Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Brimob Bubarkan Massa Aksi Mengawal Putusan MK di Depan Gedung KPU

image-gnews
Puluhan personel Brimob setelah berhasil membubarkan massa aksi demonstrasi mengawal putusan MK di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat malam, 23 Agustus 2024. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Puluhan personel Brimob setelah berhasil membubarkan massa aksi demonstrasi mengawal putusan MK di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat malam, 23 Agustus 2024. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan personel Korps Brigadir Mobil (Brimob) berhasil membubarkan massa aksi demonstrasi di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 23 Agustus 2024. Aksi tersebut digelar untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi soal penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah dan soal batas usia calon kandidat di Pilkada.

Pasukan Brimob mulai berjalan ke arah Gedung KPU di Jalan HOS Cokroaminoto dari Taman Menteng pada pukul 18.49 WIB. Puluhan personel dengan tameng huru-hara itu diikuti dengan kendaraan taktis dan pasukan yang mengendarai sepeda motor trail serba hitam. Mereka berjalan sambil meneriakkan yel-yel khas Brimob.

Mereka tiba di perempatan antara Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Imam Bonjol dekat KPU, tempat massa aksi demonstrasi berkumpul pada pukul 18.58 WIB. “Teman-teman media pindah ke atas trotoar, tertib, tertib,” ujar seorang pimpinan polisi di atas kendaraan taksi Brimob, Jumat.

Massa aksi beratribut Himpunan Mahasiswa Islam itu digiring ke dua arah, pertama ke Jalan Imam Bonjol menjauh dari Gedung KPU dan kedua Jalan HOS Cokroaminoto ke arah Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka berhasil dibubarkan dengan tertib oleh personel Brimob tanpa ada perlawanan dan tembakan gas air mata. Pada pukul 19.05 WIB, massa aksi meninggalkan jalan di depan Gedung KPU, digantikan pasukan dengan tameng huru hara.

Setelah berhasil membubarkan massa, pasukan Brimob kembali berjalan di Jalan HOS Cokroaminoto menuju ke Taman Menteng pada pukul 19.19 WIB. Mereka berbaris sambil berjalan dan meneriakkan kembali yel-yel, diikuti kendaraan taktis, beserta personel yang mengendarai sepeda motor trail serba hitam.

Meski massa aksi sudah membubarkan diri, hingga pukul 20.12 WIB personel Brimob dengan sepeda motor masih berkeliling di kawasan Menteng. Pasukan tersebut memastikan massa aksi benar-benar membubarkan diri. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Kepolisian Sektor Menteng, Kompol Bayu Marfiando, menjelaskan berdasarkan pemberitahuan yang diterima rencananya ada tiga kegiatan massa aksi di depan Gedung KPU pada Jumat ini. Pertama dari aliansi buruh, kedua mahasiswa, ketiga dari kelompok buruh juga. Menurut informasi massa aksi diagendakan berkumpul pada pukul 10.00 WIB. Namun, baru massa baru berdatangan setelah sholat Jumat.

Menurut Bayu untuk mengamankan aksi demonstrasi itu, sekitar 1.500 personel gabungan disiagakan. “Ada TNI, Polri ada dari Mabes Polri, Polda, dan Polres Jakarta Pusat,” tutur Bayu.

Aksi di depan Gedung KPU ini merupakan yang kedua setelah demonstrasi dilakukan pada Kamis, 22 Agustus 2024. Selain di KPU, aksi juga dilakukan di beberapa titik seperti di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Mahkamah Konstitusi. Aksi di Gedung DPR kemarin berlangsung chaos, massa dipukul mundur dengan tembakan gas air mata. Bahkan massa aksi termasuk jurnalis dari beberapa media mendapatkan tindakan represif dari aparat kepolisian.

Pilihan Editor: Profil Brigjen Mukti Juharsa yang Namanya Muncul dalam Sidang Korupsi Timah Harvey Moeis

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Lemhanas Minta DPR Tambah Anggaran untuk Studi ke Eropa dalam APBN Perubahan 2025

16 menit lalu

Ilustrasi Anggaran. shutterstock.com
Lemhanas Minta DPR Tambah Anggaran untuk Studi ke Eropa dalam APBN Perubahan 2025

Lemhanas berharap DPR menambah anggaran yang akan digunakan untuk membiayai studi strategis luar negeri ke sejumlah negara di Eropa


Hasto Mengaku Tidak Tahu Keberadaan Harun Masiku, Sebut Dirinya Target Proyek Politik

4 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto saat menjadi pembicara diskusi Beranda Politik di Komunitas Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Kamis, 12 September 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Hasto Mengaku Tidak Tahu Keberadaan Harun Masiku, Sebut Dirinya Target Proyek Politik

Hasto juga sebut Harun Masiku sosok yang sebenarnya menjadi korban.


