Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rancangan Masa Depan Jakarta Setelah IKN: Provinsi dengan Gubernur Tanpa Wali Kota dan Bupati

Reporter

image-gnews
Jalur pedestrian Taman Semanggi, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu, 16 November 2022. Jalur pedestrian yang dibangun bersamaan dengan jalur sepeda tersebut berfungsi untuk menghubungkan Taman Semanggi dengan jalur pedestrian di Jalan Gatot Subroto. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jalur pedestrian Taman Semanggi, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu, 16 November 2022. Jalur pedestrian yang dibangun bersamaan dengan jalur sepeda tersebut berfungsi untuk menghubungkan Taman Semanggi dengan jalur pedestrian di Jalan Gatot Subroto. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa datang ke Balai Kota DKI menemui Pj Gubernur Heru Budi Hartono membahas soal masa depan Jakarta setelah IKN atau ibu kota negara berdiri di Kalimantan.

Suharso mengatakan pemerintah pusat menjamin Jakarta masih menjadi  pusat kegiatan ekonomi setelah ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur.

"Saya kira tidak perlu diingkari dan dirisaukan. Bahkan kita akan membangun jauh lebih baik lagi di Jakarta," kata Suharso di Balai Kota Jakarta, Kamis, 24 November 2022.

Jaminan tersebut, menurut Suharso, menjadi pesan dari Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan Kementerian PPN untuk memikirkan masa depan Jakarta setelah tidak menjadi Ibu Kota.

"Karena itu, kami bertemu pak Pj Gubernur DKI untuk membicarakan beberapa isu penting terkait perpindahan ibu kota," ucap Suharso.

Seperti dilansir dari Antara, dalam kesempatan itu, Suharso Monoarfa menyampaikan sejumlah isu menyangkut nasib Jakarta setelah tak lagi jadi ibu kota.

Pertama, pemerintah menegaskan saat ibu kota pindah tidak berarti semua kegiatan di luar pemerintahan juga akan ikut pindah, tapi akan tetap berada di Jakarta.

"Bahkan harus ditumbuhkan  sedemikian rupa, di mana Jakarta tetap menjadi salah satu pusat pertumbuhan, menjadi sesuatu yang menurut kami di Bappenas harus dipertahankan dengan cara penataan ruang," kata dia.

Penataan ruang yang dimaksud, sebut Suharso, adalah bagaimana rencana besar (masterplan) harus dilihat kembali untuk kemudian diperbaiki dan diadaptasi dengan perkembangan yang ada ke depan, demi menciptakan Jakarta yang lebih baik.

Isu kedua, lanjut Suharso, adalah mengenai sistem pemerintahan Jakarta ke depan, di mana Jakarta tetap akan menjadi sebuah provinsi yang dipimpin oleh gubernur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Dan kemudian tidak perlu ada bupati atau walikota. Bahkan pemikiran kami ke depan adalah bagaimana ada struktur organisasi pemerintahan agile, yang lebih lincah. Dan bisa menjadi panutan teladan pemerintahan yang lain. Jadi loose birokrasi tapi lebih efektif," ucapnya.

Kemudian isu yang ketiga dalah menyangkut pada tata aturan dan kewenangan Jakarta dengan memasukkan beberapa hal yang tidak menjadi kewenangan Jakarta, akan coba dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang khusus bagi Jakarta.

"Sehingga Jakarta bisa mengambil kewenangan-kewenangan untuk kebutuhannya tanpa disibukkan dengan sesuatu yang tidak diperlukan. Misalnya bagaimana relasinya dengan kementerian dan lembaga yang lain," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Suharso mengatakan Kementerian bersama Pemprov DKI Jakarta akan membentuk tim untuk mendetailkan berbagai isu yang telah dibicarakan di masa transisi menjelang perpindahan ibu kota.

"Sebelum nanti kita masukan dan tuangkan di dalam undang-undang yang baru mengenai Jakarta ke depan," ucapnya.

Adapun Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta menyambut baik atas masukan-masukan yang ada dalam pertemuan ini.

"Agar pasca perpindahan IKN Jakarta tetap berjalan dengan baik, ekonomi tumbuh dan tentunya menuju Jakarta yang lebih dinamis dan tadi arahan dari pak menteri mempercepat kegiatan ekonomi pembangunan," tuturnya.

