Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengapa Direktorat Gratifikasi KPK Batal Mengusut Fasilitas Jet Pribadi Kaesang dan Bobby?

image-gnews
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (ketiga kiri) bersama bakal calon Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (tengah) menyampaikan keterangan usai menyerahkan surat rekomendasi di Lapangan Gajah Mada Medan, Sumatera Utara, Rabu  Agustus 2024. ANTARAuudi Manar
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (ketiga kiri) bersama bakal calon Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (tengah) menyampaikan keterangan usai menyerahkan surat rekomendasi di Lapangan Gajah Mada Medan, Sumatera Utara, Rabu Agustus 2024. ANTARAuudi Manar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini, dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi Kaesang Pangarep telah ditangani oleh Direktorat Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK. Keputusan itu diambil dalam rapat pimpinan (Rapim), setelah ada laporan dari Boyamin Saiman dari Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia dan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun.

Semula, perkara dugaan gratifikasi ini akan ditangani oleh Direktorat Gratifikasi KPK di bawah Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yang dipimpin Pahala Nainggolan.

"Kata rapim (rapat pimpinan), kan Boyamin sudah lapor ke Dumas  (Direktur Pelayanan pelaporan dan Pengaduan Masyarakat). Biar mereka yang memproses. Ya sudah saya nggak perlu," ujar Pahala saat dihubungi via telepon, Rabu, 11 September 2024. Dumas atau pengaduan masyarakat merupakan sebutan lama dari Direktorat PLPM.

Laporan Boyamin masuk Direktorat PLPM KPK pada 28 Agustus 2024. Sementara dugaan gratifikasi Kaesang terkait penggunaan jet pribadi ramai sejak uanggahan istrinya, Erina Gudono pada 18 Agustus. Sejak itu, masyarakat mendesak KPK untuk memproses dugaan gratifikasi anak bungsu presiden itu. 

Belum selesai kasus Kaesang, kakak iparnya, Bobby Nasution yang tidak lain adalah Wali Kota Medan juga dilaporkan ke Direktorat PLPM KPK. Hingga sejauh ini, belum diketahui siapa pelapornya, Pahala juga tidak memberitahu pihak pelapor.

Untuk kasus Bobby, kerena ia merupakan penyelenggara negara, KPK berwenang meminta keterangan dari yang bersangkutan meski tidak ada laporan. Pahala mengaku telah menyiapkan undangan klarifikasi ke Bobby.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Bobby lagi gue siapin undangannya setelah dilihat kayaknya oke. Eh ada pengaduan, ya diproses Dumas," ujar dia. 

Dua laporan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi itu pun akhirnya ditangani oleh Direktorat PLPM. "Urusan di pengaduan bilang tolong diklarifikasi, tolong dilihat LHKP nya, apakah dia punya pesawat, itu nunggu mereka (PLPM)," ujar Pahala.

Kaesang dan Bobby diketehui pernah naik pesawat jet pribadi. Keduanya terbang bersama istri. Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE. Keduanya diketahui terbang ke Amerika Serikat. Adapun Bobby bersama istrinya Kahiyang yang tak lain adalah anak Presiden Jokowi, naik jet pribadi dari eks Bandara Polonia Medan yang kini menjadi Lanud Soewondo. 

Pilihan Editor: KPK Mau Kirim Surat ke Kaesang Tapi Tak Tahu Posisi Anak Jokowi itu Ada di Mana

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kunjungi Konstituen di Malang, Kaesang Minta Masyarakat Lihat Rekam Jejak Calon di Pilkada

9 jam lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat tiba di Lapangan Wonokoyo Soccer Field, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis 3 Oktober 2024. ANTARA/Ananto Pradana
Kunjungi Konstituen di Malang, Kaesang Minta Masyarakat Lihat Rekam Jejak Calon di Pilkada

Kaesang mengatakan kedatangannya ke Kota Malang bukan untuk berkampanye.


Eks Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad Lolos ke Senayan, KPK Tetap Lanjutkan Penyidikan Korupsi Dana Hibah

11 jam lalu

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu,  TEMPO/Imam Sukamto
Eks Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad Lolos ke Senayan, KPK Tetap Lanjutkan Penyidikan Korupsi Dana Hibah

Mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad baru dilantik sebagai anggota DPR periode 2024-2029.


