Soal FPI, Yenny Wahid Sarankan Ahok Lapor Polisi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas kepolisian menunjukan barang bukti sebuah samurai yang merupakan milik anggota Front Pembela Islam (FPI) saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta, 3 Oktober 2014. Mereka menuntut Ahok untuk mundur menjadi Gubenur. TEMPO/Dasril Roszandi.

    Petugas kepolisian menunjukan barang bukti sebuah samurai yang merupakan milik anggota Front Pembela Islam (FPI) saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta, 3 Oktober 2014. Mereka menuntut Ahok untuk mundur menjadi Gubenur. TEMPO/Dasril Roszandi.

    TEMPO.CO , Jakarta: Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, menyarankan agar Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melapor ke polisi, atas permasalahannya dengan Front Pembela Islam. (Mabes Polri Sarankan Ahok Laporkan FPI ke Polisi)

    "Bila Ahok merasa terancam atas perilaku FPI, sebaiknya lapor ke polisi," kata Yenny kepada Tempo, Kamis, 13 November 2014. (Saat Awal Berdiri Sudah Ada Desakan Pembubaran FPI)

    Yenny menilai tindakan FPI --yang berdemonstrasi meminta Ahok tak jadi Gubernur DKI Jakarta karena bukan bukan muslim-- memang provokatif. “Lebih baik diajukan ke kepolisian." (Diminta Bubar, FPI Malah Mau Lebarkan Sayap)

    Yenny tak sepaham dengan keputusan Ahok yang mengusulkan pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam. “Memang FPI banyak melakukan tindakan kekerasan. Tapi saya kurang cocok dengan Pak Ahok (soal pembubaran),” kata Yenny.

    Ahok telah mengirim surat permohonan pembubaran FPI ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Selasa, 11 November 2014 lalu. Surat bernomor 2513/-072.25 tertanggal 11 November 2014 itu ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya.

    Dalam surat itu, Ahok menyampaikan alasan pembubaran, yakni kerap melakukan tindakan anarkistis, menebar kebencian, dan menghalang-halangi pelantikan Gubernur DKI. (FPI: Jam 8 Dibubarkan, Jam 9 Ada Organisasi Baru)

    FPI menolak Ahok menjadi Gubernur DKI karena mantan Bupati Belitung Timur itu tak beragama Islam.

    LINDA TRIANITA

    Terpopuler:
    Pajak Progresif Naik, Penjualan Mobil Terganggu?

    All New Ford Everest Diperkenalkan di Beijing

    80 Pengunjung IMoS 2014 Pesan Motor Gede Honda
    80 Pengunjung IMoS 2014 Pesan Motor Gede Honda


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.