Ada Empat Ribu Industri Besar, Tapi Separuh Penduduk Bekasi Miskin

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Bekasi - Hampir separuh penduduk di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hidup miskin. Jumlahnya mencapai 47,5 persen atau 1,03 juta dari keseluruhan penduduk 2,2 juta jiwa.

    Wakil Bupati Darip Mulyana, mengatakan tingginya angka kemiskinan itu dipicu masalah ekonomi yang tidak seimbang, dan banyaknya pengangguran. "Masalah kemiskinan sangat memprihatinkan," kata Darip, Rabu (10/2).

    Masalah ekonomi, menurut dia, terjadi ketimpangan yang sangat jauh antara pengusaha dan warga biasa. "Ironis Kabupaten Bekasi ada empat ribu industri besar namun penduduknya banyak yang hidup miskin," katanya.

    Adapun masalah pengangguran, Pemerintah Daerah mencatat hingga Desember tahun lalu 425 ribu usia produktif tidak memiliki pekerjaan. Jumlah tersebut, kata Darip, bisa terus bertambah apabila perusahaan di wilayah Bekasi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Parameter warga hidup miskin yang dimaksud Darip adalah kemampuan memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Penghasilan rata-rata di bawah Rp 200 ribu per bulan, rumah tidak layak huni, dan pakaian ala kadarnya.

    Langkah yang akan ditempuh Pemerintah Daerah dalam pengentasan kemiskinan adalah memaksa pelaku usaha di Kabupaten Bekasi untuk membantu warga disekitarnya. Seperti mengarahkan hasil pengelolaan limbah industri ke pendapatan asli daerah (PAD). Nilai jual limbah industri di wilayah seluas 127 hektar itu mencapai 400 miliar perbulan, dan yang dibagi ke PAD sebanyak Rp 500 miliar pertahun.

    Selain itu, merekrut buruh atau pekerja pabrik dari masyarakat sekitar bukan dari luar Kabupaten Bekasi. "Banyak sektor pendapatan industri yang bisa dibagi kalangan industri untuk warga, kami meminta itu," kata dia.

    HAMLUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.