TEMPO.CO, Jakarta - IM57+ Institute ikut menyoroti kemerosotan Indeks Persepsi Korupsi 2023 yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII) pada Selasa, 30 Januari 2024. Berdasarkan rilis TII, tahun ini Indonesia kembali memperoleh skor 34, sama seperti 2022, tapi peringkatnya merosot dari 110 menjadi 115 di tahun 2023 dari 180 negara.
Berdasarkan data tersebut, Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengkritik kinerja Presiden Joko Widodo alias Jokowi selama hampir 10 tahun yang dianggapnya tidak membuahkan hasil. Ia menganggap, Jokowi memiliki banyak kontroversi berupa konflik kepentingan di penghujung tahun 2023.
“Selama 10 tahun, terbukti strategi dan agenda Jokowi tidak berhasil bahkan hanya untuk menyamakan peringkat sesuai nilai pada saat jabatannya dimulai,” ucapnya lewat keterangan tertulis pada Selasa, 30 Januari 2024.
Merosotnya IPK 2023, kata Praswad, seharusnya menjadi topik serius dalam pembahasan Pemilu 2024. Sebab, keluarnya hasil IPK tersebut bertepatan dengan tahun politik atau pesta demokrasi di Indonesia.
Topik ini juga penting dibahas bagi para calon presiden maupun wakil presiden yang akan menjabat setelah era Jokowi. Praswad menyebut hal itu adalah PR besar bagi mereka.
Dahulu, Jokowi juga berjanji akan melakukan kegiatan untuk memberantas kasus korupsi di awal masa jabatannya. Namun, Praswad menganggap hal itu tidak dilaksanakan saat bertengtangan dengan kepentingan Jokowi.
“Maka bagaimana dengan Presiden yang sejak kampanye saja tidak menaruh isu korupsi secara serius,” kata dia.
Praswad berharap agar kemerosotan Indeks Persepsi Korupsi 2023 dapat menjadi pemantik pembahasan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap independensi lembaga pemberantasan korupsi.
Dia menyoroti bahwa sejak 2019, kekuatan lembaga antirasuah semakin melemah berkat revisi UU KPK. Padahal lembaga korupsi yang independen memiliki faktor yang penting sebagai enabling factors pada seluruh indikator lainnya. “Presiden Joko Widodo atau capres yang ada harus menggunakan momentum dengan terfokus pada revitalisasi KPK,” ucapnya.
Pilihan Editor: Pelarian Dokter Gadungan PSS Sleman Selama 2 Tahun Berakhir
