Rancangan Masa Depan Jakarta Setelah IKN: Provinsi dengan Gubernur Tanpa Wali Kota dan Bupati

Reporter

Jalur pedestrian Taman Semanggi, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu, 16 November 2022. Jalur pedestrian yang dibangun bersamaan dengan jalur sepeda tersebut berfungsi untuk menghubungkan Taman Semanggi dengan jalur pedestrian di Jalan Gatot Subroto. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa datang ke Balai Kota DKI menemui Pj Gubernur Heru Budi Hartono membahas soal masa depan Jakarta setelah IKN atau ibu kota negara berdiri di Kalimantan.

Suharso mengatakan pemerintah pusat menjamin Jakarta masih menjadi  pusat kegiatan ekonomi setelah ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur.

"Saya kira tidak perlu diingkari dan dirisaukan. Bahkan kita akan membangun jauh lebih baik lagi di Jakarta," kata Suharso di Balai Kota Jakarta, Kamis, 24 November 2022.

Jaminan tersebut, menurut Suharso, menjadi pesan dari Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan Kementerian PPN untuk memikirkan masa depan Jakarta setelah tidak menjadi Ibu Kota.

"Karena itu, kami bertemu pak Pj Gubernur DKI untuk membicarakan beberapa isu penting terkait perpindahan ibu kota," ucap Suharso.

Seperti dilansir dari Antara, dalam kesempatan itu, Suharso Monoarfa menyampaikan sejumlah isu menyangkut nasib Jakarta setelah tak lagi jadi ibu kota.

Pertama, pemerintah menegaskan saat ibu kota pindah tidak berarti semua kegiatan di luar pemerintahan juga akan ikut pindah, tapi akan tetap berada di Jakarta.

"Bahkan harus ditumbuhkan  sedemikian rupa, di mana Jakarta tetap menjadi salah satu pusat pertumbuhan, menjadi sesuatu yang menurut kami di Bappenas harus dipertahankan dengan cara penataan ruang," kata dia.

Penataan ruang yang dimaksud, sebut Suharso, adalah bagaimana rencana besar (masterplan) harus dilihat kembali untuk kemudian diperbaiki dan diadaptasi dengan perkembangan yang ada ke depan, demi menciptakan Jakarta yang lebih baik.

Isu kedua, lanjut Suharso, adalah mengenai sistem pemerintahan Jakarta ke depan, di mana Jakarta tetap akan menjadi sebuah provinsi yang dipimpin oleh gubernur.

"Dan kemudian tidak perlu ada bupati atau walikota. Bahkan pemikiran kami ke depan adalah bagaimana ada struktur organisasi pemerintahan agile, yang lebih lincah. Dan bisa menjadi panutan teladan pemerintahan yang lain. Jadi loose birokrasi tapi lebih efektif," ucapnya.

Kemudian isu yang ketiga dalah menyangkut pada tata aturan dan kewenangan Jakarta dengan memasukkan beberapa hal yang tidak menjadi kewenangan Jakarta, akan coba dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang khusus bagi Jakarta.

"Sehingga Jakarta bisa mengambil kewenangan-kewenangan untuk kebutuhannya tanpa disibukkan dengan sesuatu yang tidak diperlukan. Misalnya bagaimana relasinya dengan kementerian dan lembaga yang lain," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Suharso mengatakan Kementerian bersama Pemprov DKI Jakarta akan membentuk tim untuk mendetailkan berbagai isu yang telah dibicarakan di masa transisi menjelang perpindahan ibu kota.

"Sebelum nanti kita masukan dan tuangkan di dalam undang-undang yang baru mengenai Jakarta ke depan," ucapnya.

Adapun Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta menyambut baik atas masukan-masukan yang ada dalam pertemuan ini.

"Agar pasca perpindahan IKN Jakarta tetap berjalan dengan baik, ekonomi tumbuh dan tentunya menuju Jakarta yang lebih dinamis dan tadi arahan dari pak menteri mempercepat kegiatan ekonomi pembangunan," tuturnya.

