TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa anggota DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan permasalahan Warga Eks Kampung Bayam. Pasalnya, kasus ini tak kunjung selesai sejak era Gubernur Anies Baswedan selesai menjabat tahun 2022 lalu. Warga eks Kampung Bayam menganggap janji itu telah diabaikan oleh gubernur DKI saat ini, Heru Budi Hartono.
Warga eks Kampung Bayam meyakini bahwa kompensasi yang diberikan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) adalah ganti untung untuk mereka tinggal di hunian sementara. Seperti yang dikatakan oleh salah satu warga eks Kampung Bayam yang tergabung dalam Kelompok Petani Kampung Bayam Madani (KPKBM). "Pemahaman kami, itu untuk dibuatkan hunian sementara," ucap Ketua KPKBM Furkon pada Senin, 8 Januari 2024.
Oleh karena itu, beberapa anggota DPRD DKI Jakarta mendorong penyelesaian masalah tersebut. Salah satunya, anggota komisi C DPRD DKI dari Fraksi PSI, Eneng Malianasari. Eneng berujar ada tiga opsi yang mereka tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Pertama, melakukan hibah Kampung Susun Bayam (KSB) ke Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman. Kedua, Melakukan perjanjian kerjasama antara Pemprov DKI dengan Jakpro untuk wilayah Jakarta International Stadium atau JIS, termasuk KSB sebagai pemanfaatan lahan.
Terakhir, melakukan inbreng hanya untuk lahan khusus Kampung Bayam kepada Jakpro. “Jadi bukan inbreng keseluruhan lahan JIS,” ucap Eneng lewat keterangan tertulis pada Jumat, 12 Januari 2024.
Eneng berharap Pemprov DKI dan Jakpro segera menyelesaikan permasalahan tersebut. “Kami di DPRD akan mewadahi penyelesaiannya. Berikan opsi penyelesaiannya seperti apa, kami mengusulkan 3 opsi tadi. Lalu sama-sama kita bedah cost and benefit-nya. Tapi yang jelas benefit-nya harus mengutamakan kesejahteraan warga Kampung Bayam,” kata dia.
Selain Eneng, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengatakan Pemprov DKI Jakarta sebaiknya melakukan musyawarah dengan baik bersama warga. “Musyawarah bisa lebih diutamakan dibandingkan membawa perkara ke meja hijau. Bagaimanapun, masyarakat kan butuh kita rangkul,” kata dia dihubungi pada Rabu, 10 Januari 2024.
Pasalnya, Jakpro telah melaporkan empat orang warga KPKBM yang menghuni paksa Kampung Susun Bayam sejak 29 November 2023. Sebelumnya mereka tinggal di selasar lantai 1 rusun tersebut sejak 18 Maret 2023.
Jakpro menduga, mereka melanggar Pasal 170, Pasal 406, dan Pasal 167 KUHP, yakni melakukan kekerasan terhadap barang, pengrusakan, dan memasuki pekarangan milik orang lain tanpa izin yang berhak. Kasus itu kini masuk tahap penyidikan.
Rani berharap agar ada titik temu untuk menyamakan perspektif yang berbeda-beda. Hal itu juga disampaikan oleh Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. Gilbert berujar masalah ini memiliki banyak versi cerita dan jangan sampai dibiarkan berlarut-larut.
“Tidak sesederhana yang muncul di permukaan. Saya kira Pemprov sudah saatnya harus tegas. Jangan sampai, selama periode 3 gubernur ini tidak selesai,” katanya saat dihubungi pada Rabu, 10 Januari 2024.
Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino juga mengkritik Heru yang tidak memiliki rasa empati terhadap nasib KPKBM. “Sebenarnya masalah political will tapi sayangnya Pj Gubernur (Heru Budi Hartono) hari ini tidak mempunyai empati atau pun rasa prihatin terhadap nasib rakyatnya," kata Wibi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 8 Januari 2024.
Ia menganggap warga kelompok tani binaan berhak menempati KSB karena mereka juga melakukan aktivitas ekonomi di sekitar JIS. Menurut Wibi, ketika warga Kampung Bayam dipindahkan ke tempat lain, maka ekosistemnya juga perlu dibangun.
Pilihan Editor: Tak Bisa Huni Kampung Susun, Warga Kampung Bayam Kini Dipolisikan, Nasdem: Heru Budi Tak Punya Empati
