Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden Partai Buruh Said Iqbal Bakal Bawa KUHP Ke ILO dan PBB Karena Dinilai Melanggar Deklarasi HAM

Reporter

image-gnews
Partai Buruh berdemonstrasi di Patung Kuda menolak RKUHP pada Sabtu, 10 Desember 2022. Muhsin Sabilillah/TEMPO
Partai Buruh berdemonstrasi di Patung Kuda menolak RKUHP pada Sabtu, 10 Desember 2022. Muhsin Sabilillah/TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan akan membawa UU KUHP yang telah disahkan DPR ke forum internasional. Ia akan membawanya ke International Labour Organization.

"Sebagai ILO Governing Body (Badan Eksekutif Organisasi Buruh Internasional), saya akan bawa pasal-pasal (bermasalah) ini ke sidang ILO," serunya di Patung Kuda pada Sabtu, 10 Desember 2022. 

Setelah dibawa ke sidang ILO, ia bakal minta ILO untuk membawanya ke PBB. 

"Saya akan minta ILO membawa ke sidang UN (United Nation), majelis umum negara-negara," katanya. 

Ia bilang, dirinya bersungguh-sungguh bakal berkampanye secara internasional. Soalnya ia menilai RKUHP telah melanggar Deklarasi Hak Asasi Manusia. 

"Saya sungguh-sungguh akan berkampanye secara internasional. Karena ini sudah melanggar human rights declaration," katanya.

Partai Buruh berunjuk rasa tolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sembari peringati hari Hak Asasi Manusia di Patung Kuda pada Sabtu, 10 Desember 2022. Dia bilang Dewan Perwakilan Rakyat telah melanggar Deklarasi Hak Asasi Manusia. 

"Undang-Undang KUHP menempatkan warga negara quote and quote sebagai penjahat," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Sabtu, 10 Desember 2022. 

Pasal penghinaan Presiden, katanya, menghilangkan sisi kemanusiaan Presiden. Seorang Presiden mestinya siap dikritik. Jika ada penghinaan, mestinya dilihat sebagai cara rakyat untuk berekspresi. 

"Kalau kemudian dihukum, maka sisi kemanusiaan Presiden hilang. Karena Presiden seolah-olah benda mati, simbol, yang tidak boleh dikritik," tutur Said. 

Padahal, ketika dikritik, di situlah sisi kemanusiaan Presiden diuji kebesaran hati dan kemanusiaanya. Kalau pasal ini tetap diterapkan, bakal jadi pasal karet. 

"Karena apapun yang tidak menyenangkan hati Presiden, dipidana," ujarnya. 

Said menambahkan, di KUHP memang dikecualikan untuk kritik dan unjuk rasa. Tapi ia mempertanyakan pendefinisiannya.

"Itu tafsir dari aparat keamanan yang paling berbahaya. Sesuka-sukanya," katanya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia meminta Presiden Jokowi agar tidak menandatangani dan memberikan nomor pada RKUHP. 

"Presiden Jokowi, jangan menandatangani UU KUHP yang sudah dibawa. Jangan diberi nomor," jelasnya

Selain menolak RKUHP, demonstrasi Partai Buruh hari ini juga menuntut

1. Buruh menolak UU Cipta Kerja;

2.Buruh menuntur reforma agraria dan kedaulautan pangan;

3. Buruh menuntut disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT);

4. Buruh menolak upah murah;

5. Buruh menolak outsourcing;

6. Buruh menuntut jaminan makanan, pendidikan, perumahan, air bersih, pengangguran;

7. Buruh menutur pemberantasan korupsi;

8. Buruh menuntut pemerinah mengusut tuntas semua kasus pelanggaran HAM yang sudah direkomendasikan oleh Komnas HAM.

MUHSIN SABILILLAH

Baca juga: Partai Buruh Gelar Demo di Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Tolak Pengesahan KUHP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rumah dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar Kena Pajak Lagi di Jakarta, Begini Aturan Barunya

1 jam lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Rumah dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar Kena Pajak Lagi di Jakarta, Begini Aturan Barunya

Sebelumnya rumah dengan nilai jual objek pajak di bawah Rp 2 miliar tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).


Bukti Lunas PBB jadi Salah Satu Syarat Daftar Ulang PPDB 2024, Begini Penjelasan Pemkot Pontianak

5 jam lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Bukti Lunas PBB jadi Salah Satu Syarat Daftar Ulang PPDB 2024, Begini Penjelasan Pemkot Pontianak

Pemberlakuan bukti lunas PBB sebagai salah satu persyaratan dalam PPDB bukan pada saat pendaftaran awal.