Baca juga: IDEAS: Revisi UU IKN Perkuat Dugaan Tak Ada Investor yang Minat Masuk






3 Program Prioritas DKI Jakarta 2023: Banjir, Kemacetan dan Antisipasi Dampak Resesi

1 jam lalu

3 Program Prioritas DKI Jakarta 2023: Banjir, Kemacetan dan Antisipasi Dampak Resesi

Untuk pengendalian banjir, pemerintah DKI Jakarta akan membangun infrastruktur seperti waduk, tanggul pengaman pantai, hingga pintu air.


APBD DKI 2023 Rp 83,78 Triliun Disahkan, Heru Budi Hartono: Kemitraan dengan DPRD Terus Dilanjutkan

2 jam lalu

APBD DKI 2023 Rp 83,78 Triliun Disahkan, Heru Budi Hartono: Kemitraan dengan DPRD Terus Dilanjutkan

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono akan terus menjaga kemitraan dengan DPRD setelah APBD DKI sebesar Rp 83,78 disahkan menjadi perda.


Dishub DKI Akhirnya Tarik 218 Sepeda Sewa, Modal Cekak Operator Bikin Sepeda Tak Terawat

3 jam lalu

Dishub DKI Akhirnya Tarik 218 Sepeda Sewa, Modal Cekak Operator Bikin Sepeda Tak Terawat

Ratusan sepeda sewa ditarik Dihub DKI. Kondisi sepeda kurang terawat, sepi peminat dan modal cekak operator.


Siapkan Rp 6 T untuk Jaringan Telekomunikasi IKN, Telkom Sebutkan Proyek yang Dibidik

4 jam lalu

Siapkan Rp 6 T untuk Jaringan Telekomunikasi IKN, Telkom Sebutkan Proyek yang Dibidik

PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) menyiapkan investasi senilai Rp6 triliun untuk membangun seluruh infrastruktur jaringan telekomunikasi di IKN.


Perkuat Kerja Sama Pembangunan IKN, Menteri Basuki Temui 12 Perwakilan Investor Jepang

8 jam lalu

Perkuat Kerja Sama Pembangunan IKN, Menteri Basuki Temui 12 Perwakilan Investor Jepang

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan dengan sejumlah Delegasi Jepang yang dipimpin oleh Penasehat Utama Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Hiroto Izumi


Dirut Jakpro Dicopot, Heru Budi Hartono: Penyegaran Aja

9 jam lalu

Dirut Jakpro Dicopot, Heru Budi Hartono: Penyegaran Aja

Dirut Jakpro Widi Amanasto dicopot dalam RUPS Sirkuler, dan digantikan oleh Iwan Takwin, yang sebelumnya Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis.


Anggaran Bansos Heru Budi Hartono Rp10 Triliun, 2 Kali Lipat Anies Baswedan

10 jam lalu

Anggaran Bansos Heru Budi Hartono Rp10 Triliun, 2 Kali Lipat Anies Baswedan

DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp10 triliun untuk bantuan sosial (bansos) sebagai bentuk antisipasi potensi dampak resesi ekonomi pada 2023.


10 Provinsi dengan Kenaikan Tertinggi UMP 2023, DKI Jakarta Tak Termasuk

11 jam lalu

10 Provinsi dengan Kenaikan Tertinggi UMP 2023, DKI Jakarta Tak Termasuk

Sejumlah gubernur mengumumkan UMP 2023. Kenaikan tertinggi ada di Sumatera Barat sebesar 9,15 persen dan terendah di Papua Barat sebesar 2,6 persen.


Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

11 jam lalu

Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

Presiden Jokowi akan segera mencari area khusus di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk membangun Dayak Center.


Jakpro Sebut Kampung Susun Bayam Diambil Alih DKI, Heru Budi Hartono: Belum Ada Laporan

11 jam lalu

Jakpro Sebut Kampung Susun Bayam Diambil Alih DKI, Heru Budi Hartono: Belum Ada Laporan

Haru Budi Hartono mengatakan, pengelolaan Kampung Susun Bayam (KSB) masih dipegang Jakpro, termasuk mekanisme penetapan tarif sewa.