Ahok: Biar Nyahok, Calo Rusun Dibui 15 Tahun Saja

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama  (Ahok). TEMPO/Dasril Roszandi

    Wakil Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan sudah mendapati oknum pegawai pemerintah DKI yang menjadi calo penyewaan rumah susun sederhana. Namun Ahok tidak menyebutkan identitas pegawai negeri sipil (PNS) tersebut. "Kami sudah dapat dan terus kumpulkan," katanya di Balai Kota, Jumat, 28 Februari 2014.  (Baca: Polisi Belum Endus Mafia Rusun)

    Ahok mengatakan pegawai tersebut bakal diserahkan ke lembaga penegak hukum. Mungkin, kata dia, PNS itu dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi karena memperjualbelikan aset negara. "Soalnya, kalau hanya dijerat dengan pasal jual-beli (penggelapan dalam KUHP) dia hanya kena denda maksimal Rp 50 juta," ujar Basuki.

    Dia melanjutkan, saat ini pemerintah DKI masih mengumpulkan bukti. "Kami juga mesti menyamakan persepsi dengan inspektorat, kepolisian, dan kejaksaan," ujarnya. Koordinasi ini, kata Ahok, perlu dilakukan untuk memastikan para calo bisa dijerat hukum pidana dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. "Biar nyahok aja dia dipenjara 15 tahun."

    Kasus ini terungkap setelah 44 unit Rumah Susun Sederhana Pinus Elok ditempati penghuni liar. Untuk membongkar kasus komersialisasi rusun pemerintah ini, DKI melibatkan Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Direktorat Jenderal Pajak.

    REZA ADITYA

    Terpopuler
    Adang Ruchiatna: Risma Cengeng, Nangis di TV
    Ketua MUI: Saya Boleh Terima Gratifikasi
    Disangka Teroris, Daniel Sitorus Ditahan Brunei
    Sejumlah Pejabat Terlihat Muram Setelah Bertemu Risma
    Timnas U-19 Akan Jajal Stadion 'San Siro' Bekasi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.