Diminta Awasi Tambang Pasir Laut, Ini Jawaban KPK

12 jam lalu

Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika dan Budi Prasetyo. (Tempo/Leni)
Diminta Awasi Tambang Pasir Laut, Ini Jawaban KPK

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardika, mengatakan belum mendapat info permintaan pengawasan tambang pasir laut.


Apa Kabar Kasus Firli Bahuri? Polda Metro Jaya Akan Kembali Periksa Eks Ketua KPK Itu

13 jam lalu

Ketua KPK, Firli Bahuri, menghadirkan Walikota Bima periode 2018-2023, Muhammad Lutfi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Muhammad Lutfi, dalam dugaan tindak pidana korupsi ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi mencapai Rp.8,6 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. TEMPO/Imam Sukamto
Apa Kabar Kasus Firli Bahuri? Polda Metro Jaya Akan Kembali Periksa Eks Ketua KPK Itu

Kasus dugaan pemerasan Firli Bahuri kepada mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo mencuat lagi. Polda Metro Jaya akan kembali periksa Eks Ketua KPK itu.


Korupsi di Bank BJB, KPK Enggan Ungkap Identitas 5 Tersangka

13 jam lalu

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 26 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi di Bank BJB, KPK Enggan Ungkap Identitas 5 Tersangka

KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, di antaranya dua petinggi Bank BJB dan tiga pihak swasta.


Anak SBY, Adik AHY Jadi Wakil Ketua MPR, Rekam Jejak Politik Edhie Baskoro Yudhoyono

13 jam lalu

Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, yang merupakan putra kedua mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lolos ke DPR dengan meraih sekitar 265 ribuan suara di Dapil VII Jatim pada Pemilu 2019. TEMPO/Amston Probel
Anak SBY, Adik AHY Jadi Wakil Ketua MPR, Rekam Jejak Politik Edhie Baskoro Yudhoyono

Putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas terpilih sebagai Wakil Ketua MPR periode 2024-2029. Segini harta kekayaan adik AHY.


ICW Sesalkan Pansel Loloskan Figur Bermasalah untuk Jadi Capim KPK

13 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
ICW Sesalkan Pansel Loloskan Figur Bermasalah untuk Jadi Capim KPK

Selama masa kepemimpinan Johanis Tanak di periode ini, ICW menyebut KPK kerap dipersepsikan negatif oleh masyarakat.


KPK Taksir Tambang Emas Ilegal di NTB Beromzet Triliunan Rupiah

14 jam lalu

Timbunan batu mengandung mineral emas ditambang ilegal, yang siap diproses di Kolam air diduga menggunakan bahan merkuri dikelola oleh Tenaga Kerja Asing ilegal berasal dari China, di Dusun Lendek Bare, Desa Lenong Batu Montor, Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat, 16 Agustus 2024. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Taksir Tambang Emas Ilegal di NTB Beromzet Triliunan Rupiah

KPK menaksir omzet tambang emas ilegal di NTB mencapai triliunan per bulan.


KPK Tertibkan Tambang Emas Ilegal Beromzet Lebih dari Rp 1 Triliun per Tahun di Lombok Barat

15 jam lalu

KPK mendampingi Dinas LHK NTB dan Balai Gakkum LHK Jabalnusra menertibkan tambang emas ilegal di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat, 4 Oktober 2024. Foto: FEBRIYAN/Tempo
KPK Tertibkan Tambang Emas Ilegal Beromzet Lebih dari Rp 1 Triliun per Tahun di Lombok Barat

KPK bersama Dinas LHK NTB dan Balai Gakkum LHK Jabalnusra menertibkan tambang emas ilegal beromset Rp 720 miliar per tahun di Lombok Barat.


GMNI Soroti 10 Calon Dewas KPK yang Lolos Wawancara dan Tes Kesehatan

16 jam lalu

Ilustrasi Gedung KPK
GMNI Soroti 10 Calon Dewas KPK yang Lolos Wawancara dan Tes Kesehatan

DPC GMNI Jakarta Selatan mempersoalkan 10 nama calon Dewas KPK yang lolos seleksi, salah satunya ada mertua Kiky Saputri.