Jaksa Ajukan Kasasi Atas Vonis Lepas Dua Penembak Laskar FPI

Jaksa penuntut umum mendengarkan proses persidangan di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat 18 Maret 2022. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan dua polisi penembak Laskar FPI, Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella. Hakim menilai perbuatan mereka dalam rangka pembelaan di situasi tertentu. Tempo/Muhammad Syauqi Amrullah

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengajukan kasasi atas vonis lepas lepas dua terdakwa penembak Laskar FPI, Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M. Yusmin Ohorella. Kasasi tersebut dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis pagi 24 Maret 2022, sekitar pukul 09.00.

"Mengajukan Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa Briptu Fikri Ramadhan dan Terdakwa Ipda M. Yusmin Ohorella dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan di KM. 50 Tol Jakarta-Cikampek," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumadana dalam keterangan tertulisnya, hari ini.

Ketut pun membeberkan alasan mengenai pengajuan kasasi tersebut. Putusan majelis hakim dinilai terdapat kesalahan, tepatnya pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP. 

Majelis hakim dianggap tidak cermat dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga muncul kekeliruan dalam menyimpulkan dan mempertimbangkan fakta hukum.

"Sehingga membuat kesimpulan bahwa perbuatan Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M. Yusmin Ohorella dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut dikarenakan pembelaan terpaksa (Noodweer) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Excess)," kata Ketut.

Kejaksaan Agung menyatakan Majelis Hakim mengambil keputusan berdasarkan rangkaian kebohongan cerita yang dilakukan kedua pelaku penembakan anggota FPI tersebut. 

"Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan dalam keputusan didasarkan pada rangkaian kebohongan atau cerita karangan yang dilakukan Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M. Yusmin Ohorella yang tidak didasarkan atas keyakinan hakim itu sendiri dan alat bukti," kata Ketut.

Sebelumnya, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai ada kejanggalan dalam vonis lepas dua terdakwa penembak empat anggota Laskar FPI karena mengesampingkan temuan Komnas HAM.

“Pertimbangan hakim menurut saya sangat janggal karena pasal pembelaan itu dipakai ketika polisi dalam keadaan yang menjadi korban. Sedangkan dalam kasus ini polisi dalam kondisi menguasai,” kata Muhammad Isnur saat dihubungi setelah sidang vonis terdakwa Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella, Jumat, 18 Maret 2022.

YLBHI menilai hakim hanya mengandalkan keterangan satu sisi terdakwa penembak Laskar FPI, padahal dalam kontruksi di mana tidak ada saksi, maka hakim harus melihat petunjuk dari temuan lain, dalam hal ini temuan Komnas HAM.

Baca juga: Usai Divonis Lepas, Bagaimana Nasib Dua Polisi Penembak Laskar FPI di Polda?

 






Hotman Paris tidak Tahu Keberadaan 5 Kg Sabu di Kasus Teddy Minahasa

1 hari lalu

Hotman Paris tidak Tahu Keberadaan 5 Kg Sabu di Kasus Teddy Minahasa

Hotman Paris sempat mengatakan sabu 5 kg yang disebut ditukar tawas oleh Teddy Minahasa masih ada dan disimpan kejaksaan


Kejaksaan Tangkap Seorang Tersangka Kasus Korupsi Impor Garam

10 hari lalu

Kejaksaan Tangkap Seorang Tersangka Kasus Korupsi Impor Garam

Seorang tersangka kasus impor garam berinisial YN ditangkap Kejaksaan Agung di salah satu rumah sakit Jakarta. Kejaksaan sebut YN tak kooperatif.


Bareskrim Periksa Kepala Laboratorium BPOM di Kasus Gagal Ginjal Akut

10 hari lalu

Bareskrim Periksa Kepala Laboratorium BPOM di Kasus Gagal Ginjal Akut

Pemeriksaan Kepala Lab BPOM di kasus gagal ginjal akut itu dilakukan pada Rabu kemarin.


Kejagung Tuntaskan 2.103 Kasus Lewat Restorative Justice, DPR Ingatkan Jangan Sampai Buka Celah Suap

10 hari lalu

Kejagung Tuntaskan 2.103 Kasus Lewat Restorative Justice, DPR Ingatkan Jangan Sampai Buka Celah Suap

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan sebanyak 2.103 kasus dituntaskan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melalui pendekatan restorative justice


Putri Candrawathi Sempat Mengeluh Sakit sebelum Dinyatakan Positif Covid-19

12 hari lalu

Putri Candrawathi Sempat Mengeluh Sakit sebelum Dinyatakan Positif Covid-19

Ppihak rumah tahanan Kejaksaan Agung cabang Salemba menyampaikan Putri Candrawathi positif Covid-19 setelah sebelumnya mengeluh sakit.


Kasus Gagal Ginjal Akut, Kejagung Baru Terima 3 SPDP dari 4 Tersangka

15 hari lalu

Kasus Gagal Ginjal Akut, Kejagung Baru Terima 3 SPDP dari 4 Tersangka

Kejagung baru menerima 3 SPDP dari 4 tersangka kasus gagal ginjal akut. Satu SPDP dari Bareskrim Polri belum diterima.


Kejaksaan Agung Siapkan Opsi Gugat Perdata Kasus Gagal Ginjal Akut

16 hari lalu

Kejaksaan Agung Siapkan Opsi Gugat Perdata Kasus Gagal Ginjal Akut

Menurut Ketut, negara mempunyai kepentingan untuk melakukan gugatan perdata kasus gagal ginjal akut.


Kejaksaan Kembali Sita 16,4 Hektar Aset Benny Tjokrosaputro dalam Perkara Jiwasraya

17 hari lalu

Kejaksaan Kembali Sita 16,4 Hektar Aset Benny Tjokrosaputro dalam Perkara Jiwasraya

Kejaksaan Agung kembali menyita 16,4 aset Benny Tjokrosaputro dalam kasus korupsi Jiwasraya.


Libatkan BPKP, Kejagung Sebut Kerugian Negara di Kasus Korupsi BTS Kominfo Masih Dihitung

17 hari lalu

Libatkan BPKP, Kejagung Sebut Kerugian Negara di Kasus Korupsi BTS Kominfo Masih Dihitung

Ketut menyebut dugaan nilai kerugian di kasus korupsi BTS Kominfo bisa bertambah dan bisa juga berkurang.


Profil Nikolaus Kondomo Pj Gubernur Papua Pegunungan, Pengalaman Malang Melintang di Kejati

19 hari lalu

Profil Nikolaus Kondomo Pj Gubernur Papua Pegunungan, Pengalaman Malang Melintang di Kejati

Mendagri Tito Karnavian menunjuk Nikolaus Kondomo menjadi Pj Provinsi Papua Pegunungan. Kariernya di beberapa Kejati, bertemu istri di Sleman.