Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ujung Sengkarut SPAM Sentul City, MA Menangkan PK Warga Perumahan

image-gnews
Sejumlah warga komplek Sentul City membentangkan spanduk protes dan membawa payung hitam bertuliskan protes saat melakukan aksi demo mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan pengembang PT. Sentul City Tbk di depan Istana Negara, Jakarta, 30 April 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah warga komplek Sentul City membentangkan spanduk protes dan membawa payung hitam bertuliskan protes saat melakukan aksi demo mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan pengembang PT. Sentul City Tbk di depan Istana Negara, Jakarta, 30 April 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Bogor - Mahkamah Agung (MA) memenangkan Peninjauan Kembali atau PK warga perumahan Sentul City, Kabupaten Bogor, atas banding yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kahuripan. MA memerintahkan Tirta Kahuripan mengelola secara menyeluruh sistem penyaluran air minum (SPAM) untuk seluruh warga perumahan meski penggugat hanya 51 orang. 

"Meski kami kalah di tingkat banding dan kasasi, tapi akhirnya menang PK," kata kuasa hukum warga penggugat, Imanuel Gullo, dalam keterangan tertulis yang dibagikannya, Rabu 1 November 2023.

Imanuel mengatakan putusan perkara sengkarut kepengurusan dan pengelolaan SPAM Sentul City itu sudah berkekuatan hukum tetap alias inkracht. Informasi putusan tersebut terpampang di website resmi MA sejak 5 Oktober lalu.

Menurut Imanuel, keputusan itu menyebut warga Perumahan Sentul City menang dan memerintahkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor bidang pengairan itu mengelola SPAM Sentul City secara menyeluruh. Sebelumnya, pengembang perumahan masih menguasai beberapa titik jaringan pipa air.

"Keputusan yang sudah inkracht ini berlaku untuk seluruh warga perumahan maupun Kawasan Sentul City, walaupun yang menggugat atau termohon warga yang tergabung dalam Komite Warga Sentul City (KWSC) berjumlah 51 orang," kata Imanuel menambahkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua KWSC, Aswil Asror, mengaku heran terhadap Perumda Tirta Kahuripan yang mengambil langkah banding atau menjadi termohon pada putusan pengadilan sebelumnya dan juga di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Menurut Aswil, justru seharusnya Perumda Tirta Kahuripan senang dengan putusan ini karena mereka mengelola SPAM secara menyeluruh dan tentunya bisa menjadi penambah pemasukan atau pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemerintah Kabupaten Bogor. "Aneh, kok mereka banding tapi syukurlah kami menang gugatan ini," katanya. 

Dimintai tanggapannya, Pelaksana harian Bupati Bogor yang juga duduk di Dewan Penasehat Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Burhanudin, mengaku baru putusan PK. Dia mengatakan akan lebih dulu mempelajarinya. "Saya belum mau berkomentar lebih," kata Burhanudin. 

Pilihan Editor: Alex Tirta yang Sewakan Rumah untuk Firli Bahuri Tak Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya Hari Ini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemendagri Desak BUMD Penuhi Target Capaian Sistem Penyediaan Air Minum 100 Persen

4 jam lalu

Sejumlah pekerja bertugas di instalasi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) di Pulau Sabira, 21 Juni 2021. Untuk mengatasi permasalahan air bersih, sejak 2019 pemerintah membangun sistem Backrish Water Reverse Osmosis (BWRO) untuk penyediaan air bersih layak minum bagi masyarakat Sabira. Yang terbaru, sejak Maret 2021 pemerintah juga telah mengoperasikan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) untuk mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus menjaga kualitas air permukaan dan air tanah di Sabira. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA
Kemendagri Desak BUMD Penuhi Target Capaian Sistem Penyediaan Air Minum 100 Persen

Pemerintah menargetkan menyediakan kebutuhan air minum di Indonesia dengan capaian 100 persen untuk Indonesia Emas 2045.


Kemenkeu Telah Gelontorkan Rp4,6 Triliun untuk Pembangunan 4 Proyek SPAM

13 jam lalu

Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Pekanbaru fase A sebagai salah satu proyek kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), saat ini telah selesai dan berstatus Commercial Operation Date (COD) pada tanggal 30 September 2022.DOK DJPPR
Kemenkeu Telah Gelontorkan Rp4,6 Triliun untuk Pembangunan 4 Proyek SPAM

Kemenkeu telah menggelontorkan dana sekitar Rp4,6 triliun untuk merampungkan empat proyek Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM per awal Juli 2024.


