Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terpopuler Metro: Bansos DKI, Anggaran Alat Kesehatan Dicoret, dan Bursa Cagub DKI

Reporter

image-gnews
Paket bantuan sosial (bansos) PSBB COVID-19 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahap II di wilayah Rukun Warga (RW) 09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Mei 2020. Paket berupa kebutuhan pokok ini terdiri dari 2 karung beras 10 kg, 2 botol minyak goreng, 2 bungkus bihun, 1 tepung serba guna, 1 kaleng sarden, 1 bungkus kecap, 1 kaleng biskuit dan 1 batang sabun mandi. TEMPO/Nita Dian
Paket bantuan sosial (bansos) PSBB COVID-19 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahap II di wilayah Rukun Warga (RW) 09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Mei 2020. Paket berupa kebutuhan pokok ini terdiri dari 2 karung beras 10 kg, 2 botol minyak goreng, 2 bungkus bihun, 1 tepung serba guna, 1 kaleng sarden, 1 bungkus kecap, 1 kaleng biskuit dan 1 batang sabun mandi. TEMPO/Nita Dian
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah peristiwa yang terjadi kemarin hingga pagi ini di Jakarta dan sekitarnya menarik perhatian pembaca Tempo. Salah satunya tudingan korupsi bantuan sosial atau bansos Pemprov DKI.

Isu bantuan sosial alias bansos Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 2020 mencuat pasca muncul tudingan korupsi yang disampaikan melalui sebuah utas atau thread Twitter.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta Premi Lasari menyatakan masih menunggu hasil pendalaman soal penyaluran paket bansos tersebut.

Berikut tiga berita terpopuler di kanal Metro Tempo.co

Hasil Audit BPK: Pengadaan Bansos DKI 2020 Senilai Rp 3,68 Triliun, Pakai Dana BTT

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari menyampaikan, pihaknya telah menjalankan pemeriksaan soal penyaluran bansos itu pada 2021 dan 2022. Menurut dia, laporan pertanggungjawaban atas program yang dijalankan pemerintah DKI di masa pandemi Covid-19 itu sudah rampung dan diperiksa.

“Saya juga sudah pernah menjelaskannya di KPK. (Pengawasan penyaluran bansos), ya ada KPK, BPK, Inspektorat, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2021,” kata dia di Agro Eduwisata Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Januari 2023.

Tempo mengecek kembali Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah DKI Tahun 2020. Hasil audit yang ditandatangani Kepala BPK DKI kala itu, Pemut Aryo Wibowo, terbit pada 28 Mei 2021.

Selanjutnya: Hasil audit BPK DKI

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPK: Indonesia Kehilangan Rp3 Triliun jika Berlakukan Lagi Bebas Visa bagi 169 Negara

47 menit lalu

Sejumlah wisatawan membawa papan selancar berjalan menuju ke tengah laut saat berlibur di Pantai Kuta, Badung, Bali, Senin, 25 September 2023. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan untuk retribusi sebesar Rp150 ribu kepada turis asing yang masuk Pulau Dewata diterapkan mulai Februari 2024 dan mekanismenya serta tata cara pungutan uang kepada turis asing hingga saat ini masih disusun dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Bali. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
BPK: Indonesia Kehilangan Rp3 Triliun jika Berlakukan Lagi Bebas Visa bagi 169 Negara

BPK mengingatkan pemerintah, jika kebijakan Bebas Visa Kunjungan kembali diterapkan bagi 169 negara, pemerintah bisa kehilangan Rp3 triliun setahun


IDEAS: Guru Lebih Layak Terima Bansos Daripada Korban Judi Online

1 jam lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
IDEAS: Guru Lebih Layak Terima Bansos Daripada Korban Judi Online

IDEAS menyataka pemerintah seharusnya melakukan langkah krusial atas mewabahnya judi online yang telah mengakibatkan banyak korban.