Perludem Ungkap Empat Alasan Sah Caleg Terpilih Tak Dilantik, Apa Saja?

9 jam lalu

KPU: Caleg Terpilih yang Ingin Maju Pilkada Harus Mengundurkan Diri
Perludem Ungkap Empat Alasan Sah Caleg Terpilih Tak Dilantik, Apa Saja?

Partai politik tidak bisa sembarangan meminta agar caleg terpilih tidak dilantik hanya berdasarkan keputusan internal partai.


Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemlu 2025 Rp9,89 Triliun

11 jam lalu

Kementerian Luar Negeri melaksanakan rapat kerja tentang anggaran infrastruktur diplomasi dan situasi terkini di Palestina dengan Komisi I DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemlu 2025 Rp9,89 Triliun

Sebelumnya Retno meminta agar DPR memasukkan usulan penambahan anggaran dari Kemlu untuk pagu akhir anggaran 2025.


KPU Batasi Pendukung Calon yang Hadir Langsung di Pengundian Nomor Urut Pilkada 2024

12 jam lalu

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin (tengah) bersama Anggota KPU RI August Mellaz (kiri) dan Idham Holik (kanan) memberikan keterangan kepada media terkait perkembangan penerimaan pendaftaran Pencalonan kepala daerah Pilkada Serentak Tahun 2024 di kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
KPU Batasi Pendukung Calon yang Hadir Langsung di Pengundian Nomor Urut Pilkada 2024

Pengundian nomor urut pasangan calon di Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada 23 September.


DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementerian Investasi Rp681,88 Miliar, Rosan: Skala Prioritas yang Akan Dikerjakan

15 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM baru Rosan Perkasa Roeslani usai Sertijab di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan pada Senin, 19 Agustus 2024. Tempo/Annisa Febiola.
DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementerian Investasi Rp681,88 Miliar, Rosan: Skala Prioritas yang Akan Dikerjakan

Kementerian Investasi mengajukan tambahan anggaran Rp889,3 miliar ke DPR.


Anggaran Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Mencapai Rp 10 Miliar, Budi Arie: Untuk Penyadaran Masyarakat

22 jam lalu

Sejumlah siswa mengikuti uji coba makan bergizi gratis di SDN Manggarai 01, Jakarta, Senin 9 September 2024. Makan bergizi gratis berupa nasi uduk dengan lauk telor bulat dan tempe orek serta buah pisang dan potongan timun. TEMPO/Subekti.
Anggaran Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Mencapai Rp 10 Miliar, Budi Arie: Untuk Penyadaran Masyarakat

Menteri Komunikasi Budi Arie mengatakan bahwa anggaran sosialisasi untuk program makan bergizi gratis Rp 10 miliar. Untuk penyadaran masyarakat.


Anggota DPR Sebut Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

1 hari lalu

Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024.  Setiap peningkatan harga minyak 1 dollar AS berpotensi meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp 3,6 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Anggota DPR Sebut Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan 70 persen subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak tepat sasaran.


Antisipasi Kotak Kosong Menang, KPU Susun Rancangan Jadwal Pilkada Ulang 2025

1 hari lalu

Anggota KPU Idham Kholik memberikan keterangan pers mengenai tindak lanjut pascaputusan Mahkamah Konstitusi soal Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. KPU menegaskan akan tetap memegang pedoman pada hasil putusan MK, serta akan berkonsultasi sekaligus rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR pada 26 Agustus 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Antisipasi Kotak Kosong Menang, KPU Susun Rancangan Jadwal Pilkada Ulang 2025

KPU sedang menyelesaikan proses legal drafting rancangan PKPU tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pilkada.


Pekerja Rumah Tangga Gelar Aksi di 14 Wilayah, Tuntut DPR Sahkan RUU PPRT

1 hari lalu

Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU PPRT melakukan aksi unjuk rasa mengawal Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 10 September 2024. Sudah 20 tahun sudah RUU PPRT disodorkan, disusun, bahkan dijadikan RUU inisiatif DPR RI, namun tak kunjung juga disahkan. Mulai periode masa keanggotaan DPR 2004-2009 sampai periode 2019-2024. TEMPO/Subekti.
Pekerja Rumah Tangga Gelar Aksi di 14 Wilayah, Tuntut DPR Sahkan RUU PPRT

Koalisi sipil menuntut DPR segera mengesahkan RUU PPRT.