Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Moeldoko Minta Pembangunan FPSA Cakung Dimulai 17 Agustus, Jakpro Ikut Arahan Pemprov DKI

image-gnews
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin usai menghadiri audiensi bersama Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dan Jakmania di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 30 Maret 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin usai menghadiri audiensi bersama Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dan Jakmania di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 30 Maret 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin mengatakan, pihaknya mengikuti arahan Pemerintah Provinsi DKI soal pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) di Cakung, Jakarta Timur. Dia merespons pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menyebut proyek tersebut molor. 

“Jadi kebijakan apapun yang diinikan (diberikan) oleh Pemprov, ya kami BUMD menjalankan,” kata Iwan saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 30 Maret 2023.

Sebelumnya, Moeldoko meminta agar pembangunan FPSA di Cakung, Jakarta Timur, tidak tertunda lagi. FPSA Cakung adalah proyek fasilitas pengelolaan sampah di wilayah Barat yang menjadi tanggung jawabnya Jakpro. 

“17 Agustus 2023 kalau bisa sudah groundbreaking (peletakan batu pertama). Jangan molor lagi,” kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 Maret 2023.

Iwan menuturkan rencana pembangunan FPSA di Cakung terus dikomunikasikan dengan Pemprov DKI. Pemprov DKI, lanjut dia, juga selalu memantau perkembangannya.

PT Jakpro sebelumnya telah meminta penyertaan modal daerah (PMD) 2023 senilai Rp 338 miliar untuk pembangunan FPSA wilayah Barat. Akan tetapi, DPRD DKI mencoret anggaran tersebut lantaran Rancangan APBD DKI 2023 membengkak. 

Menurut Iwan, pencoretan usulan ini adalah dinamika pembahasan anggaran. Yang terpenting, tutur dia, Jakpro menjalankan tugasnya sebagai BUMD DKI, seperti memaparkan proyek, hasil studi, hingga kajian teknis dan non-teknis.

“Kami jalankan, tapi keputusan disetujui atau tidak, wewenangnya legislatif,” ujar dia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk sumber pendanaan pembangunan FPSA di Cakung, Jakpro masih mengkomunikasikannya dengan Pemprov DKI. “Kalau itu, kan berjalan aja,” ucapnya.

Perintah Jokowi
Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan agar realisasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) melalui pembangunan FPSA di Ibu Kota segera terwujud.

Dengan begitu, Jakarta akan memiliki infrastruktur yang tidak hanya bisa menyelesaikan persoalan sampah, tapi juga menjadi lompatan untuk mewujudkan komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai perjanjian Paris (Paris Agreement).

“Presiden dalam setiap rapat terbatas selalu menanyakan perkembangan PLTSa ini. Kenapa sulit banget diwujudkan?" tutur Moeldoko.

Pilihan Editor: Suntikan Modal untuk BUMD DKI Dicoret, Anggaran Bangun 3 ITF Dihapus

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sewa Lapangan Latih JIS Diskon hingga 25 Persen

1 hari lalu

Sewa Lapangan Latih JIS Diskon hingga 25 Persen

Menyambut bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah, penyewaan Lapangan Latih Jakarta International Stadium (JIS) menghadirkan penawaran istimewa dengan potongan biaya sewa hingga 25 persen.


Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

1 hari lalu

Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Senin 24 Maret 2024. Banjir di permukiman padat penduduk dengan ketinggian air 50-175 cm itu terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.


Hadapi Libur Lebaran, Yogyakarta Antisipasi Sampah Pasca Penutupan TPA Piyungan

7 hari lalu

Depo sampah di Kota Yogya masih dibuka dengan jam operasional secara terbatas karena volume sampah yang dibawa ke TPA Piyungan juga dibatasi. Dok.istimewa.
Hadapi Libur Lebaran, Yogyakarta Antisipasi Sampah Pasca Penutupan TPA Piyungan

Pemerintah Kota Yogyakarta bersiap menghadapi cuti bersama dan libur Lebaran yang jatuh pada tanggal 8 hingga 15 April 2024 mendatang.


DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

7 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat ditemui di kawasan Hutan Kota Plataran, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Ahad, 10 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda


DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

9 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.


Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

12 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.


DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

12 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bersama Wakil Ketua DPRD Khoirudin, Rany Mauliani, Zita Anjani memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.


DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

13 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.


DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

13 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.


Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

13 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU.