Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

JK Minta Pengeras Suara Masjid Diatur, Pengajian Cukup 5-10 Menit Sebelum Azan

image-gnews
Mantan Wapres Jusuf Kalla saat melakukan wawancara khusus dengan Tempo di kediamannya yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Februari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Mantan Wapres Jusuf Kalla saat melakukan wawancara khusus dengan Tempo di kediamannya yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Februari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) M Jusuf Kalla atau JK meminta penggunaan pengeras suara masjid diatur sesuai peruntukannya. Hal ini agar pelaksanaan ibadah amaliah selama Ramadan dapat tetap berlangsung khusyu dan syahdu.

"Kita minta kepada seluruh pengurus masjid agar penggunaan pengeras suara sesuai kebutuhannya," kata JK dalam keterangannya, Sabtu, 25 Maret 2023.

Wakil Presiden ke-12 RI ini mencontohkan penggunaan pengeras suara luar hanya untuk azan dan iqamah. Selain itu, volume suaranya juga tidak saling melampaui antar satu masjid dan masjid lainnya.

Kemudian untuk tartil Alquran, JK meminta agar pengurus masjid mengatur durasinya antara 5 - 10 menit sebelum azan. "Adapun untuk pengajian cukup 5 sampai 10 menit sebelum azan," jelasnya.

Sedangkan untuk zikir dan doa para imam salat, tahlil, puji-pujian barzanji, nasyid, lagu-lagu religi, dan sejenisnya diimbau untuk tidak menggunakan pengeras suara luar. Termasuk untuk kultum.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Namun, apabila menghendaki penggunaan pengeras suara, maka hendaknya menggunakan pengeras suara dalam saja", ucap Jusuf Kalla.

Pilihan Editor: Menjelang Ramadan, 5 Poin Surat Edaran DMI Termasuk Soal Toa Masjid dan Kepentingan Politik

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Surati Jokowi, Ma'ruf Amin, Airlangga, hingga JK Jadi Saksi Meringankan

5 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo (kiri) terlihat saat putrinya, Indira Chunda Thita Syahrul, dihadirkan dalam sidang lanjutan dugaan korupsi dan grarifikasi Kementan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Surati Jokowi, Ma'ruf Amin, Airlangga, hingga JK Jadi Saksi Meringankan

Kuasa hukum ingin meminta konfirmasi kepada Jokowi soal kontribusi Syahrul Yasin Limpo saat menjabat sebagai Menteri Pertanian.


Menhan Afghanistan Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Berhubungan Diplomatik dengan Negara Lain

9 hari lalu

Jusuf Kalla (JK) berkunjung ke kawasan  Shah Re Naw, salah satu pusat perbelanjaan di pusat kota Afghanistan, Senin, 3 Juni 2024.
Menhan Afghanistan Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Berhubungan Diplomatik dengan Negara Lain

Afghanistan ingin menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat, tanpa harus dicurigai.


Cerita JK Berkunjung ke Afganistan, Beli Kacang di Pusat Perbelanjaan

9 hari lalu

Jusuf Kalla (JK) berkunjung ke kawasan  Shah Re Naw, salah satu pusat perbelanjaan di pusat kota Afghanistan, Senin, 3 Juni 2024.
Cerita JK Berkunjung ke Afganistan, Beli Kacang di Pusat Perbelanjaan

Kunjungan JK itu sengaja dilakukan untuk memberi gambaran terkini tentang Afghanistan.


Jusuf Kalla hingga Himperra Dukung Tapera di Tengah Ramainya Kritik, Ini Alasannya

13 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jusuf Kalla hingga Himperra Dukung Tapera di Tengah Ramainya Kritik, Ini Alasannya

Di tengah ramainya kritik terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera, beberapa pihak justru membela dan mendukung program tersebut. Apa alasan mereka?


Dikritik Habiburokhman soal Rekonsiliasi, Bamsoet Klarifikasi dan JK Beri Respons Ini

21 hari lalu

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (kedua kanan), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah (kanan) dan Syarief Hasan (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kediamannya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Kedatangan pimpinan MPR RI ini merupakan silahturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa usai putusan final pemilihan umum (Pemilu) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dikritik Habiburokhman soal Rekonsiliasi, Bamsoet Klarifikasi dan JK Beri Respons Ini

Wacana rekonsiliasi yang disampaikan Bamsoet mendapatkan kritik dari Habiburokhman. Bamsoet pun beri klarifikasi. Lantas, apa pula respons JK?


Bahas Pemerintahan Baru dengan MPR, JK: Jangan Ada Proyek Tiba-tiba Seperti IKN

22 hari lalu

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (kedua kanan), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah (kanan) dan Syarief Hasan (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kediamannya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Kedatangan pimpinan MPR RI ini merupakan silahturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa usai putusan final pemilihan umum (Pemilu) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahas Pemerintahan Baru dengan MPR, JK: Jangan Ada Proyek Tiba-tiba Seperti IKN

Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) membahas pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat dikunjungi pimpinan MPR RI di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Rabu, 22 Mei 2024.


Disambangi Bamsoet, JK Sebut Rekonsiliasi Tak Berarti Semua Masuk Pemerintah

22 hari lalu

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla berbincang dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di kediamannya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Kedatangan pimpinan MPR RI ini merupakan silahturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa usai putusan final pemilihan umum (Pemilu) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Disambangi Bamsoet, JK Sebut Rekonsiliasi Tak Berarti Semua Masuk Pemerintah

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) membicarakan rekonsiliasi nasional pasca Pilpres 2024. Menurut Kalla, rekonsiliasi antara para kontestan Pilpres bukan berarti semua pihak harus masuk pemerintahan.


Jusuf Kalla Anggap Wajar PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas

22 hari lalu

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla menyambut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di kediamannya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Kedatangan pimpinan MPR RI ini merupakan silahturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa usai putusan final pemilihan umum (Pemilu) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jusuf Kalla Anggap Wajar PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas

Jusuf Kalla menyebut Jokowi bukan kader PDIP lagi.


Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla di Rumahnya, Ini yang Dibahas

22 hari lalu

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (kedua kanan), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah (kanan) dan Syarief Hasan (kiri) usai melakukan pertemuan di kediamannya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Kedatangan pimpinan MPR RI ini merupakan silahturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa usai putusan final pemilihan umum (Pemilu) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla di Rumahnya, Ini yang Dibahas

Pimpinan MPR RI dan Jusuf Kalla membahas rencana pembantukan Badan Penerimaan Negara hingga ambang batas pencalonan presiden.


Karen Agustiawan Jelaskan Alasan Pengadaan LNG, Singgung Perpres Zaman SBY

22 hari lalu

Terdakwa kasus dugaan korupsi gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG), Karen Agustiawan, saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 20 Mei 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Karen Agustiawan Jelaskan Alasan Pengadaan LNG, Singgung Perpres Zaman SBY

Karen Agustiawan menuturkan dasar pengadaan LNG itu telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 yang diteken oleh Presiden SBY.