TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah peristiwa yang terjadi kemarin hingga pagi ini di Jakarta dan sekitarnya menarik perhatian pembaca Tempo. Salah satunya tudingan korupsi bantuan sosial atau bansos Pemprov DKI.
Isu bantuan sosial alias bansos Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 2020 mencuat pasca muncul tudingan korupsi yang disampaikan melalui sebuah utas atau thread Twitter.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta Premi Lasari menyatakan masih menunggu hasil pendalaman soal penyaluran paket bansos tersebut.
Berikut tiga berita terpopuler di kanal Metro Tempo.co
Hasil Audit BPK: Pengadaan Bansos DKI 2020 Senilai Rp 3,68 Triliun, Pakai Dana BTT
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari menyampaikan, pihaknya telah menjalankan pemeriksaan soal penyaluran bansos itu pada 2021 dan 2022. Menurut dia, laporan pertanggungjawaban atas program yang dijalankan pemerintah DKI di masa pandemi Covid-19 itu sudah rampung dan diperiksa.
“Saya juga sudah pernah menjelaskannya di KPK. (Pengawasan penyaluran bansos), ya ada KPK, BPK, Inspektorat, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2021,” kata dia di Agro Eduwisata Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Januari 2023.
Tempo mengecek kembali Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah DKI Tahun 2020. Hasil audit yang ditandatangani Kepala BPK DKI kala itu, Pemut Aryo Wibowo, terbit pada 28 Mei 2021.
Selanjutnya: Hasil audit BPK DKI