Baca juga: IDEAS: Revisi UU IKN Perkuat Dugaan Tak Ada Investor yang Minat Masuk

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bappenas Minta Tambah Anggaran Rp 804,47 Miliar untuk Gaji Pegawai Baru

2 jam lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, saat ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Juni 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Bappenas Minta Tambah Anggaran Rp 804,47 Miliar untuk Gaji Pegawai Baru

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan tambahan anggaran dalam pagu 2025 sebesar Rp 804,47 miliar untuk gaji pegawai baru tahun 2025


Alih-alih Indonesia Emas, Politikus PKS Ini Khawatir Risiko Indonesia Cemas, Respons Kepala Bappenas?

3 jam lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan pemaparan saat agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin 11 September 2023. ANTARA/Imamatul Silfia.
Alih-alih Indonesia Emas, Politikus PKS Ini Khawatir Risiko Indonesia Cemas, Respons Kepala Bappenas?

Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menanggapi kekhawatiran sejumlah anggota DPR bahwa Indonesia gagal naik kelas atau keluar dari middle income trap.


Komnas HAM Ajukan Tambah Anggaran Rp 37,15 Miliar pada 2025, Termasuk untuk Kawal Pembangunan IKN

6 jam lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Ajukan Tambah Anggaran Rp 37,15 Miliar pada 2025, Termasuk untuk Kawal Pembangunan IKN

Komnas HAM memiliki sejumlah strategi dalam mengawal pembangunan IKN.


Rekam Jejak Bambang Susantono, Setelah Mundur Kini Diangkat Jokowi untuk Kembali Urus IKN

6 jam lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rekam Jejak Bambang Susantono, Setelah Mundur Kini Diangkat Jokowi untuk Kembali Urus IKN

Setelah mengajukan mundur dari jabatannya, Bambang Susantono diangkat oleh Presiden Jokowi untuk kembali mengurus IKN. Untuk posisi apa?


Raja Juli Antoni Hadir Perdana di Kantor Otorita IKN, Tinjau Kesiapan Menjelang Upacara 17 Agustus

7 jam lalu

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni ditemui di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis, 16 November 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Raja Juli Antoni Hadir Perdana di Kantor Otorita IKN, Tinjau Kesiapan Menjelang Upacara 17 Agustus

Raja Juli Antoni datang ke Kantor Otorita IKN di Kalimantan Timur untuk kali pertama pada hari ini, Kamis, 13 Juni 2024.


Bahlil Lahadalia Bicara Soal IKN, Belum ada Investor Asing hingga Investasi Tak Macet

7 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan realisasi anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahlil Lahadalia Bicara Soal IKN, Belum ada Investor Asing hingga Investasi Tak Macet

Saat rapat kerja di Komisi VI DPR, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui belum ada investor asing yang masuk ke IKN


Tugas Bambang Susantono sebagai Utusan Khusus Kerja Sama Internasional IKN

8 jam lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tugas Bambang Susantono sebagai Utusan Khusus Kerja Sama Internasional IKN

Jokowi telah meneken Keppres tentang pengangkatan Bambang Susantono sebagai Utusan Khusus Presiden Kerja Sama Internasional IKN pada 11 Juni 2024.


Jokowi Tunjuk Bambang Susantono jadi Utusan Khusus Kerja Sama Internasional IKN

10 jam lalu

Kepala Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023. Rapat tersebut membicarakan pendahuluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) serta pembentukan panitia kerja (Panja). TEMPO/M Taufan Rengganis
Jokowi Tunjuk Bambang Susantono jadi Utusan Khusus Kerja Sama Internasional IKN

Bambang Susantono mempunyai tugas: mendorong masuknya investasi asing di IKN, membantu pelaksanaan "market sounding" pembangunan IKN dalam pertemuan ekonomi bilateral maupun internasional.


Penasihat FKP IKN Yakin Investor Antusias Membangun Ibu Kota Nusantara

12 jam lalu

 Dewan Penasihat Forum Komunikasi Pengusaha Ibu Kota Nusantara (FKP IKN) Sony Subrata. Foto : SIG
Penasihat FKP IKN Yakin Investor Antusias Membangun Ibu Kota Nusantara

Para investor yang tergabung di Forum Komunikasi Pengusaha IKN sebut sama sekali tidak terpengaruh dengan pergantian kepemimpinan di tubuh OIKN


Belum Ada Investor Asing Masuk IKN, Presiden Jokowi Dulu Sebut Ada Ratusan Investor yang Antre

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Belum Ada Investor Asing Masuk IKN, Presiden Jokowi Dulu Sebut Ada Ratusan Investor yang Antre

Presiden Jokowi sempat mengungkapkan bahwa ada ratusan investor asing yang antre untuk masuk ke proyek IKN.