Pencopotan Afriansyah Noor sebagai Sekjen PBB, Ini Profil Partai Bulan Bintang

7 jam lalu

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra bersama Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang  Afriansyah Noor (tengah) dan Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang KH Masrur Anhar (kanan) berbincang saat mengikuti acara Tasyukuran Milad Partai Bulan Bintang di Markas Besar Partai Bulan Bintang, Jakarta, Senin, 17 Juli 2023. Acara tersebut digelar dalam rangka memperingati berdirinya Partai Bulan Bintang ke-25. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Pencopotan Afriansyah Noor sebagai Sekjen PBB, Ini Profil Partai Bulan Bintang

Partai Bulan Bintang gonjang-ganjing setelah mencopot Afriansyah Noor sebagai Sekjen. Ini pofil partai besutan Yusril Ihza Mahendra.


Afriansyah Noor Merasa Janggal Pemberhentiannya sebagai Sekjen Partai Bulan Bintang, Ini Profilnya

7 jam lalu

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengunjungi PT GNI di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Kamis, 19 Januari 2023. Dok. Humas Kemnake
Afriansyah Noor Merasa Janggal Pemberhentiannya sebagai Sekjen Partai Bulan Bintang, Ini Profilnya

Afriansyah Noor pertimbangkan langkah hukum setelah pemberhentiannya sebagai Sekjen Partai Bulan Bintang. Ia merasa ada yang janggal, apakah itu?


Kementerian Luar Negeri: Pasukan Perdamaian akan Diterjunkan Setelah Ada Mandat PBB

17 jam lalu

Pasukan penjaga perdamaian PBB berjaga-jaga di kota utara Kouroume, Mali, 13 Mei 2015. Kourome berjarak 18 km selatan Timbuktu. [REUTERS / Adama Diarra]
Kementerian Luar Negeri: Pasukan Perdamaian akan Diterjunkan Setelah Ada Mandat PBB

Pengiriman pasukan perdamaian, termasuk ke Jalur Gaza, hanya dapat dilaksanakan setelah ada mandat PBB melalui resolusi Dewan Keamanan PBB


Pemberhentian Sekjen Partai Bulan Bintang, Eks Ketua DPP Singgung Peran Yusril Pada Pengajuan SK Baru

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor saat menghadiri rapat koordinasi Sekjen Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu, 20 September 2023. Rapat tersebut membahas program unggulan Calon Presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto serta penyusunan tim pemenangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pemberhentian Sekjen Partai Bulan Bintang, Eks Ketua DPP Singgung Peran Yusril Pada Pengajuan SK Baru

Langkah Penjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang Fahri Bachmid memecat Afriansyah Noor dari posisi Sekjen menuai polemik.


Diberhentikan dari Posisi Sekjen Partai Bulan Bintang, Afriansyah Noor Pertimbangkan Langkah Hukum

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor saat menghadiri rapat koordinasi Sekjen Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu, 20 September 2023. Rapat tersebut membahas program unggulan Calon Presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto serta penyusunan tim pemenangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Diberhentikan dari Posisi Sekjen Partai Bulan Bintang, Afriansyah Noor Pertimbangkan Langkah Hukum

Afriansyah Noor dicopot dari jabatan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang. Ia digantikan saat tengah berada di Jenewa, Swiss.


Sepak Terjang Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti, Kini Dilaporkan Buntut Sita Ponsel Hasto Kristiyanto

3 hari lalu

Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy memberikan keterangan kepada wartawan saat melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewas KPK terkait penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang dari staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi saat Sekjen PDI Perjuangan itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, pada Senin (10/6). TEMPO/Imam Sukamto
Sepak Terjang Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti, Kini Dilaporkan Buntut Sita Ponsel Hasto Kristiyanto

Upaya "menyingkirkan" AKBP Rossa Purbo Bekti dari KPK sejak sita ponsel Hasto dalam kasus Harun Masiku. Ini sepak terjangnya di KPK.


Penyidik KPK Dilaporkan karena Sita Ponsel Hasto Kristiyanto, Bagaimana Regulasi Penyitaan Barang Elektronik Saksi?

3 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Hasto Kristiyanto, diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan dan pengetahuannya dalam penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 - 2024 dengan tersangka politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku, yang hingga saat ini dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK.  TEMPO/Imam Sukamto
Penyidik KPK Dilaporkan karena Sita Ponsel Hasto Kristiyanto, Bagaimana Regulasi Penyitaan Barang Elektronik Saksi?

Penyitaan ponsel milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK menuai polemik. Bagaimana Aturan penyitaan ponsel untuk penyidikan?


Deputi Dirjen ILO Kunjungan Kerja ke Indonesia

3 hari lalu

Deputi Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Celeste Drake. Sumber: dokumen ILO
Deputi Dirjen ILO Kunjungan Kerja ke Indonesia

Kunjungan kerja ke Indonesia dan Asia ini yang pertama bagi Deputi Dirjen ILO sejak dia mengemban tugasnya di Jenewa pada Agustus 2023.