TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan berita hoax yang bersifat merusak reputasi pihak lain menjadi salah satu tantangan besar saat Pemilihan Umum (Pemilu). Maka dari itu, penting dilakukan sinergi dengan pelbagai pihak yang dekat dengan masyarakat guna menjamin kelancaran proses kontestasi politik pada Pemilu 2024 mendatang.
“Kita harus memilah berita-berita yang memang hoax, bisa kita abaikan. Sekali lagi harapan kami adalah melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bisa memberikan informasi terbaik bagi masyarakat,” kata Heru Budi dalam keterangan tertulis, Senin, 13 November 2023.
Pagi ini, Heru Budi bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto dan Pangdam Jaya Mayjen TNI M. Hasan beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta dan Tokoh Masyarakat berkumpul berdiskusi sebagai upaya menciptakan kondisi kondusif, aman, dan nyaman jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tentunya sudah menentukan titik-titiknya (yang berpotensi rawan) agar ini menjadi aman dan kondusif," ujarnya.
Kepala Sekretariat Kepresidenan itu turut menyampaikan bahwa jajaran Pemprov DKI Jakarta telah berkomitmen dalam menjunjung tinggi profesionalisme dengan bersikap netral. Khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai aturan terkait netralitas saat pemilu.
ASN DKI, ucap dia, memiliki aturan-aturan dan prosedur tetap (protap), sehingga dapat menjalankan tugas dengan mengusung profesionalisme. “Tentunya kami juga melakukan itu untuk memberikan kenyamanan bagi warga jelang pesta pemilu 2024,” katanya.
Heru Budi mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam memelihara kedamaian dan keamanan Kota Jakarta pada saat Pemilu 2024. Dia berharap, para tokoh masyarakat dan pemuka agama mampu memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang mungkin muncul selama proses kampanye dan pemilihan umum.
“Hal ini tidak lepas dari posisi Jakarta sebagai barometer politik ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan di Indonesia,” ucapnya.
Menurutnya, Jakarta memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas Pemilu yang berpedoman pada Indeks Kerawanan Pemilu 2024. Bawaslu pun telah menetapkan dan menempatkan Jakarta sebagai daerah paling rawan gangguan, sehingga perlu tindakan mitigasi dan deteksi dini.
Tujuannya, untuk mencegah potensi kerawanan agar tidak meluas dan mengganggu stabilitas. Heru Budi optimistis Pemprov DKI mampu mengawal proses pelaksanaan pemilu dengan baik, sehingga dapat menjadi barometer demokrasi nasional yang sehat dan matang.
Pilihan Editor: Jakarta Bertanggungjawab Jaga Integritas Pemilu 2024, Heru Budi: Saya Yakin Berjalan Sukses