Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bakal Cabut KJP Siswa yang Merokok

image-gnews
Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019. Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat memastikan akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) dari siswa yang ketahuan merokok.

Syaefuloh menjelaskan, tujuan dari KJP adalah membantu siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sekolahnya seperti buku, tas, sepatu, hingga transportasi.

“Dengan uang KJP mereka bisa membeli makanan bersubsidi, kayak daging, ayam, telur, ikan, itu bisa digunakan. Nah kira-kira kalo uang KJP itu bisa dibelikan untuk merokok gimana?” kata Syaefuloh saat dihubungi Senin malam, 15 Mei 2023.

Oleh sebab itu, KJP siswa perokok akan dicabut karena sudah tidak sesuai dengan peruntukannya.

Di sekolah sebagai satuan pendidikan merupakan tempat anak-anak untuk belajar, diedukasi, termasuk tentang bahaya merokok. 

“Pada saat ada seorang anak yg sudah diingatkan kita sudah kasih tahu bahaya merokok, apalagi di lingkungan sekolah, maka tentu sebagai pembelajaran kita harus berikan edukasi kepada mereka salah satunya tadi dikasih sanksi sementara KJP nya dicabut,” ungkapnya.

Menurutnya, pencabutan KJP tersebut bersifat sementara, yakni dalam satu periode atau enam bulan. 

Selanjutnya, KJP dapat dipulihkan kembali pada periode berikutnya dengan syarat siswa tersebut sudah bisa memperbaiki perilakunya. 

Syaefuloh mengingatkan tujuan Pemprov DKI memberikan KJP adalah untuk membantu peserta didik yang kurang mampu. KJP tersebut dapat digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan proses pembelajaran.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Maka jadi begini, saya mau bicara sekaligus mohon sama sama memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat di Pemprov DKI Jakarta bahwa tadi tujuan KJP itu adalah membantu peserta didik yang kurang mampu,” kata Syaefuloh.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga sempat mengatakan akan mencabut kepesertaan KJP siswa yang terlibat tawuran.

"Namanya aja Kartu Jakarta Pintar, orang suruh pintar, kalau tawuran ya dicabut," kata Heru Budi di Gedung Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kamis, 13 April 2023.

Menurutnya, tawuran pelajar berkaitan dengan kualitas pendidikan yang ada di DKI. Ia pun meminta agar kualitas pendidikan di Jakarta tidak boleh turun.

Kebijakan Pemprov DKI meencabut sementara KJP siswa yang ketahuan merokok itu sempat dikritik Ketua Yayasan Lentera Anak Lisda Sundari. Dia mengatakan negara seharusnya bersikap melindungi anak agar tidak merokok dan bukan langsung menyalahkan anak merokok. Menurut dia, akar masalah sesungguhnya bukan pada anak, tetapi pada ketidakhadiran negara untuk melindungi anak dari rokok.

“Kita begitu mudah menyalahkan dan menghukum anak yang merokok, padahal kita sadar perilaku merokok ini disebabkan anak secara psikologis memang sedang berkembang, dan mudah dipengaruhi,” kata Lisda dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Sabtu malam, 6 Mei 2023.

Alih-alih menyalahkan anak yang merokok dengan mencabut KJP, Lisda mengatakan seharusnya pemerintah membentengi anak dari pengaruh yang buruk dengan membuat perlindungan yang kuat melalui regulasi. 

Pilihan Editor: Heru Budi Hartono akan Cabut KJP Anak Merokok, Lentera Anak: Negara Harusnya Melindungi Bukan Menghukum

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bagaimana Solusi Lalu Lintas dan Transportasi yang Ideal di Jakarta?

2 hari lalu

Arus lalulintas saat penerapan ganjil genap dikawasan Pancoran, Jakarta.TEMPO/Subekti
Bagaimana Solusi Lalu Lintas dan Transportasi yang Ideal di Jakarta?

Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia mensyaratkan sejumlah hal dalam membenahi lalu lintas dan transportasi Jakarta untuk menjadi kota global.


Pasien dengan Pneumonia Banyak Dirawat di Klinik Haji Makkah, Ini Penyebabnya

5 hari lalu

Ilustrasi pneumonia. shutterstock.com
Pasien dengan Pneumonia Banyak Dirawat di Klinik Haji Makkah, Ini Penyebabnya

Penyakit pneumonia tetap menempati urutan pertama sebagai penyakit yang paling banyak dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah


Sempat Terlambat, Dinas Pendidikan Sebut Dana KJP Plus Gelombang Pertama Cair Hari Ini

6 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Sempat Terlambat, Dinas Pendidikan Sebut Dana KJP Plus Gelombang Pertama Cair Hari Ini

Pencarian KJP Plus gelombang pertama ini sempat mengalami keterlambatan.


Menakar Jakarta Bersiap Jadi Kawasan Aglomerasi

7 hari lalu

Kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) melintas di jembatan rel lengkung (longspan) LRT Kuningan, Jakarta.
Menakar Jakarta Bersiap Jadi Kawasan Aglomerasi

Bappeda DKI sedang menyusun RTRW dan RPJPD yang dapat menjadi acuan pemimpin Jakarta dalam mensinkronkan rencana pembangunan Jakarta dengan kawasan aglomerasi.


Jemaah Haji Wajib Perhatikan 6 Larangan Saat Berhaji, dari Berfoto hingga Merokok

8 hari lalu

Peziarah muslim berswafoto dengan telepon genggamnya saat ribuan jemaah melakukan tawaf memutari Ka'bah di Masjidil Haram menjelang puncak ibadah haji di kota suci Mekah, Arab Saudi, Kamis, 16 Agustus 2018. REUTERS/Zohra Bensemra
Jemaah Haji Wajib Perhatikan 6 Larangan Saat Berhaji, dari Berfoto hingga Merokok

Saat berhaji ada beberapa larangan yang harus diikuti jemaah haji dari manapun. Berikut 6 larangan saat berhaji, termasuk berfoto dan merokok.


Merokok Bikin Masalah Kesehatan 3 Kali Lipat Lebih Parah

9 hari lalu

Ilustrasi berhenti merokok. Freepix.com
Merokok Bikin Masalah Kesehatan 3 Kali Lipat Lebih Parah

Merokok akan menimbulkan masalah kesehatan dan penyakit penyerta hingga tiga kali lipat lebih hebat dibandingkan orang yang tidak merokok.


Mengintip Rencana dan Potensi Jakarta pada Masa Depan

10 hari lalu

Mengintip Rencana dan Potensi Jakarta pada Masa Depan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun perencanaan wajah Jakarta 20 tahun ke depan. Dengan berbagai potensinya, Jakarta harus menetapkan posisinya.


KJP Plus Akan Cair Pekan Kedua Juni, Dinas Pendidikan DKI: Harus Tepat Sasaran

10 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
KJP Plus Akan Cair Pekan Kedua Juni, Dinas Pendidikan DKI: Harus Tepat Sasaran

Dinas Pendidikan DKI menyatakan Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus akan cair pekan ini. Namun pencairan dilakukan lewat beberapa tahapan.


Ketum Forum Warga Jakarta Beberkan Prestasi Pemprov DKI di Era Pj Heru

12 hari lalu

Ketum Forum Warga Jakarta Beberkan Prestasi Pemprov DKI di Era Pj Heru

Penghargaan dari KPK, BPKP hingga Kemenpan RB bukti nyata Pemprov DKI bekerja secara profesional.


Begini Mekanisme Penyesuaian Administrasi Kependudukan saat Jakarta Berubah Status

14 hari lalu

Begini Mekanisme Penyesuaian Administrasi Kependudukan saat Jakarta Berubah Status

Pemutakhiran data administrasi kependudukan (adminduk) dilakukan bertahap. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pengganti e-KTP juga terus digencarkan.