DPRD Lempar Handuk Putih, Batal Interpelasi Wali Kota Depok soal KDS

Suasana rapat paripurna di DPRD Kota Depok, Jawa Barat, Selasa, 17 Mei 2022. Sebanyak 33 dari 50 anggota DPRD Depok mengajukan hak interpelasi kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris untuk mempertanyakan program Kartu Depok Sejahtera (KDS). TEMPO/Muhammad Syauqi Amrullah

TEMPO.CO, Depok - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok secara mengejutkan mengibarkan handuk putih untuk rencananya melakukan hak interpelasi kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris soal program Kartu Depok Sejahtera (KDS).

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman mengatakan lima fraksi yang sebelumnya menyerahkan surat interpelasi telah mencabut haknya dan membatalkan rencana tersebut.

“Betul pada rapat paripurna Rabu kemarin, kami sepakat untuk membatalkan interpelasi dan semua fraksi yang mengusulkan menarik kembali penggunaan hak interpelasi,” kata Ikravany dikonfirmasi Sabtu, 6 Agustus 2022.

Ikra mengatakan 33 anggota dewan termasuk dirinya yang menggunakan hak interpelasi itu mengambil jalan mundur dengan menyerahkan pembahasan KDS di Komisi D yang sebelumnya telah dinyatakan deadlock.

“Jadi sebelum dilakukan interpelasi ada mekanisme pembahasan KDS di Komisi D, itu yang dilakukan dan pemerintah kota bersedia melakukan rapat koordinasi kembali dengan komisi tersebut hingga polemik KDS ini selesai,” kata Ikra.

Ikra, yang juga menjadi anggota Komisi D, mengatakan dalam rapat komisi Pemerintah Kota Depok bersedia mengabulkan permintaan anggota DPRD soal polemik KDS yang selama ini disoal. “Intinya semuanya dipenuhi, kecuali soal koordinator kelurahan, karena mereka sudah kontrak setahun, jadi kami menunggu kontrak selesai,” kata Ikra.

Lebih jauh Ikra mengatakan, dengan diambilnya jalan mundur dan membatalkan hak interpelasi, bukan berarti persoalan KDS lantas dibiarkan. Ia bersama rekan sejawatnya tetap memantau pelaksanaan program kesejahteraan rakyat tersebut.

“Jadi gini, pada akhirnya politik kan memang kontestasi ya, kontestasi pada pemikiran pada argumen. Politik bukan soal menang atau kalah, tapi bagaimana pada akhirnya kita ketemu satu titik memaksimalkan program untuk kesejahteraan rakyat,” kata Ikra.

Sebagai informasi, hak interpelasi dilancarkan oleh anggota DPRD Kota Depok kepada Wali Kota Depok dengan alasan tidak transparannya pelaksanaan program KDS.

Sebelum interpelasi ini diajukan, para wakil rakyat itu terlebih dahulu mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris.

Mosi itu awalnya diikuti oleh 38 anggota DPRD Kota Depok dari 6 fraksi yakni Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan (DPP), dan Fraksi PKB-PSI. Belakangan, Fraksi DPP mundur dan tak ikut mengajukan interpelasi. 

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Baca juga: Wakil Wali Kota Akui Data Penerima Kartu Depok Sejahtera Belum Akurat






Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Menjelang 17 Agustus, Wali Kota Depok Terbitkan Instruksi

7 hari lalu

Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Menjelang 17 Agustus, Wali Kota Depok Terbitkan Instruksi

Pembagian bendera merah putih ini bertujuan menggugah rasa cinta tanah air dan meningkatkan semangat nasionalisme.


Wali Kota Depok Ajak Masyarakat Hentikan Kegiatan pada 17 Agustus Selama 3 Menit Pukul 10.17

10 hari lalu

Wali Kota Depok Ajak Masyarakat Hentikan Kegiatan pada 17 Agustus Selama 3 Menit Pukul 10.17

Surat Edaran tentang Peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 Tingkat Kota Depok itu berisi 5 imbauan/


Depok Dapat Bantuan dari Pengusaha Kuwait Bangun Masjid dan Islamic Center

14 hari lalu

Depok Dapat Bantuan dari Pengusaha Kuwait Bangun Masjid dan Islamic Center

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan masjid dan Islamic Center bantuan pengusaha Kuwait itu dibangun di dekat Terminal Jatijajar, Tapos.


Wali Kota Depok Akan Stop Tambahan Penghasilan Bagi ASN yang Belum Vaksin Booster

17 hari lalu

Wali Kota Depok Akan Stop Tambahan Penghasilan Bagi ASN yang Belum Vaksin Booster

Wali Kota Depok Mohammad Idris tak akan mencairkan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN yang belum vaksin booster.


Wali Kota Depok Urungkan Niat Gabung Jakarta, Mengaku Dapat Perhatian Besar dari Jawa Barat

22 hari lalu

Wali Kota Depok Urungkan Niat Gabung Jakarta, Mengaku Dapat Perhatian Besar dari Jawa Barat

Wali Kota Depok Mohammad Idris tak lagi ingin gabung ke Jakarta, karena Provinsi Jawa Barat memberi perhatian yang besar ke Depok.


Wali Kota Mohammad Idris Bantah Pernah Usul Depok Gabung Jakarta Raya

23 hari lalu

Wali Kota Mohammad Idris Bantah Pernah Usul Depok Gabung Jakarta Raya

Idris menyatakan tak mungkin usul Depok gabung Jakarta, karena hal itu dapat menyakiti perasaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.


Depok Mau Gabung Jakarta, Mantan Wakil Wali Kota: Kenapa Muncul di Akhir Masa Jabatan?

24 hari lalu

Depok Mau Gabung Jakarta, Mantan Wakil Wali Kota: Kenapa Muncul di Akhir Masa Jabatan?

Daripada gabung Jakarta, Pemerintah Kota Depok disebut hanya membutuhkan perencanaan penataan kota yang jangka panjang


Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

24 hari lalu

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.


Depok Gabung ke Jakarta, Politikus PKB: Banyak Ruginya!

25 hari lalu

Depok Gabung ke Jakarta, Politikus PKB: Banyak Ruginya!

Anggota DPRD Kota Depok itu mengatakan bakal banyak penolakan berbagai pihak, termasuk dari partai politik bila Depok bergabung dengan DKI Jakarta.


Wali Kota Depok Usul Gabung Jakarta, Politikus PKB: Benahi Aja Kota!

25 hari lalu

Wali Kota Depok Usul Gabung Jakarta, Politikus PKB: Benahi Aja Kota!

Politikus Partai PKB itu menduga ada unsur politis yang sangat kental dari pernyataan Wali Kota Depok Mohammad Idris soal penggabungan itu.