6 Staf Holywings Jadi Tersangka, Pengacara: Polisi Gunakan Pasal Karet Penodaan Agama

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Suasana penyegelan Holywings Gunawarman di Jalan Gunawarman Nomor 44, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa, 28 Juni 2022. TEMPO/Moh Khory Alfarizi

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara atau praktisi hukum yang merupakan pendiri Dalimunthe & Tampubolon Lawyers (DNT Lawyers), Boris Tampubolon, menganggap pasal-pasal yang digunakan Polres Metro Jakarta Selatan untuk 6 orang tersangka dari Holywings tidak tepat. 

Sebanyak 6 orang yang ditetapkan polisi harus bertanggung jawab mengeluarkan promo miras bagi yang bernama Muhammad dan Maria ini dijerat Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 dan/atau Pasal 156A KUHP dan/atau Pasal 28 ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016.

"Menurut pendapat saya selaku advokat atau praktisi hukum, pasal-pasal tersebut tidak tepat untuk dikenakan," kata Boris dikutip dari siaran persnya, Selasa, 28 Juni 2022.

Boris menjelaskan, dalam pengenaan pidana ini polisi masih mengenakan pasal karet, yaitu pasal 156A. Pasal itu menurutnya, menyatakan penodaan agama adalah perbuatan dilarang. Namun Secara hukum, tidak ada definisi, pengertian, atau batas-batas yang jelas soal perbuatan yang dianggap penodaan agama dan mana yang bukan.

Hal ini, kata dia, membuat Pasal 156A KUHP ini menjadi pasal karet, multitafsir, dan bisa ditafsirkan secara subjektif. Dalam teori hukum, pasal ini, menurutnya, juga seharusnya menjadi batal demi hukum karena bertentangan dengan asas-asas dalam hukum pidana.

"Pasal 156A KUHP bertentangan dengan asas hukum pidana lex stricta. Pasal 156A KUHP ini menyebut penodaan agama adalah perbuatan dilarang. Namun Secara hukum, tidak ada definisi atau pengertian atau batas-batas yang jelas," ujar dia.

Ihwal Pasal 14 Undang-undang 1 tahun 1946 tentang Penyebaran Berita Bohong untuk menerbitkan keonaran, Boris berpendapat jika yang dilakukan pihak Holywings adalah untuk tujuan promosi bukan untuk membuat keonaran, maka Pasal 14 UU No 1 tahun 1946 ini tidak tepat untuk dikenakan.

Sedangkan Pasal 28 ayat 2 UU ITE yang berisi menyebarkan informasi dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), kata dia, juga tidak berlaku bila tujuan mereka sekedar untuk promosi.

Selain pasal, dia melanjutkan, pada dasarnya berdasarkan Pasal 2 Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 maka perbuatan yang disebut penodaan agama ini harus terlebih dulu diberi peringatan keras oleh negara untuk menghentikan perbuatannya itu. Peringatan diberikan dalam suatu surat keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri.

"Mengingat permasalahan yang ada dalam pasal penodaan agama sebagaimana dijelaskan di atas, ditambah lagi bila bisa dibuktikan bahwa yang HW (Holywings) lakukan adalah murni untuk tujuan promosi untuk meningkatkan penjualan, dan bukan untuk tujuan lain, maka hemat saya pasal 156A KUHAP ini tidak untuk dikenakan," ucap Boris.

Baca juga: Holywings The Garrison Disegel: Berita Acara Penyegelan Diterima Satpam, Manajer Menyaksikan






Siapa Saja Polisi yang Menjalani Sanksi Demosi Terseret Kasus Ferdy Sambo?

12 jam lalu

Siapa Saja Polisi yang Menjalani Sanksi Demosi Terseret Kasus Ferdy Sambo?

Kasus Ferdy Sambo menyeret banyak polisi dalam pelanggaran etik, sebagian menjalani sanksi demosi


Profil KS Tubun, Satu-Satunya Polisi Menjadi Pahlawan Revolusi Korban G30S

13 jam lalu

Profil KS Tubun, Satu-Satunya Polisi Menjadi Pahlawan Revolusi Korban G30S

Selain ketujuh perwira TNI, seorang polisi yang menjadi korban G30S, dia adalah KS Tubun. Bagaimana ia duel di malam 30 September 1965.


Polisi Pegang Alat Bukti Visum Lesti Kejora sebagai Pelapor KDRT Rizky Billar

1 hari lalu

Polisi Pegang Alat Bukti Visum Lesti Kejora sebagai Pelapor KDRT Rizky Billar

Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa dua orang saksi terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami Lesti Kejora.


Lesti Kejora Laporkan KDRT Rizky Billar, Polisi Akan Beri Keterangan Siang Ini

1 hari lalu

Lesti Kejora Laporkan KDRT Rizky Billar, Polisi Akan Beri Keterangan Siang Ini

Polres Metro Jakarta Selatan belum menerima hasil visum et repertum Lesti Kejora yang diduga mendapat perlakuan KDRT.


Lesti Kejora Diduga Alami KDRT, Ini Ancaman Hukuman Pelaku KDRT dalam KUHAP

1 hari lalu

Lesti Kejora Diduga Alami KDRT, Ini Ancaman Hukuman Pelaku KDRT dalam KUHAP

Lesti Kejora diuga mengalami KDRT dari Rizky Billar. Begini pasal tentang KDRT dalam KUHP beserta ancaman pidana dan dendanya.


Ramai Eks Jubir KPK Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Apa Perbedaan Advokat dengan Pengacara?

2 hari lalu

Ramai Eks Jubir KPK Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Apa Perbedaan Advokat dengan Pengacara?

Berdasarkan UU Advokat, baik advokat maupun pengacara tidak memiliki perbedaan apabila dilihat dari tugas yang dijalankan.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

2 hari lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Operasi Zebra 3-16 Oktober 2022, Ini Pelanggaran yang Jadi Sasaran Polisi

2 hari lalu

Operasi Zebra 3-16 Oktober 2022, Ini Pelanggaran yang Jadi Sasaran Polisi

Korlantas Polri akan menggelar Operasi Zebra 2022 pada 3 Oktober hingga 16 Oktober mendatang di seluruh Indonesia.


Polisi Gelar Operasi Zebra Mulai 3 Oktober 2022, Sepenuhnya Pakai ETLE

2 hari lalu

Polisi Gelar Operasi Zebra Mulai 3 Oktober 2022, Sepenuhnya Pakai ETLE

Korlantas Polri akan menggelar Operasi Zebra 2022 pada 3 Oktober hingga 16 Oktober dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

4 hari lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?