Jokowi Lanjutkan Bansos Beras hingga Desember 2024

4 jam lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Jokowi Lanjutkan Bansos Beras hingga Desember 2024

Di setiap kunjungan kerja, Jokowi selalu mengungkit distribusi beras 10 kilogram ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat.


Kaesang Mengaku Suka Menonton Acara Desak Anies

5 jam lalu

Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep. TEMPO
Kaesang Mengaku Suka Menonton Acara Desak Anies

Kaesang mengatakan paling realistis berpasangan dengan Anies jika maju Pilgub DKI.


Terpopuler: Bambang Susantono Resmi Kembali Urus IKN, Luhut Raih Gelar Profesor dari Universitas di Cina

15 jam lalu

Kepala Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023. Rapat tersebut membicarakan pendahuluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) serta pembentukan panitia kerja (Panja). TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler: Bambang Susantono Resmi Kembali Urus IKN, Luhut Raih Gelar Profesor dari Universitas di Cina

Berita bisnis terpopuler pada Kamis, 13 Juni 2024, dimulai dari profil Bambang Susantono yang diangkat Presiden Jokowi untuk kembali mengurus IKN.


Politikus Gerindra Bicara Kans Duet Anies-Kaesang di Pilgub DKI

23 jam lalu

Bakal calon gubernur yang diusung PKB Anies Baswedan tiba di kantor DPW PKB Jakarta, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kamis, 13 Juni 2024. Kunjungan Anies ini tepat sehari setelah PKB Jakarta memutuskan untuk mengusungnya sebagai calon gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Politikus Gerindra Bicara Kans Duet Anies-Kaesang di Pilgub DKI

Anies menghormati setiap hak warga negara untuk memilih dan dipilih.


Usung Anies di Pilkada DKI, PKB Jakarta Jalin Komunikasi dengan PDIP dan PKS

23 jam lalu

Anies Baswedan resmi menerima surat rekomendasi untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2024 dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kantor DPW PKB, Jakarta Timur, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Usung Anies di Pilkada DKI, PKB Jakarta Jalin Komunikasi dengan PDIP dan PKS

Kendati membuka peluang bagi Kaesang, kata dia, DPW PKB Jakarta memastikan komunikasi dengan partai lain tetap berjalan, yaitu PDIP dan PKS.


Top 3 Metro: Cerita KPK Nyaris Tangkap Hasto dan Harun Masiku di PTIK, Alasan Hakim Belum Buka Rekening Gaji Syahrul Yasin Limpo

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto Kristiyanto, dalam penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 - 2024 dengan tersangka politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku.   TEMPO/Imam Sukamto
Top 3 Metro: Cerita KPK Nyaris Tangkap Hasto dan Harun Masiku di PTIK, Alasan Hakim Belum Buka Rekening Gaji Syahrul Yasin Limpo

Operasi senyap untuk menangkap Hasto dan Harun Masiku gagal karena penyidik KPK justru dicokok polisi saat hendak masuk masjid Daarul 'Ilmi.


BPK Temukan Dugaan Penyimpangan Terkait Perjalanan Dinas Senilai Rp39 Miliar

2 hari lalu

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
BPK Temukan Dugaan Penyimpangan Terkait Perjalanan Dinas Senilai Rp39 Miliar

KPU menyatakan telah mengembalikan biaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp10,5 miliar seperti temuan BPK.


Karen Agustiawan, Perjalanan Kasus Korupsi Eks Dirut Pertamina

2 hari lalu

Terdakwa mantan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009-2014, Karen Agustiawan, mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Penasehat hukum menghadirkan Wakil Presiden RI ke 10 Jusuf Kalla, sebagai saksi yang meringankan untuk terdakwa Karen Agustiawan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina (Persero) tahun 2011 - 2021, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD140 juta atau sebesar Rp.2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Karen Agustiawan, Perjalanan Kasus Korupsi Eks Dirut Pertamina

Karen Agustiawan terdakwa perkara korupsi pengadaan gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) di PT Pertamina telah menjalani pleidoi