TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri pada Senin, 5 Agustus 2024. Pemeriksaan kedua itu diadakan untuk mengklarifikasi pernyataannya soal inisial T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia.
Berdasarkan pantauan Tempo, Benny tiba sekitar pukul 12.20 WIB dengan mengenakan kemeja hitam. Ketika dimintai keterangan oleh awak pers, dia memilih bungkam dan langsung menuju lobi Bareskrim Polri.
Profil Benny Rhamdani
Benny Rhamdani yang juga akrab disapa Brani, lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 Maret 1968. Sebelum menjabat Kepala BP2MI, dia pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selama tiga periode, yaitu 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014.
Jabatan terakhir yang pernah diembannya adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Utara periode 2014-2019. Selama menjadi anggota DPD, dia pernah ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komite DPD (2014-2017) dan anggota Badan Sosialisasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2017-2018.
Benny juga dikenal sebagai aktivis 98 yang memiliki sejumlah pengalaman di organisasi. Dia pernah menduduki kursi Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Manado (1993-1994) serta Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada periode 1994-1997 dan 1997-1999.
Selain itu, Benny juga pernah ditunjuk sebagai Direktur Eksekutif Komite Perjuangan Pembaruan Agraria (KPPA) Sulawesi pada 2003, Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda atau GP Ansor Sulawesi Utara selama dua periode (2004-2009 dan 2009-2014), serta Wakil Ketua Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor periode 2015-2020.
Tak hanya itu, Benny juga sempat menjadi Ketua Asosiasi Kota (Askot) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kotamobagu, Sulawesi Utara pada 2015-2019. Sementara rekam jejak karier perpolitikannya, di antaranya sebagai Ketua Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura (2016-2020), Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura (2015-2024), dan Direktur Kampanye Tim Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin.
Selain menyebut inisial T yang mengendalikan judi online, Benny juga membuat kontroversi saat menyarankan agar para penyerang pemerintah dijerat hukum. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Benny tampak menyampaikan aspirasi ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenai tindakan yang harus dilakukan kepada pihak-pihak yang disebutnya sebagai lawan.
Kepada Jokowi, Benny mengaku geram dan ingin tempur melawan penyerang pemerintah. “Kalau mau tempur di lapangan, kita lebih banyak. Kalau Bapak enggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus,” katanya.
MELYNDA DWI PUSPITA
Pilihan Editor: Hadiri Pemeriksaan soal Inisial T di Bareskrim, Kepala BP2MI Benny Rhamdani Bungkam
