MUI DKI Diusulkan Dapat Hibah Rp15 Miliar, DPRD: Untuk Bayar Pemulasaran Jenazah

Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia). mui.or.id

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Komisi Kesra DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak menyebut, pemerintah DKI mengusulkan dana hibah untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta senilai Rp12,08 miliar. Saat pembahasan Rancangan APBD DKI 2023, Komisi E merekomendasikan nilai itu ditambah menjadi Rp15,78 miliar. 

Menurut Johnny, alokasi anggaran ini naik lantaran legislator Kebon Sirih meminta jumlah petugas pemulasaran jenazah ditambah dari dua menjadi empat orang per kelurahan. "Tidak cukup cuma dua orang, harus empat. Itu pandangan teman-teman (Komisi E DPRD), maka dinaikkan," kata dia saat dihubungi, Ahad, 20 November 2022. 

Sebelumnya, pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta memprotes pemerintah DKI yang hanya mengusulkan hibah 2023 untuk organisasi Islam itu sebanyak Rp 4 miliar. PWNU DKI kemudian membandingkannya dengan alokasi hibah kepada MUI Jakarta senilai Rp15 miliar. 

Komisi E DPRD DKI menilai jumlah petugas pemulasaran jenazah seharusnya bisa lebih dari dua orang dengan anggaran hibah yang diusulkan pemerintah DKI. Untuk itulah, dewan meminta jumlah petugas ditambah menjadi empat orang. 

Rupanya penambahan petugas ini juga mengerek nilai hibah lebih dari Rp3 miliar. Johnny menyebut, hampir Rp7,5 miliar dari total pagu hibah MUI Jakarta Rp15,78 miliar dipakai untuk insentif petugas pemulasaran jenazah. Sementara sisanya barulah untuk operasional MUI Jakarta. 

"Belajar dari yang sudah-sudah ketika terjadi suatu hal yang sifatnya darurat, memang sempat kewalahan kan kita mencari para (petugas) pemulasaran itu," jelas politikus PDIP ini. 

Alokasi hibah bagi PWNU dan MUI Jakarta masuk dalam pos anggaran Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Dikmental) Jakarta. Kepala Biro Dikmental Jakarta Gunas Mahdianto belum mau menjelaskan soal protes anggaran hibah yang disampaikan PWNU Jakarta.  "Masih pembahasan," ucap dia dalam pesan teksnya hari ini. 

Rekomendasi dana hibah untuk MUI DKI dan lainnya dari Komisi E ini bukanlah keputusan final. Rapat Badan Anggaran alias Banggar DPRD DKI yang akan menentukan besaran hibah tersebut. Rencananya, rapat Banggar pembahasan RAPBD 2023 digelar besok. 

Baca juga: PWNU DKI Protes Cuma Dapat Dana Hibah Rp4 Miliar, Minta Heru Budi Revisi






Wisma Atlet, Dibentuk untuk Asian Games, Digunakan RSDC, dan Dianggap Sarang Kuntilanak

8 jam lalu

Wisma Atlet, Dibentuk untuk Asian Games, Digunakan RSDC, dan Dianggap Sarang Kuntilanak

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengusulkan agar Pemrov DKI Jakarta mengelola Wisma Atlet agar tidak jadi sarang kuntilanak.


Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

9 jam lalu

Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat untuk alih fungsi Wisma Atlet karena lahan itu milik Sekretariat Negara (Setneg). Hal ini disampaikannya, menanggapi pernyataan Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DKI Jakarta, Ida Mahmudah.


Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

13 jam lalu

Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

Heru Budi mengatakan pengelolaan Wisma Atlet jadi kewenangan Pusat. DPRD DKI minta jangan dibiarkan kosong agar tak banyak kuntilanak.


Jakpro Sampaikan Laba Formula E 2022 Rp 5 Miliar, PSI: Masih Ada Utang Kok Ngomong Untung

1 hari lalu

Jakpro Sampaikan Laba Formula E 2022 Rp 5 Miliar, PSI: Masih Ada Utang Kok Ngomong Untung

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai klaim Formula E untung Rp5 miliar jauh dari yang sudah dikeluarkan APBD DKI Jakarta Rp560 miliar untuk pembayaran commitment fee.


DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

2 hari lalu

DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengkhawatirkan sistem jalan berbayar atau ERP bakal jadi lahan korupsi baru bagi para oknum.


Rian Ernest Gabung, Golkar Targetkan Raih 12 Kursi DPRD DKI di Pileg 2024

2 hari lalu

Rian Ernest Gabung, Golkar Targetkan Raih 12 Kursi DPRD DKI di Pileg 2024

Eks petinggi PSI Rian Ernest memutuskan gabung ke Partai Golkar


Penyebab Kebakaran di Jakarta Didominasi Korsleting Listrik

3 hari lalu

Penyebab Kebakaran di Jakarta Didominasi Korsleting Listrik

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan sebagian besar kebakaran di Jakarta disebabkan korsleting listrik. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk menggunakan peralatan kelistrikan sesuai standar yang ada.


MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik

4 hari lalu

MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik

MUI menyatakan subsidi biaya haji menggunakan dana jemaah yang belum berangkat berpotensi menyebabkan malpraktik.


Anggota DPRD Apresiasi Heru Budi Tanam Pohon, Minta Dinas Pertanaman Diawasi

5 hari lalu

Anggota DPRD Apresiasi Heru Budi Tanam Pohon, Minta Dinas Pertanaman Diawasi

Sejak dilantik menggantikan Anies Baswedan, Heru Budi sudah melakukan penanaman 2.700 pohon untuk penghijauan Jakarta.


Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

6 hari lalu

Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

DPRD DKI Jakarta belum memperjelas aturan jalan berbayar atau elektronik road pricing (ERP) di Ibu Kota. Kapan mereka akan memperjelasnya?