Asisten Gazalba Saleh Mengaku Diperintah Membuat Resume Putusan Perkara di MA Lewat Secarik Kertas

1 hari lalu

Terdakwa Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (tengah) mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Sidang tersebut beragenda pemeriksaan tiga saksi yang dihadirkan JPU KPK yakni Kepala Desa Kedunglosari, Tembelang, Jombang, Muhammad Hani, pengusaha UD Logam Jaya Mandiri Jawahirul Fuad, dan karyawan hotel Andi Bagistaf Kodek. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Asisten Gazalba Saleh Mengaku Diperintah Membuat Resume Putusan Perkara di MA Lewat Secarik Kertas

Jaksa KPK menghadirkan asisten Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh, Prasetio Nugroho, untuk bersaksi dalam sidang dugaan gratifikasi


KY Proses Dugaan Pelanggaran Etik 3 Hakim MA yang Ubah Tafsir Batas Usia Calon Kepala Daerah

1 hari lalu

Gerakan Sadar Demokrasi dan Konstitusi (Gradasi) usai membuat berita acara pemeriksaan di Komisi Yudisial (KY) pada Kamis, 18 Juli 2024. Gradasi sebelumnya melaporkan tiga hakim Mahkamah Agung terkait perkara batas usia minimal kepala daerah. TEMPO/Amelia Rahima Sari
KY Proses Dugaan Pelanggaran Etik 3 Hakim MA yang Ubah Tafsir Batas Usia Calon Kepala Daerah

KY memproses dugaan pelanggaran kode etik tiga hakim Mahkamah Agung yang mengubah tafsir batas usia kepala daerah pada saat dilantik.


Kadar Bromat Le Minerale Dibawah Ambang Batas

1 hari lalu

Kadar Bromat Le Minerale Dibawah Ambang Batas

Le Minerale merilis hasil uji laboratorium terakreditasi Kementerian Perindustrian, melalui Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBIA). Hasilnya, kandungan bromat Le Minerale yakni 0,4 ppb atau 0,0004 mg/L.


Pertama Kali, IDF Akui Kekurangan Tank dan Tentara setelah Serangan Balas Dendam ke Gaza

1 hari lalu

Tentara Israel berjalan di samping kendaraan militer di dekat perbatasan Israel-Gaza, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Israel selatan, 8 Mei 2024. REUTERS/Ammar Awad TPX
Pertama Kali, IDF Akui Kekurangan Tank dan Tentara setelah Serangan Balas Dendam ke Gaza

Militer Israel (IDF) mengatakan dalam pengajuan pengadilan bahwa menderita kehilangan tank yang rusak dalam serangan balas dendam ke Gaza


Begini Paparan Ahli Farmokologi tentang Risiko BPA pada Tubuh

1 hari lalu

Begini Paparan Ahli Farmokologi tentang Risiko BPA pada Tubuh

Berbagai studi dilakukan untuk mengetahui potensi paparan BPA terhadap tubuh yang dapat berpengaruh secara jangka panjang pada kesehatan.


YLKI Siap Gencarkan Sosialisasi Pelabelan BPA

2 hari lalu

YLKI Siap Gencarkan Sosialisasi Pelabelan BPA

YLKI akan mendorong BPOM melakukan audit dan inspeksi agar produsen mematuhi Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024.


Sidang Gazalba Saleh, Hakim Gali Keterangan Saksi Beri Rp 650 juta untuk Urus Perkara di MA

3 hari lalu

Terdakwa Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (tengah) mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Sidang tersebut beragenda pemeriksaan tiga saksi yang dihadirkan JPU KPK yakni Kepala Desa Kedunglosari, Tembelang, Jombang, Muhammad Hani, pengusaha UD Logam Jaya Mandiri Jawahirul Fuad, dan karyawan hotel Andi Bagistaf Kodek. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Sidang Gazalba Saleh, Hakim Gali Keterangan Saksi Beri Rp 650 juta untuk Urus Perkara di MA

Sejumlah uang yang diberikan oleh Jawahirul Fuad kepada Ahmad Riyadh diduga merupakan gratifikasi yang diterima oleh Gazalba Saleh.


Gazalba Saleh Bantah Terima Uang Rp 650 Juta untuk Pengurusan Kasus di MA

3 hari lalu

Terdakwa Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (tengah) mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Sidang tersebut beragenda pemeriksaan tiga saksi yang dihadirkan JPU KPK yakni Kepala Desa Kedunglosari, Tembelang, Jombang, Muhammad Hani, pengusaha UD Logam Jaya Mandiri Jawahirul Fuad, dan karyawan hotel Andi Bagistaf Kodek. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Gazalba Saleh Bantah Terima Uang Rp 650 Juta untuk Pengurusan Kasus di MA

Hakim Agung non aktif, Gazalba Saleh, membantah telah menerima uang Rp 650 juta dalam pengurusan kasus UD Logam Jaya di MA.