Tak Ada Pilkada, Anies Baswedan Tetap Bisa Menentukan Kebijakan Hingga Akhir Masa Jabatan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria foto bersama dengan anggota DPRD DKI Jakarta usai mengikuti Sidang Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 13 September 2022. DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pengumuman masa akhir jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Ahmad Riza Patria 30 hari sebelum masa tugas berakhir. Rapat paripurna pengumuman pemberhentian Anies ini dilakukan sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 131/2188/OTDA. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan Gubernur Anies Baswedan tetap dapat menentukan kebijakan sampai akhir masa jabatan pada 16 Oktober 2022.

"Gubernur memiliki tugas dan tanggung jawab, termasuk dalam mengambil kebijakan menurut aturan berlaku," kata Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Yayan Yuhana Selasa kemarin.

Pernyataan Yayan itu menanggapi Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang melarang Anies Baswedan melantik pejabat menjelang lengser sebulan lagi.

Hal yang sama juga disampaikan Anggota DPRD DKI dari PDIP Johny Simanjuntak. Ia bahkan menyempatkan interupsi pada rapat paripurna DPRD DKI pengumuman pemberhentian Anies dan Wagub Ahmad Riza Patria. Ia meminta Anies tidak membuat kebijakan strategis menjelang satu bulan berakhirnya masa jabatan.

Dasar hukum Anies boleh menentukan kebijakan

Menurut Yayan, jika larangan tersebut didasarkan pada pasal 71 ayat 2 dan 3 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maka undang-undang tersebut tidak membuat Gubernur Anies menyalahi aturan.

"Karena ketentuan dalam pasal tersebut dikhususkan untuk kepala daerah yang akan mengikuti seleksi pemilu, sedangkan tahun 2022 tidak ada pemilu," kata Yayan.

Selain itu, kata dia, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tidak terdapat pengaturan mengenai tugas dan wewenang gubernur selama satu bulan masa jabatan berakhir.

Dengan demikian, ia menyimpulkan tugas dan wewenang gubernur tetap mengacu kepada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Tak ada Pilkada di 2022

"Karena itu ketentuan ini atau ketentuan lainnya yang ada pada rezim pengaturan pemilihan gubernur, tidak dapat dijadikan dasar atau diberlakukan kepada gubernur dalam jabatan normal dan tidak sedang mengikuti pelaksanaan pilkada (peserta pilkada)," kata Yayan.

Adapun ketentuan tersebut, kata Yayan, bersifat khusus (lex spesialis) dalam kaitannya dengan pembatasan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur pada masa pemilihan gubernur.

Pernyataan itu ditekankan dalam pasal 71 ayat 5 yang menyebutkan "dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota".

Selain itu, Yayan menyatakan bahwa Paripurna soal Pengumuman Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022 oleh DPRD DKI Jakarta hanya merupakan rangkaian proses administrasi semata.

“Paripurna hanya sebagai rangkaian proses administrasi untuk pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur. Tidak ada kewenangan yang berubah atau berkurang, semua masih sama,” kata Yayan.

MUTIA YUANTISYA

Baca juga: Anies Baswedan Masih Jadi Gubernur Meski DPRD DKI Umumkan Pemberhentiannya






Politikus NasDem Minta Anies Baswedan Tak Buru-buru Tentukan Cawapres

1 menit lalu

Politikus NasDem Minta Anies Baswedan Tak Buru-buru Tentukan Cawapres

Taufiqulhadi mengharapkan Anies Baswedan memilih cawapres yang dapat mendukungnya untuk bermanuver.


Anies Jadi Capres NasDem, PDIP: Jangan Gunakan Panggung Gubernur DKI

7 menit lalu

Anies Jadi Capres NasDem, PDIP: Jangan Gunakan Panggung Gubernur DKI

"Hari ini Pak Anies statusnya sudah berubah, jangan menggunakan jabatan dia di DKI Jakarta untuk kepentingan pribadi," kata Sekretaris DPD PDIP DKI


Anies Baswedan Diusung Jadi Capres 2024, PDIP DKI: Mudah-mudahan Berhasil

22 menit lalu

Anies Baswedan Diusung Jadi Capres 2024, PDIP DKI: Mudah-mudahan Berhasil

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meyakini Anies Baswedan mampu meneruskan pembangunan di Indonesia.


Ditanya soal Koalisi, Begini Jawaban Surya Paloh

1 jam lalu

Ditanya soal Koalisi, Begini Jawaban Surya Paloh

Ketua Umum NasDem Surya Paloh berencana mengaet mitra koalisi yaitu Demokrat dan PKS untuk bersama-sama mengusung Anies.


Resmi Jadi Capres Nasdem, Anies Baswedan Punya Harta Rp 10,9 Miliar

1 jam lalu

Resmi Jadi Capres Nasdem, Anies Baswedan Punya Harta Rp 10,9 Miliar

Anies Baswedan melaporkan hartanya terakhir kali pada 31 Maret 2022 di penghujung jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.


Deklarasi Anies Baswedan Capres NasDem Dipercepat, Surya Paloh Bantah Ada Kaitan dengan Isu Soal KPK

2 jam lalu

Deklarasi Anies Baswedan Capres NasDem Dipercepat, Surya Paloh Bantah Ada Kaitan dengan Isu Soal KPK

Ketum Partai NasDem Surya Paloh membantah percepatan deklarasi Anies Baswedan menjadi capres NasDem ada kaitan dengan proses hukum di KPK


Sebentar Lagi Lengser, Anies: Datang Tampak Muka, Pergi Tampak Punggung

2 jam lalu

Sebentar Lagi Lengser, Anies: Datang Tampak Muka, Pergi Tampak Punggung

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diumumkan oleh Partai NasDem sebagai Capres 2024


NasDem Serahkan Pemilihan Cawapres kepada Anies Baswedan

2 jam lalu

NasDem Serahkan Pemilihan Cawapres kepada Anies Baswedan

Surya Paloh mengatakan akan menyerahkan pilihan cawapres kepada Anies Baswedan


Sederet Alasan NasDem Pilih Anies Baswedan Jadi Capres 2024

2 jam lalu

Sederet Alasan NasDem Pilih Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menjadi Capres NasDem dalam helatan Pilpres 2024. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Surya Paloh


Jadi Capres dari NasDem, Anies Baswedan Bacakan Manifesto Ormas Nasional Demokrat

2 jam lalu

Jadi Capres dari NasDem, Anies Baswedan Bacakan Manifesto Ormas Nasional Demokrat

Anies Baswedan dan Surya Paloh termasuk di antara para tokoh nasional yang mendirikan Ormas Nasional Demokrat 2010 lalu