Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Durian Musang King Jadi Sorotan dalam Kasus SYL, Sebelumnya Pernah Jadi Kode Kasus Suap Yana Mulyana

image-gnews
Durian Musang King. Istimewa
Durian Musang King. Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, JakartaDurian Musang King kembali menjadi perbincangan masyarakat setelah terungkap bahwa durian tersebut dibeli dengan harga antara Rp20 juta hingga Rp46 juta untuk mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Selain terkenal karena rasanya yang lezat, durian ini menarik perhatian karena harganya yang sangat tinggi.

Beberapa pejabat dari Kementerian Pertanian atau Kementan telah mengungkap dugaan permintaan 'upeti' yang dilakukan oleh mantan Mentan SYL, mulai dari durian Musang King hingga biaya perjalanan umrah dan pembayaran kepada penyanyi dangdut sebagai pegawai honorer.

Sebagai saksi dalam kasus tersebut, Sekretaris Badan Karantina Kementerian Pertanian, Wisnu Haryana, mengungkapkan bahwa ia pernah mengirim durian Musang King dengan harga antara Rp20 juta hingga Rp40 juta ke rumah dinas Syahrul Yasin Limpo.

Kode musang king dalam kasus suap wali kota Bandung

Sebelumnya, istilah musang king juga sempat menjadi sorotan publik lantaran digunakan oleh Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebagai kode dalam kasus suapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Yana Mulyana beserta lima orang lainnya yang ditetapkan tersangka pada April 2023.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, kasus suap tersebut terkait dengan pelaksanaan proyek Bandung Smart City yang dimulai pada 2018. Dalam menjalankan tindakannya, para tersangka menggunakan kode 'nganter musang king' saat memberikan uang suap. Ini terbukti dengan penemuan uang sebesar sekitar Rp 924,6 juta.

Pada saat Yana Mulyana menjadi Wali Kota Bandung pada 2022, proyek tersebut masih mengupayakan peningkatan layanan internet dan CCTV.

“Yang menjadi penyedia layanan CCTV dan jasa internet untuk Bandung Smart City yaitu PT SMA dengan posisi BN selaku Direktur dan AG selaku Manager dan juga PT CIFO dengan posisi SS selaku CEO,” kata Ghufron pada Ahad 16 April 2023.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ghufron menyatakan bahwa pada Agustus 2022, Andreas Guntoro, dengan pengetahuan Benny dan Sony Setiadi, bertemu dengan Yana Mulyana. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas rincian proyek pengadaan CCTV untuk Dishub dan Diskominfo Kota Bandung.

Kemudian, menurut Ghufron, sekitar Desember 2022, terjadi pertemuan lain antara Yana Mulyana yang didampingi oleh Khairul Rijal, Sekretaris Dishub Bandung, dengan Sony Setiadi di Pendopo Wali Kota Bandung. Dalam pertemuan ini, Ghufron menyebutkan bahwa ada pemberian uang dan pembahasan rinci mengenai proyek pengadaan layanan jaringan internet.

Setelah pertemuan tersebut, Ghufron menyatakan bahwa ada dana yang diterima oleh Yana Mulyana dan Dadang Darmawan melalui Khairul Rijal. Dia menambahkan bahwa dana tersebut berasal dari Sony Setiadi.

“Setelah DD dan YM menerima uang, KR menginformasikan kepada RH dengan mengatakan everybody happy. Atas pemberian uang tersebut, PT CIFO dinyatakan sebagai pemenang proyek penyediaan jasa internet (ISP) di Dishub Pemkot Bandung dengan nilai proyek Rp 2,5 Miliar,” ujar Ghufron.

Atas perbuatannya, Yana Mulyana cs sebagai penerima suap disangkakan pasal 12 huruf a dan 12 huruf b atau pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, para pemberi suap disangkakan Pasal 5 ayat 1 (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

SUKMA KANTHI NURANI  | MYESHA FATINA RACHMAN | KHUMAR MAHENDRA | NAUFAL RIDHWAN | MIRZA BAGASKARA

Pilihan Editor: Syahrul Yasin Limpo Rutin Minta Dibelikan Durian Musang King, Ada Satu Kotak Durian Harganya Rp 46 Juta

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tersangka Korupsi DJKA dari BTP Semarang Diduga Terima Fee 10 Hingga 20 Persen dari Lelang

3 jam lalu

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu bersama tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo (kanan), menghadirkan Pejabat Pembuat Komitmen pada BTP Kelas 1 Jawa Bagian Tengah tahun 2017 - 2021, Yofi Oktarisza, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Yofi Oktarisza, dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Jawa Bagian Tengah dan di lingkungan Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. TEMPO/Imam Sukamto
Tersangka Korupsi DJKA dari BTP Semarang Diduga Terima Fee 10 Hingga 20 Persen dari Lelang

PPK dalam proyek DJKA ini diduga menerima fee 10 hingga 20 persen dari tiap paket lelang.


