untuk kami menambah besaran itu tidak memungkinkan ditambah lagi," kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 25 Oktober 2021.
Sebelumnya, warga Kecamatan Bantargebang menginginkan kompensasi uang bau sampah dari pemerintah DKI naik dari Rp 350 ribu menjadi Rp 500 ribu per bulan.
Jakarta dan Bekasi bekerja sama dalam mengelola sampah. Pemerintah DKI dapat membawa sampah di Ibu Kota ke TPST Bantargebang.
Sebagai gantinya, Pemprov DKI harus membayar uang kompensasi kepada Bekasi. Salah satunya uang kompensasi bau untuk warga Bantargebang.
Asep melanjutkan, nominal uang bau saat ini masih relevan, sehingga tak perlu ditambah. Perpanjangan perjanjian kerja sama (PKS) yang ditandatangani hari ini juga tidak berubah signifikan. Perjanjian ini berlaku selama lima tahun.
"Ini adalah perpanjangan, bukan merupakan sebuah PKS baru, sehingga memang hanya hal-hal minor saja yang akan kami ubah," terang dia.
Saat ini total ada 18 ribu keluarga di Kelurahan Sumurbatu, Ciketingudik dan Cikiwul yang menerima uang kompensasi bau. Pemerintah Kota Bekasi inign menambah lagi jumlah penerima dana hibah sebanyak 6 ribu orang.
Asep berujar, pengelolaan dana hibah diserahkan kepada pemerintah Kota Bekasi. Dia juga mempersilakan jika Bekasi ingin menambah nilai uang kompensasi atau jumlah penerimanya. Yang pasti, tutur dia, nilai PKS tetap sama seperti tahun sebelumnya, yakni Rp 379,5 miliar.
Baca: Kali Bekasi Tercemar, Rahmat Effendi ke Gubernur Ridwan Kamil: Kita Sampaikan
LANI DIANA | ADI WARSONO
