TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan mengintegrasikan tiga moda tranportasi umum massal yang pengelolaannya berada di bawah Pemprov DKI Jakarta, sebelum mengintegrasikannya dengan yang lain seeprti KRL.
“Ada MRT, LRT, dan TransJakarta. Tentu tahap berikutnya kita harapkan moda angkutan umum massal lainnya yang beroperasi di Jakarta bahkan Jabodetabek seperti KRL,” kata Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Rabu, 31 Agustus 2022.
Ia mengatakan integrasi moda transportasi umum massal ini bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat. Termasuk integrasi sistem pembayaran.
“Masyarakat yang menggunakan layanan angkutan umum ini mendapatkan kemudahan, baik dari sisi melakukan perjalanan maupun dari sisi mereka melakukan pembayaran,” ujarnya.
Di sisi lain, Syafrin memastikan kegiatan operasional ketiga moda transportasi massal tersebut tetap bisa dibiayai dengan anggaran Public Service Obligation (PSO). Ia menambahkan tidak penambahan subsidi.
“Tidak akan ada penambahan subsidi karena keseluruhan besar PSO tahun ini cukup untuk membiayai,” ucapnya.
Menurut Syafrin, Dishub DKI menerima subsidi transportasi LRT, MRT, dan TransJakarta Rp 14 miliar pada 2019 dan Rp 4 miliar pada 2020.
Pada 2021, kata dia, nilai subsidi tiket transportasi mengalami peningkatan menjadi Rp 6 miliar. “Akan terjadi koreksi besaran subsidi apabila tarif integrasi transportasi diterapkan dalam jangka panjang,” katanya.
Namun, ia meyakini penerapannya akan diiringi dengan peningkatan jumlah ridership (penumpang) sehingga mempengaruhi pendapatan.
“Tahap awal memang akan ada koreksi dari sisi besaran subsidi tapi jangka panjang dari hitungan konsultan akan ada peningkatan ridership dengan pola ini tentu juga akan ada peningkatan pendapatan dari operator,” katanya.
MUTIA YUANTISYA
Baca juga: Contoh Perbandingan Tarif Integrasi dan Tarif Normal di 3 Transportasi Umum di Jakarta