Laporkan Penyidik KPK ke Bareskrim karena Geledah Hasto dan Asistennya, TPDI Disarankan Tunggu Praperadilan

3 jam lalu

Kusnadi (sebelah Kiri) dan tim kuasa hukum melaporkan penyidik KPK ke Komnas HAM perihal dugaan pemeriksaan dan penyitaan barang yang diduga menyalahi prosedur, Rabu, 12 Juni 2024. Tempo/Jihan
Laporkan Penyidik KPK ke Bareskrim karena Geledah Hasto dan Asistennya, TPDI Disarankan Tunggu Praperadilan

TPDI melaporkan penyidik KPK yang menyita barang pribadi milik Hasto dan Kusnadi ke Bareskrim.


KPK Jawab Soal Dugaan Asisten Hasto Kristiyanto Dibentak Penyidik: Nanti Diuji

4 jam lalu

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menghadirkan dua karyawan PT. Amarta Karya (Persero), Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. PT. Amarta Karya (Persero) merupakan anak perusahan Badan Usaha Milik Negara. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Jawab Soal Dugaan Asisten Hasto Kristiyanto Dibentak Penyidik: Nanti Diuji

Direktur Penyidikan KPK menyebuutkan aduan soal penyidik bentak asisten Hasto Kristiyanto akan diuji beberapa pihak.


Saat Penyidik KPK Ditahan Polisi Selama 7 Jam Ketika Akan Sergap Harun Masiku-Hasto di PTIK

4 jam lalu

Pria diduga Harun Masiku, tersangka suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terekam oleh CCTV di selasar Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 7 Januari 2020. Pria yang diduga Harun Masiku terlihat pada pukul 17.15 WIB. Istimewa
Saat Penyidik KPK Ditahan Polisi Selama 7 Jam Ketika Akan Sergap Harun Masiku-Hasto di PTIK

Penyelidik KPK sempat ditahan selama tujuh jam oleh polisi saat hendak tangkap Harun Masiku dan Hasto PDIP.


KPK Tetapkan Pejabat Pembuat Komitmen BTP Semarang sebagai Tersangka Kasus Korupsi DJKA

4 jam lalu

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menghadirkan dua karyawan PT. Amarta Karya (Persero), Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. PT. Amarta Karya (Persero) merupakan anak perusahan Badan Usaha Milik Negara. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan Pejabat Pembuat Komitmen BTP Semarang sebagai Tersangka Kasus Korupsi DJKA

KPK mengumumkan satu Pejabat Pembuat Komitmen BTP Semarang jadi tersangka korupsi DJKA.


Rapat dengan Nadiem, Anggota DPR Singgung Temuan KPK Soal Alokasi Anggaran Sekolah Kedinasan

5 jam lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Rapat dengan Nadiem, Anggota DPR Singgung Temuan KPK Soal Alokasi Anggaran Sekolah Kedinasan

Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi X DPR, Ratih Megasari Singkarru sempat menyinggung soal temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang kampus di Indonesia.


SYL Sebut Diperintahkan Jokowi Tarik Uang dari Bawahan, Untuk Apa?

6 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
SYL Sebut Diperintahkan Jokowi Tarik Uang dari Bawahan, Untuk Apa?

Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku diperintahkan Jokowi tarik uang dari bawahan, untuk apa?


Tak Hadiri Panggilan KPK dalam Kasus Harun Masiku, Staf Hasto Kristiyanto Beralasan Masih Trauma

7 jam lalu

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus (tengah) serta tim, mendampingi Kusnadi (Kanan) yang merupakan staf Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, ke Bareskrim Mabes Polri pada Kamis, 13 Juni 2024, terkait perampasan barang pribadi dan dokumen milik PDIP yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 Juni 2024.
Tak Hadiri Panggilan KPK dalam Kasus Harun Masiku, Staf Hasto Kristiyanto Beralasan Masih Trauma

Staf sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, tidak memenuhi panggilan penyidik KPK karena masih trauma.


Kontroversi Sidang SYL: Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan dan Klaim Pungutan Atas Perintah Presiden

8 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Kontroversi Sidang SYL: Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan dan Klaim Pungutan Atas Perintah Presiden

SYL menyebut pemungutan uang ke anak buahnya sebagai perintah Presiden Jokowi untuk membantu mengatasi krisis pangan dan Covid-19.


Cerita Harun Masiku yang Sempat Berkeliaran di Jakarta Tanpa Tersentuh Penegak Hukum

8 jam lalu

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas BEM Indonesia menggugat, melakukan aksi unjuk rasa dengan membentang poster bergambar buronan Harun Masiku, di depan gedung KPK, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023. Dalam aksi damai ini mereka mendesak KPK segera menangkap buronan tersangka tindak pidana korupsi yang masuk dalam DPO, politisi PDIP Harun Masiku pemberi suap kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. TEMPO/Imam Sukamto
Cerita Harun Masiku yang Sempat Berkeliaran di Jakarta Tanpa Tersentuh Penegak Hukum

Harun Masiku pernah berada di Jakarta usai jadi buron KPK.